Pengusaha berharap Pemimpin Daerah tetap mengacu pada regulasi yang berlaku saat ini dalam menetapkan UMPhttps://economy.okezone.com/read/2021/11/02/320/2495593/ump-2022-naik-pengusaha-minta-buruh-ikuti-aturanidhttps://economy.okezone.com/read/2021/11/02/320/2495593/ump-2022-naik-pengusaha-minta-buruh-ikuti-aturanhttps://economy.okezone.com/read/2021/11/02/320/2495593/ump-2022-naik-pengusaha-minta-buruh-ikuti-aturanSelasa 02 November 2021 16:37 WIBRina AnggraeniUpah Minimum 2022. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2021/11/02/320/2495593/ump-2022-naik-pengusaha-minta-buruh-ikuti-aturan-1imoqNMsS3.jpgJAKARTA - Pengusaha berharap Pemimpin Daerah tetap mengacu pada regulasi yang berlaku saat ini dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Namun sementara Serikat Pekerja dan Serikat Buruh menyuarakan harapan kenaikan terhadap penepatan UMK 2022. "Kiranya yang menetapkan UMP itu memang Bapak Gubernur, kami sudah mewanti wanti baik di media maupun melalui kerjasama kami antar pemerintah, pengusaha maupun pekerja itu sendiri," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani, dalam video virtual, Selasa (2/11/2021). Baca Juga: Kemnaker Mulai Bahas UMP 2022, Bakal Naik? Dia meminta,UMK 2022 harus mengacu pada aturan yang berlaku saat ini yakni Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. "Karena peraturan pengupahan ini sudah diputuskan dalam bentuk formula dalam PP tersebut, maka kami berharap semua pihak mengikuti peraturan yang ada. Harapan kami bisa memberikan keteduhan bagi kita semua," katanya. Baca Juga: Buruh Acungi Jempol Gubernur yang Naikkan UMP 2021Di menambahkan, minimum sendiri akan diberlakukan per tanggal 1 Januari pada tahun berikutnya. Saat ini Pemerintah bersama perwakilan pengusaha dan pekerja masih terus membahas isu Upah Minimum bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). "Kita dalam kondisi pandemi Covid-19, tentu dari sisi beberapa sektor usaha kita banyak yang terdampak, untuk menstabilkan itu kami butuh 2-3 tahun kedepan. di sisi lain kita juga mempertahankan pengangguran juga banyak yang cari kerja," tandasnya.JAKARTA - Pengusaha berharap Pemimpin Daerah tetap mengacu pada regulasi yang berlaku saat ini dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Namun sementara Serikat Pekerja dan Serikat Buruh menyuarakan harapan kenaikan terhadap penepatan UMK 2022. "Kiranya yang menetapkan UMP itu memang Bapak Gubernur, kami sudah mewanti wanti baik di media maupun melalui kerjasama kami antar pemerintah, pengusaha maupun pekerja itu sendiri," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani, dalam video virtual, Selasa (2/11/2021). Baca Juga: Kemnaker Mulai Bahas UMP 2022, Bakal Naik? Dia meminta,UMK 2022 harus mengacu pada aturan yang berlaku saat ini yakni Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. "Karena peraturan pengupahan ini sudah diputuskan dalam bentuk formula dalam PP tersebut, maka kami berharap semua pihak mengikuti peraturan yang ada. Harapan kami bisa memberikan keteduhan bagi kita semua," katanya. Baca Juga: Buruh Acungi Jempol Gubernur yang Naikkan UMP 2021Di menambahkan, minimum sendiri akan diberlakukan per tanggal 1 Januari pada tahun berikutnya. Saat ini Pemerintah bersama perwakilan pengusaha dan pekerja masih terus membahas isu Upah Minimum bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). "Kita dalam kondisi pandemi Covid-19, tentu dari sisi beberapa sektor usaha kita banyak yang terdampak, untuk menstabilkan itu kami butuh 2-3 tahun kedepan. di sisi lain kita juga mempertahankan pengangguran juga banyak yang cari kerja," tandasnya.