Belanja negara telah mencapai Rp1.806,8 triliun hingga akhir September 2021 atau 65,7% dari target APBN Rp2.750 triliun.https://economy.okezone.com/read/2021/10/25/320/2491319/belanja-negara-capai-rp1-806-8-triliun-hingga-september-ini-rinciannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2021/10/25/320/2491319/belanja-negara-capai-rp1-806-8-triliun-hingga-september-ini-rinciannyahttps://economy.okezone.com/read/2021/10/25/320/2491319/belanja-negara-capai-rp1-806-8-triliun-hingga-september-ini-rinciannyaSenin 25 Oktober 2021 14:09 WIBAntaraMenkeu Sri Mulyani mencatat belanja negara capai Rp1.806 triliun (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/10/25/320/2491319/belanja-negara-capai-rp1-806-8-triliun-hingga-september-ini-rinciannya-zBVvF6C92W.jpgJAKARTA - Belanja negara telah mencapai Rp1.806,8 triliun hingga akhir September 2021 atau 65,7% dari target APBN Rp2.750 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan belanja negara erkontraksi 1,9% dari periode sama 2020 sebesar Rp1.841,3 triliun. “Belanja sedikit menurun 1,9% namun kalau kita lihat belanja K/L justru tumbuh 16,1%,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Senin (25/10/2021). Realisasi belanja negara itu meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp734 triliun yang merupakan 71,1% dari pagu Rp1.032 triliun dan belanja non K/L Rp531,3 triliun atau 57,6% dari pagu Rp922,6 triliun. Baca Juga: Sri Mulyani Kantongi Penerimaan Pajak Rp743,3 Triliun, Tumbuh 9,5% Belanja K/L itu tumbuh 16,1% dari periode sama tahun lalu sebesar Rp632,2 triliun karena adanya belanja modal Rp118,7 triliun atau meningkat 62,3% yakni proyek infrastruktur dasar atau konektivitas dan peralatan. “Tahun lalu belanja modal terhenti karena COVID-19 baru memukul Indonesia sehingga terjadi pelemahan dan kelumpuhan belanja modal,” ujarnya. Realisasi belanja modal ini di antaranya peralatan mesin Rp45 triliun, gedung bangunan Rp15,1 triliun, serta jalan, irigasi, dan jaringan Rp52,6 triliun. Baca Juga: Belanja Kertas Pemda Se-Indonesia Capai Rp811,3 Miliar Secara rinci, proyek-proyek yang berhasil dibangun melalui belanja modal meliputi 62,28% dari target 10 bendungan baru dan 43 lanjutan senilai Rp11,94 triliun. Sebanyak 67,8% dari target pembangunan 600 kilometer jaringan irigasi dan rehabilitasi 72,19% dari target 3.900 kilometer dengan total belanja Rp4,4 triliun. Sebanyak 55,46% dari target pembangunan 213,63 kilometer jalan dan preservasi 78,29% dari target 57.793,54 kilometer Rp17,9 triliun serta 68,23% dari target 216,84 kilometer spoor jalur kereta api senilai Rp1,9 triliun.Sebanyak 33% dari target 21 rumah sakit dan alat kesehatan dengan total belanja Rp0,31 triliun serta 57,8% dari target pembangunan 18.945,24 meter jembatan dan preservasi 73,08% dari target 508.614,39 meter senilai Rp3,57 triliun. Sebanyak 89,8% dari target modernisasi almatsus dan sarpras Polri 29.372 unit senilai Rp16,16 triliun serta 5,8% dari target modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarpras pertahanan 8.412 unit dengan total belanja Rp12,4 triliun. Kemudian juga ditunjang oleh belanja barang yang tumbuh 42,4% dan 87,9% dari target APBN seperti vaksinasi, klaim perawatan dan bantuan produktif sekaligus penyaluran berbagai program bantuan sosial. Belanja barang ini meliputi barang operasional dan non operasional Rp123,5 triliun, pemeliharaan Rp24 triliun, perjalanan dinas Rp14,9 triliun, barang BLU Rp58,4 triliun dan yang diarahkan ke masyarakat maupun seperti BPUM, vaksin, subsidi kuota dan subsidi upah pemda Rp76,5 triliun. Kemudian manfaat belanja barang lainnya berupa masyarakat mendapat suntikan vaksin pertama 91,1 juta dan vaksin kedua 51,1 juta dengan pengadaan vaksin 107,3 juta dosis senilai Rp21,1 triliun. Selanjutnya, sebanyak 12,7 juta pelaku usaha mikro menerima bantuan Rp15,2 triliun, 511,7 ribu pasien COVID-19 mendapat biaya perawatan Rp33,6 triliun, 7,7 juta siswa sekolah Kemenag menerima BOS Rp8,3 triliun serta volume penyaluran subsidi selisih harga biodiesel sebanyak 6,94 juta kiloliter senilai Rp35,7 triliun. Sementara untuk belanja non K/L terkontraksi 8,3% (yoy) dibanding periode sama tahun lalu Rp579,5 triliun yang manfaatnya digunakan untuk pembayaran pensiun termasuk THR pensiun, subsidi energi dan pupuk serta program Kartu Prakerja. Realisasi belanja juga berasal TKDD Rp541,5 triliun yang merupakan 68,1% dari pagu Rp795,5 triliun namun terkontraksi 14% (yoy) dari Rp557,35 triliun pada periode sama tahun lalu. TKDD juga terdiri dari Dana Desa terealisasi Rp50,2 triliun atau terkontraksi 13% (yoy) dan merupakan 69,7% dari target APBN Rp72 triliun.JAKARTA - Belanja negara telah mencapai Rp1.806,8 triliun hingga akhir September 2021 atau 65,7% dari target APBN Rp2.750 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan belanja negara erkontraksi 1,9% dari periode sama 2020 sebesar Rp1.841,3 triliun. “Belanja sedikit menurun 1,9% namun kalau kita lihat belanja K/L justru tumbuh 16,1%,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Senin (25/10/2021). Realisasi belanja negara itu meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp734 triliun yang merupakan 71,1% dari pagu Rp1.032 triliun dan belanja non K/L Rp531,3 triliun atau 57,6% dari pagu Rp922,6 triliun. Baca Juga: Sri Mulyani Kantongi Penerimaan Pajak Rp743,3 Triliun, Tumbuh 9,5% Belanja K/L itu tumbuh 16,1% dari periode sama tahun lalu sebesar Rp632,2 triliun karena adanya belanja modal Rp118,7 triliun atau meningkat 62,3% yakni proyek infrastruktur dasar atau konektivitas dan peralatan. “Tahun lalu belanja modal terhenti karena COVID-19 baru memukul Indonesia sehingga terjadi pelemahan dan kelumpuhan belanja modal,” ujarnya. Realisasi belanja modal ini di antaranya peralatan mesin Rp45 triliun, gedung bangunan Rp15,1 triliun, serta jalan, irigasi, dan jaringan Rp52,6 triliun. Baca Juga: Belanja Kertas Pemda Se-Indonesia Capai Rp811,3 Miliar Secara rinci, proyek-proyek yang berhasil dibangun melalui belanja modal meliputi 62,28% dari target 10 bendungan baru dan 43 lanjutan senilai Rp11,94 triliun. Sebanyak 67,8% dari target pembangunan 600 kilometer jaringan irigasi dan rehabilitasi 72,19% dari target 3.900 kilometer dengan total belanja Rp4,4 triliun. Sebanyak 55,46% dari target pembangunan 213,63 kilometer jalan dan preservasi 78,29% dari target 57.793,54 kilometer Rp17,9 triliun serta 68,23% dari target 216,84 kilometer spoor jalur kereta api senilai Rp1,9 triliun.Sebanyak 33% dari target 21 rumah sakit dan alat kesehatan dengan total belanja Rp0,31 triliun serta 57,8% dari target pembangunan 18.945,24 meter jembatan dan preservasi 73,08% dari target 508.614,39 meter senilai Rp3,57 triliun. Sebanyak 89,8% dari target modernisasi almatsus dan sarpras Polri 29.372 unit senilai Rp16,16 triliun serta 5,8% dari target modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarpras pertahanan 8.412 unit dengan total belanja Rp12,4 triliun. Kemudian juga ditunjang oleh belanja barang yang tumbuh 42,4% dan 87,9% dari target APBN seperti vaksinasi, klaim perawatan dan bantuan produktif sekaligus penyaluran berbagai program bantuan sosial. Belanja barang ini meliputi barang operasional dan non operasional Rp123,5 triliun, pemeliharaan Rp24 triliun, perjalanan dinas Rp14,9 triliun, barang BLU Rp58,4 triliun dan yang diarahkan ke masyarakat maupun seperti BPUM, vaksin, subsidi kuota dan subsidi upah pemda Rp76,5 triliun. Kemudian manfaat belanja barang lainnya berupa masyarakat mendapat suntikan vaksin pertama 91,1 juta dan vaksin kedua 51,1 juta dengan pengadaan vaksin 107,3 juta dosis senilai Rp21,1 triliun. Selanjutnya, sebanyak 12,7 juta pelaku usaha mikro menerima bantuan Rp15,2 triliun, 511,7 ribu pasien COVID-19 mendapat biaya perawatan Rp33,6 triliun, 7,7 juta siswa sekolah Kemenag menerima BOS Rp8,3 triliun serta volume penyaluran subsidi selisih harga biodiesel sebanyak 6,94 juta kiloliter senilai Rp35,7 triliun. Sementara untuk belanja non K/L terkontraksi 8,3% (yoy) dibanding periode sama tahun lalu Rp579,5 triliun yang manfaatnya digunakan untuk pembayaran pensiun termasuk THR pensiun, subsidi energi dan pupuk serta program Kartu Prakerja. Realisasi belanja juga berasal TKDD Rp541,5 triliun yang merupakan 68,1% dari pagu Rp795,5 triliun namun terkontraksi 14% (yoy) dari Rp557,35 triliun pada periode sama tahun lalu. TKDD juga terdiri dari Dana Desa terealisasi Rp50,2 triliun atau terkontraksi 13% (yoy) dan merupakan 69,7% dari target APBN Rp72 triliun.