Seluruh negara kini berburu pajak untuk meningkatkan pendapatan negara imbas pandemi Covid-19.https://economy.okezone.com/read/2021/11/22/320/2505485/kehabisan-uang-atasi-pandemi-sri-mulyani-seluruh-negara-berburu-pajakidhttps://economy.okezone.com/read/2021/11/22/320/2505485/kehabisan-uang-atasi-pandemi-sri-mulyani-seluruh-negara-berburu-pajakhttps://economy.okezone.com/read/2021/11/22/320/2505485/kehabisan-uang-atasi-pandemi-sri-mulyani-seluruh-negara-berburu-pajakSenin 22 November 2021 11:49 WIBRina AnggraeniSri Mulyani (Foto: Dok Kemenkeu)https://img.okezone.com/content/2021/11/22/320/2505485/kehabisan-uang-atasi-pandemi-sri-mulyani-seluruh-negara-berburu-pajak-LiuN2I4sme.jpgJAKARTA - Seluruh negara kini berburu pajak untuk meningkatkan pendapatan negara imbas pandemi Covid-19. Sebab, seluruh negara sudah habis-habisan menggelontorkan dana hingga USD19 triliun mengatasi pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, perburuan pajak dilakukan untuk memulihkan ekonomi dan secara bertahap menyehatkan APBN dari dampak pandemi Covid-19. “Seluruh negara sedang berburu pajak karena semua negara tadi kena Covid. Mereka defisitnya naik tinggi sekali. Mereka harus menyehatkan APBN-nya juga. Jadi banyak negara sekarang bekerja sama untuk kita bersama-sama menghilangkan tax evasion atau tax avoidance,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (22/11/2021). Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Dunia Habiskan USD19 Triliun Hanya untuk Covid-19 Sri Mulyani menjelaskan, kini berbagai negara di seluruh dunia bekerja sama untuk memaksimalkan pendapatan negara dengan melakukan penagihan pajak. Di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terdapat kebijakan pajak internasional mengenai asistensi penagihan pajak global. Cara ini terbilang efektif untuk meningkatkan pendapatan negara dari perpajakan. “Kita bisa minta negara lain menagihkan pajak kalau kita tahu ini adalah wajib pajak kita atau kita diminta oleh negara lain untuk menagihkan pajak kalau mereka ada di Indonesia,” katanya. Pemerintah berwenang melakukan konsensus pemajakan global untuk membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral. Hal tersebut dilakukan dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak; pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba; pertukaran informasi perpajakan; bantuan penagihan pajak; dan kerjasama perpajakan lainnya “Ini yang dilakukan pada level global karena semua negara sekarang sepakat bahwa kita tidak boleh saling ambil haknya pajak negara lain,” katanya.JAKARTA - Seluruh negara kini berburu pajak untuk meningkatkan pendapatan negara imbas pandemi Covid-19. Sebab, seluruh negara sudah habis-habisan menggelontorkan dana hingga USD19 triliun mengatasi pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, perburuan pajak dilakukan untuk memulihkan ekonomi dan secara bertahap menyehatkan APBN dari dampak pandemi Covid-19. “Seluruh negara sedang berburu pajak karena semua negara tadi kena Covid. Mereka defisitnya naik tinggi sekali. Mereka harus menyehatkan APBN-nya juga. Jadi banyak negara sekarang bekerja sama untuk kita bersama-sama menghilangkan tax evasion atau tax avoidance,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (22/11/2021). Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Dunia Habiskan USD19 Triliun Hanya untuk Covid-19 Sri Mulyani menjelaskan, kini berbagai negara di seluruh dunia bekerja sama untuk memaksimalkan pendapatan negara dengan melakukan penagihan pajak. Di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terdapat kebijakan pajak internasional mengenai asistensi penagihan pajak global. Cara ini terbilang efektif untuk meningkatkan pendapatan negara dari perpajakan. “Kita bisa minta negara lain menagihkan pajak kalau kita tahu ini adalah wajib pajak kita atau kita diminta oleh negara lain untuk menagihkan pajak kalau mereka ada di Indonesia,” katanya. Pemerintah berwenang melakukan konsensus pemajakan global untuk membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral. Hal tersebut dilakukan dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak; pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba; pertukaran informasi perpajakan; bantuan penagihan pajak; dan kerjasama perpajakan lainnya “Ini yang dilakukan pada level global karena semua negara sekarang sepakat bahwa kita tidak boleh saling ambil haknya pajak negara lain,” katanya.