Perkembangan perbankan digital memicu peningkatan kejahatan siber (cyber crime).https://economy.okezone.com/read/2021/11/09/320/2499225/jangan-lupa-ganti-pin-atm-ancaman-siber-hantui-perbankanidhttps://economy.okezone.com/read/2021/11/09/320/2499225/jangan-lupa-ganti-pin-atm-ancaman-siber-hantui-perbankanhttps://economy.okezone.com/read/2021/11/09/320/2499225/jangan-lupa-ganti-pin-atm-ancaman-siber-hantui-perbankanSelasa 09 November 2021 18:25 WIBAntaraPerkembangan perbankan digital memicu munculnya kejahatan siber (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/11/09/320/2499225/jangan-lupa-ganti-pin-atm-ancaman-siber-hantui-perbankan-7kdzTZib3M.jpgJAKARTA – Perkembangan perbankan digital memicu peningkatan kejahatan siber (cyber crime). Untuk itu perlu kewaspadaan ekstra untuk melindungi nasabah dari segala macam modus operandinya. Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono menyampaikan perilaku masyarakat turut berperan penting dalam mengurangi kejahatan siber. Hasil penelitian yang dilakukan Harmonization of LKD dan Laku Pandai, dari 28% responden hanya 5% yang pernah menggunakan ATM, hanya 5% yang pernah mengganti PIN ATM. Baca Juga: BI Buka-bukaan soal Biaya Transfer Antar Bank Rp2.500 “Meningkatkan cyber security tidak cukup hanya dari regulator atau provider dalam hal ini perbankan, tapi literasi dari masyarakat penting juga terkait menjaga keamanan informasi pribadi,” katanya dilansir dari Antara, Senin (9/11/2021). Penggantian PIN ATM, lanjut Teguh, juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat. Sebanyak 5% responden memiliki pendidikan SMA ke atas, lalu 8% nasabah dengan pendidikan SMP, sedangkan nasabah dengan pendidikan terakhir SD hanya 4%. Hal tersebut membuktikan banyak masyarakat yang belum paham arti penting dari menjaga keamanan informasi pribadi. Baca Juga: Daftar 22 Bank Siap Layani Transfer Rp250 Juta, Biaya Turun Jadi Rp2.500 Lebih lanjut Teguh menekankan bahwa keamanan siber dan inklusi finansial digital perlu ditingkatkan seiring dengan meningkatnya pemanfaatan layanan keuangan digital dan ekonomi digital. Ia menyebut sebanyak 72% masyarakat Indonesia memiliki smartphone dengan jumlah pengguna internet aktif di 2021 diperkirakan mencapai 201,37%. “Implikasi dari banyaknya mereka yang mengakses internet, volume transaksi secara online relatif terhadap transaksi berdasarkan kartu kredit dan debit per Agustus 2020 mencapai 68,7% dan pada Agustus 2021 mencapai 73,9%,” ujar Teguh. Namun, seiring dengan peningkatan transaksi digital, kasus kejahatan (fraud) pada beberapa tahun belakangan juga relatif tinggi. Pada 2018 jumlah laporan ke polisi terkait online fraud mencapai 1,781 laporan dan pada 2019 mencapai 1.617 laporan. “Terakhir di Juli 2020, salah satu platform e-commerce besar mengalami kasus privacy breach yang melibatkan 91 juta konsumen,” tuturnya. Sementara itu, Department Head Security Technologies and Services Q2 Technologies Henrico Perkasa mengungkapkan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan setiap perusahaan ketika ingin mulai meningkatkan keamanan digital. Langkah pertama adalah memahami lingkup divisi yang ingin ditingkatkan keamanannya. "Kemudian, kita lakukan penetapan kebijakan policy terhadap IT, konfigurasi diperangkat IT dan batasan apa saja yang perlu dipantau," paparnya. Pada poin ini, ia mengungkapkan, ada beberapa konfigurasi yang beragam dan siap digunakan oleh setiap perusahaan. Dia juga mengingatkan agar perawatan konfigurasi selalu dilakukan secara berkala pada sistem keamanan digital. Dengan demikian, kasus kejahatan siber bisa diminimalisir. Untuk langkah ke depan, Q2 Technology menyarankan agar setiap perusahaan sudah memiliki incident response plan jika terjadi kejahatan siber. Selain itu, investasi pada teknologi automatisasi seperti machine learning dan artificial intelligence juga dibutuhkan agar tetap relevan di masa digital. Adapun berdasarkan data Cybersecurity Exposure Index 2020, secara global, Indonesia termasuk negara dengan berisiko tinggi terhadap kejahatan siber dengan index 0,62. Dimana semakin mendekati angka 1 maka semakin tinggi pula eksposur terhadap kejahatan siber.JAKARTA – Perkembangan perbankan digital memicu peningkatan kejahatan siber (cyber crime). Untuk itu perlu kewaspadaan ekstra untuk melindungi nasabah dari segala macam modus operandinya. Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono menyampaikan perilaku masyarakat turut berperan penting dalam mengurangi kejahatan siber. Hasil penelitian yang dilakukan Harmonization of LKD dan Laku Pandai, dari 28% responden hanya 5% yang pernah menggunakan ATM, hanya 5% yang pernah mengganti PIN ATM. Baca Juga: BI Buka-bukaan soal Biaya Transfer Antar Bank Rp2.500 “Meningkatkan cyber security tidak cukup hanya dari regulator atau provider dalam hal ini perbankan, tapi literasi dari masyarakat penting juga terkait menjaga keamanan informasi pribadi,” katanya dilansir dari Antara, Senin (9/11/2021). Penggantian PIN ATM, lanjut Teguh, juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat. Sebanyak 5% responden memiliki pendidikan SMA ke atas, lalu 8% nasabah dengan pendidikan SMP, sedangkan nasabah dengan pendidikan terakhir SD hanya 4%. Hal tersebut membuktikan banyak masyarakat yang belum paham arti penting dari menjaga keamanan informasi pribadi. Baca Juga: Daftar 22 Bank Siap Layani Transfer Rp250 Juta, Biaya Turun Jadi Rp2.500 Lebih lanjut Teguh menekankan bahwa keamanan siber dan inklusi finansial digital perlu ditingkatkan seiring dengan meningkatnya pemanfaatan layanan keuangan digital dan ekonomi digital. Ia menyebut sebanyak 72% masyarakat Indonesia memiliki smartphone dengan jumlah pengguna internet aktif di 2021 diperkirakan mencapai 201,37%. “Implikasi dari banyaknya mereka yang mengakses internet, volume transaksi secara online relatif terhadap transaksi berdasarkan kartu kredit dan debit per Agustus 2020 mencapai 68,7% dan pada Agustus 2021 mencapai 73,9%,” ujar Teguh. Namun, seiring dengan peningkatan transaksi digital, kasus kejahatan (fraud) pada beberapa tahun belakangan juga relatif tinggi. Pada 2018 jumlah laporan ke polisi terkait online fraud mencapai 1,781 laporan dan pada 2019 mencapai 1.617 laporan. “Terakhir di Juli 2020, salah satu platform e-commerce besar mengalami kasus privacy breach yang melibatkan 91 juta konsumen,” tuturnya. Sementara itu, Department Head Security Technologies and Services Q2 Technologies Henrico Perkasa mengungkapkan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan setiap perusahaan ketika ingin mulai meningkatkan keamanan digital. Langkah pertama adalah memahami lingkup divisi yang ingin ditingkatkan keamanannya. "Kemudian, kita lakukan penetapan kebijakan policy terhadap IT, konfigurasi diperangkat IT dan batasan apa saja yang perlu dipantau," paparnya. Pada poin ini, ia mengungkapkan, ada beberapa konfigurasi yang beragam dan siap digunakan oleh setiap perusahaan. Dia juga mengingatkan agar perawatan konfigurasi selalu dilakukan secara berkala pada sistem keamanan digital. Dengan demikian, kasus kejahatan siber bisa diminimalisir. Untuk langkah ke depan, Q2 Technology menyarankan agar setiap perusahaan sudah memiliki incident response plan jika terjadi kejahatan siber. Selain itu, investasi pada teknologi automatisasi seperti machine learning dan artificial intelligence juga dibutuhkan agar tetap relevan di masa digital. Adapun berdasarkan data Cybersecurity Exposure Index 2020, secara global, Indonesia termasuk negara dengan berisiko tinggi terhadap kejahatan siber dengan index 0,62. Dimana semakin mendekati angka 1 maka semakin tinggi pula eksposur terhadap kejahatan siber.