Pemerintah membutuhkan anggaran pada perubahan iklim sebesar USD479 miliar atau Rp6.734 triliun.https://economy.okezone.com/read/2021/10/19/320/2488659/atasi-perubahan-iklim-sri-mulyani-butuh-duit-rp6-734-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2021/10/19/320/2488659/atasi-perubahan-iklim-sri-mulyani-butuh-duit-rp6-734-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2021/10/19/320/2488659/atasi-perubahan-iklim-sri-mulyani-butuh-duit-rp6-734-triliunSelasa 19 Oktober 2021 16:38 WIBRina AnggraeniMenteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/10/19/320/2488659/atasi-perubahan-iklim-sri-mulyani-butuh-duit-rp6-734-triliun-kZt2oPMETN.jpgJAKARTA - Pemerintah membutuhkan anggaran pada perubahan iklim sebesar USD479 miliar atau Rp6.734 triliun. Perubahan iklim menjadi tantangan yang akan dihadapi dunia termasuk Indonesia. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, biaya itu untuk mengurangi emisi karbon menjadi 29% secara mandiri dan 41% dengan bantuan negara lain di 2030 sesuai Paris Agreement dalam Nationally Determined Contributions (NDCs). "Kami menghitung besaran biaya untuk menurunkan emisi karbon (CO2) sesuai (NDC) Paris Agreement, misalnya untuk menurunkan 29%, membutuhkan pembiayaan hingga USD365 miliar untuk merealisasi janji itu. Sedangkan untuk pengurangan emisi karbon hingga 41%, butuh USD479 miliar atau Rp 6.734 triliun," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (19/10/2021). Baca Juga: Hadapi Endemi, Sri Mulyani Minta Pelayanan Publik di Kemenkeu Lebih Modern Saat ini, beberapa Menteri Keuangan dunia masih mencari cara yang tepat bagaimana menghubungkan sektor-sektor privat domestik dengan sektor privat secara global. Baca Juga: Hadapi Endemi, Sri Mulyani Minta Pelayanan Publik di Kemenkeu Lebih Modern "Private sectors menjadi sangat kritikal. Maka forum koalisi Menteri Keuangan negara G20 menjadi sangat penting untuk mendiskusikan bagaimana kami mendanai dan mengkatalisasi private sector secara global," imbuhnya.Dia juga menambahkan perubahan iklim adalah masalah utama yang akan terjadi di masa depan, sebab berbagai dunia sudah merasakan gejalanya. "Dari sisi korban jiwa, dampak ekonomi dan keuangan, ini sebuah fenomena adalah kejadian yang luar biasa, maka bangsa-bangsa di dunia harus berpikir dan berikhtiar mencegah hal ini ke depan," tandasnya.JAKARTA - Pemerintah membutuhkan anggaran pada perubahan iklim sebesar USD479 miliar atau Rp6.734 triliun. Perubahan iklim menjadi tantangan yang akan dihadapi dunia termasuk Indonesia. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, biaya itu untuk mengurangi emisi karbon menjadi 29% secara mandiri dan 41% dengan bantuan negara lain di 2030 sesuai Paris Agreement dalam Nationally Determined Contributions (NDCs). "Kami menghitung besaran biaya untuk menurunkan emisi karbon (CO2) sesuai (NDC) Paris Agreement, misalnya untuk menurunkan 29%, membutuhkan pembiayaan hingga USD365 miliar untuk merealisasi janji itu. Sedangkan untuk pengurangan emisi karbon hingga 41%, butuh USD479 miliar atau Rp 6.734 triliun," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (19/10/2021). Baca Juga: Hadapi Endemi, Sri Mulyani Minta Pelayanan Publik di Kemenkeu Lebih Modern Saat ini, beberapa Menteri Keuangan dunia masih mencari cara yang tepat bagaimana menghubungkan sektor-sektor privat domestik dengan sektor privat secara global. Baca Juga: Hadapi Endemi, Sri Mulyani Minta Pelayanan Publik di Kemenkeu Lebih Modern "Private sectors menjadi sangat kritikal. Maka forum koalisi Menteri Keuangan negara G20 menjadi sangat penting untuk mendiskusikan bagaimana kami mendanai dan mengkatalisasi private sector secara global," imbuhnya.Dia juga menambahkan perubahan iklim adalah masalah utama yang akan terjadi di masa depan, sebab berbagai dunia sudah merasakan gejalanya. "Dari sisi korban jiwa, dampak ekonomi dan keuangan, ini sebuah fenomena adalah kejadian yang luar biasa, maka bangsa-bangsa di dunia harus berpikir dan berikhtiar mencegah hal ini ke depan," tandasnya.