Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati geram dengan praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang mencekik rakyat.https://economy.okezone.com/read/2021/10/26/320/2492100/sri-mulyani-kesal-pinjol-bikin-masyarakat-menderitaidhttps://economy.okezone.com/read/2021/10/26/320/2492100/sri-mulyani-kesal-pinjol-bikin-masyarakat-menderitahttps://economy.okezone.com/read/2021/10/26/320/2492100/sri-mulyani-kesal-pinjol-bikin-masyarakat-menderitaSelasa 26 Oktober 2021 18:07 WIBRina AnggraeniMenkeu Sri Mulyani geram dengan praktik pinjol ilegal (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/10/26/320/2492100/sri-mulyani-kesal-pinjol-bikin-masyarakat-menderita-aM5K76hi7m.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati geram dengan praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang mencekik rakyat. Dia menilai praktik pinjol terutama yang ilega memiliki dampak buruk bagi ekonomi Indonesia. Baca Juga: 5 Solusi Tidak Bisa Bayar Pinjaman Online Menurutnya, praktik pinjol justru membuat banyak orang menderita dan memunculkan dampak buruk bagi keuangan digital. “Saya pikir kita semua sekarang melihat contoh yang tidak baik, seperti pinjaman online, di mana orang menderita dari praktik semacam ini,” ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (26/10/2021). Baca Juga: Polisi Gulung Pelaku Pinjol Ilegal, Lihat Perkembangan Kasusnya di News RCTI+ Dia meminta para ahli ekonomi syariah harus bekerja keras untuk mengembangkan teknologi keuangan digital terutama aturan mengenai financial technology (fintech). “Jadi bagi kita semua, bagaimana kita akan menggunakan teknologi digital ini, termasuk FinTech untuk menciptakan dan mengimplementasikan lebih jauh apa yang kita sebut sebagai kerangka peraturan, yang mencerminkan penyesuaian serta praktik keuangan yang tidak eksploitatif dalam konteks itu,” ujarnya. Dia menambahkanuntuk tetap mewaspadai risiko dan dinamika perkembangan ekonomi global. “Dalam proses pemulihan ini, kita juga melihat dan menyaksikan peningkatan risiko yang datang dari negara dengan ekonomi besar, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China, yang berpotensi menimbulkan efek spillover ke banyak negara, termasuk Indonesia,” kata Menkeu. Pada saat yang sama, proses pemulihan juga menciptakan kenaikan harga komoditas yang kemudian menciptakan tekanan lain, seperti inflasi, yang dapat dengan mudah merusak proses pemulihan Indonesia. “Kita harus menggunakan kebijakan kita untuk memastikan bahwa kita dapat melindungi rakyat dan ekonomi. APBN memiliki elemen yang sangat-sangat penting untuk dapat merancang kondisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan negara yaitu pemerataan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat,” tandasnya.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati geram dengan praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang mencekik rakyat. Dia menilai praktik pinjol terutama yang ilega memiliki dampak buruk bagi ekonomi Indonesia. Baca Juga: 5 Solusi Tidak Bisa Bayar Pinjaman Online Menurutnya, praktik pinjol justru membuat banyak orang menderita dan memunculkan dampak buruk bagi keuangan digital. “Saya pikir kita semua sekarang melihat contoh yang tidak baik, seperti pinjaman online, di mana orang menderita dari praktik semacam ini,” ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (26/10/2021). Baca Juga: Polisi Gulung Pelaku Pinjol Ilegal, Lihat Perkembangan Kasusnya di News RCTI+ Dia meminta para ahli ekonomi syariah harus bekerja keras untuk mengembangkan teknologi keuangan digital terutama aturan mengenai financial technology (fintech). “Jadi bagi kita semua, bagaimana kita akan menggunakan teknologi digital ini, termasuk FinTech untuk menciptakan dan mengimplementasikan lebih jauh apa yang kita sebut sebagai kerangka peraturan, yang mencerminkan penyesuaian serta praktik keuangan yang tidak eksploitatif dalam konteks itu,” ujarnya. Dia menambahkanuntuk tetap mewaspadai risiko dan dinamika perkembangan ekonomi global. “Dalam proses pemulihan ini, kita juga melihat dan menyaksikan peningkatan risiko yang datang dari negara dengan ekonomi besar, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China, yang berpotensi menimbulkan efek spillover ke banyak negara, termasuk Indonesia,” kata Menkeu. Pada saat yang sama, proses pemulihan juga menciptakan kenaikan harga komoditas yang kemudian menciptakan tekanan lain, seperti inflasi, yang dapat dengan mudah merusak proses pemulihan Indonesia. “Kita harus menggunakan kebijakan kita untuk memastikan bahwa kita dapat melindungi rakyat dan ekonomi. APBN memiliki elemen yang sangat-sangat penting untuk dapat merancang kondisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan negara yaitu pemerataan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat,” tandasnya.