Sejumlah Pejabat dituding terlibat dalam bisnis PCR, salah satunya adalah Menteri BUMN Erick Thohir.https://economy.okezone.com/read/2021/11/15/320/2501826/soal-tuduhan-bisnis-pcr-erick-thohir-pejabat-publik-punya-risiko-difitnahidhttps://economy.okezone.com/read/2021/11/15/320/2501826/soal-tuduhan-bisnis-pcr-erick-thohir-pejabat-publik-punya-risiko-difitnahhttps://economy.okezone.com/read/2021/11/15/320/2501826/soal-tuduhan-bisnis-pcr-erick-thohir-pejabat-publik-punya-risiko-difitnahSenin 15 November 2021 09:58 WIBSuparjo RamalanMenteri BUMN Erick Thohir membantah keterlibatannya dalam bisnis PCR (Foto: Kementerian BUMN)https://img.okezone.com/content/2021/11/15/320/2501826/soal-tuduhan-bisnis-pcr-erick-thohir-pejabat-publik-punya-risiko-difitnah-By6KTBpFTP.jpgJAKARTA - Sejumlah Pejabat dituding terlibat dalam bisnis PCR, salah satunya adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Soal tuduhan tersebut, Erick Thohir menegaskan tudingan tersebut merupakan fitnah. Isu bisnis RT-PCR dikaitkan dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Sementara, salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro. Yayasan tersebut merupakan yayasan milik keluarga besar Erick Thohir. Baca Juga: PCR Syarat Perjalanan Bisa Berlaku Lagi, Luhut: Jangan Bilang Tak Konsisten Selaku pejabat publik, kata dia, konsekuensi yang diterima adalah mendapat fitnah dari kelompok tertentu. Namun, fitnah itu membuat dirinya terus bekerja menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air. "Pejabat publik punya risiko bahwa dia juga harus menerima fitnah. Tetapi, fitnah inikan harus dibuktikan, tidak bisa menuduh sembarangan tanpa data. Tapi itu risiko, apakah gara-gara itu kita berhenti," ujar Erick, Senin 15/11/2021). Baca Juga: Cerita Lengkap Keterlibatan Luhut di Bisnis PCR Dia menegaskan, selama krisis kesehatan di Indonesia, seluruh pejabat negara bekerja tanpa memikirkan menguntungkan diri sendiri. Artinya, pelaksanaan penanganan pandemi hingga saat ini hanya bertujuan agar kesehatan, ekonomi, dan sektor lain bisa kembali pulih. "Nah, tapi yang saya tekankan, tadi pada konteks Covid-19 itu, banyak risiko yg harus diambil oleh pejabat publik, tanpa ada niat sedikitpun memperkaya diri sendiri, lillahi ta'ala. Dan saya rasa Bapak Presiden memimpin dengan baik, para Menteri juga banyak yang bekerja 24 jam. Dan nawaitunya jelas, kita pelayanan kesehatan, kepada masyarakat pada saat itu dan hari ini harus terus dijalankan. Karena perang melawan Covid ini belum selesai," ungkap dia. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8xMS8wMi8xLzE0MTE4OS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa isu tersebut sangat tendensius. Sebagai bukti, Arya memaparkan data-data terkait pelaksanaan tes PCR di Indonesia. "Isu bahwa Pak Erick bermain (bisnis) tes PCR itu sangat tendensius," tegas Arya. Dari data yang dihimpun Kementerian BUMN, jumlah pelaksanaan PCR di Indonesia hingga saat ini mencapai 28,4 juta. Sementara PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), perusahaan yang dikaitkan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, hanya melakukan 700.000 tes, atau hanya 2,5% dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia. "Jadi bisa dikatakan hanya 2,5% dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia. Hanya 2,5%, jadi 97,5% lainnya dilakukan pihak lain. Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya. Kalau mencapai 30% - 50% itu okelah, bisa dikatakan bahwa GSI ini ada main. Tapi ini hanya 2,5%," ungkapnya. Arya juga menjelaskan, salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro. Dimana, yayasan itu hanya memiliki 6% saham GSI. Di lain sisi, yayasan tersebut merupakan yayasan kemanusiaan. Kemudian, imbuh dia, Erick Thohir sejak diamanahkan menjadi Menteri BUMN, tidak lagi aktif untuk mengurusi bisnis dalam yayasan tersebut.JAKARTA - Sejumlah Pejabat dituding terlibat dalam bisnis PCR, salah satunya adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Soal tuduhan tersebut, Erick Thohir menegaskan tudingan tersebut merupakan fitnah. Isu bisnis RT-PCR dikaitkan dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Sementara, salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro. Yayasan tersebut merupakan yayasan milik keluarga besar Erick Thohir. Baca Juga: PCR Syarat Perjalanan Bisa Berlaku Lagi, Luhut: Jangan Bilang Tak Konsisten Selaku pejabat publik, kata dia, konsekuensi yang diterima adalah mendapat fitnah dari kelompok tertentu. Namun, fitnah itu membuat dirinya terus bekerja menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air. "Pejabat publik punya risiko bahwa dia juga harus menerima fitnah. Tetapi, fitnah inikan harus dibuktikan, tidak bisa menuduh sembarangan tanpa data. Tapi itu risiko, apakah gara-gara itu kita berhenti," ujar Erick, Senin 15/11/2021). Baca Juga: Cerita Lengkap Keterlibatan Luhut di Bisnis PCR Dia menegaskan, selama krisis kesehatan di Indonesia, seluruh pejabat negara bekerja tanpa memikirkan menguntungkan diri sendiri. Artinya, pelaksanaan penanganan pandemi hingga saat ini hanya bertujuan agar kesehatan, ekonomi, dan sektor lain bisa kembali pulih. "Nah, tapi yang saya tekankan, tadi pada konteks Covid-19 itu, banyak risiko yg harus diambil oleh pejabat publik, tanpa ada niat sedikitpun memperkaya diri sendiri, lillahi ta'ala. Dan saya rasa Bapak Presiden memimpin dengan baik, para Menteri juga banyak yang bekerja 24 jam. Dan nawaitunya jelas, kita pelayanan kesehatan, kepada masyarakat pada saat itu dan hari ini harus terus dijalankan. Karena perang melawan Covid ini belum selesai," ungkap dia. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8xMS8wMi8xLzE0MTE4OS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa isu tersebut sangat tendensius. Sebagai bukti, Arya memaparkan data-data terkait pelaksanaan tes PCR di Indonesia. "Isu bahwa Pak Erick bermain (bisnis) tes PCR itu sangat tendensius," tegas Arya. Dari data yang dihimpun Kementerian BUMN, jumlah pelaksanaan PCR di Indonesia hingga saat ini mencapai 28,4 juta. Sementara PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), perusahaan yang dikaitkan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, hanya melakukan 700.000 tes, atau hanya 2,5% dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia. "Jadi bisa dikatakan hanya 2,5% dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia. Hanya 2,5%, jadi 97,5% lainnya dilakukan pihak lain. Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya. Kalau mencapai 30% - 50% itu okelah, bisa dikatakan bahwa GSI ini ada main. Tapi ini hanya 2,5%," ungkapnya. Arya juga menjelaskan, salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro. Dimana, yayasan itu hanya memiliki 6% saham GSI. Di lain sisi, yayasan tersebut merupakan yayasan kemanusiaan. Kemudian, imbuh dia, Erick Thohir sejak diamanahkan menjadi Menteri BUMN, tidak lagi aktif untuk mengurusi bisnis dalam yayasan tersebut.