Bank Indonesia memaparkan lima kebijakan yang bisa memperkuat pemulihan ekonomi.https://economy.okezone.com/read/2021/11/24/320/2506724/bi-beberkan-5-kebijakan-yang-bisa-perkuat-pemulihan-ekonomiidhttps://economy.okezone.com/read/2021/11/24/320/2506724/bi-beberkan-5-kebijakan-yang-bisa-perkuat-pemulihan-ekonomihttps://economy.okezone.com/read/2021/11/24/320/2506724/bi-beberkan-5-kebijakan-yang-bisa-perkuat-pemulihan-ekonomiRabu 24 November 2021 14:53 WIBMichelle NataliaBank Indonesia beberkan 5 kebijakan yang perkuat ekonomi RI (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/11/24/320/2506724/bi-beberkan-5-kebijakan-yang-bisa-perkuat-pemulihan-ekonomi-OqHq6RXTvN.jpgJAKARTA - Bank Indonesia memaparkan lima kebijakan yang bisa memperkuat pemulihan ekonomi. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional, ada satu prasyarat, yaitu vaksinasi dan pembukaan sektor-sektor ekonomi. "Pertama transformasi sektor riil. Kedua, stimulus fiskal dan moneter. Ketiga, kredit dan transformasi keuangan. Keempat, digitalisasi ekonomi keuangan, dan kelima ekonomi keuangan inklusif dan hijau," ujar Perry dalam Pertemuan Tahunan BI 2021 secara virtual di Jakarta, Kamis(24/11/2021). Baca Juga:Wapres Ma'ruf Sebut Indonesia dalam Fase Kritikal Pemulihan Ekonomi Dia mengatakan, ini sangat penting agar imunitas massa segera tercapai dan lebih banyak sektor dibuka kembali, supaya ekonomi segera pulih dan dalam jangka panjang, pertumbuhan kembali lebih tinggi menuju Indonesia maju. "Sinergi vaksinasi dan pembukaan ekonomi dapat fokus pada 24 subsektor prioritas, 8 di antaranya adalah makanan dan minuman, kimia, otomotif, karet, kertas, logam dasar, TPT, dan alas kaki, dan tentu saja UMKM," tegas Perry. Baca Juga: Upaya Pemulihan Ekonomi, Negara Berkembang Masih Berjuang Dapat Akses Vaksin Respon kebijakan pertama akselerasi transformasi sektor prioritas melalui implementasi proyek strategis nasional dan UU Cipta Kerja, kemudahan peraturan dan perizinan, promosi, investasi, dan perdagangan. "Respon kedua, sinergi stimulus fiskal dan moneter. Sebagaimana diketahui, defisit fiskal APBN 2022 4,6% PDB, belanja negara Rp2.714,2 triliun di antaranya anggaran kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur tentu saja membutuhkan pembiayaan Rp868 triliun," terangnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8xMS8yMy8xLzE0MjA0NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>BI, sambung Perry, berkomitmen berpartisipasi dalam pendanaan APBN sesuai UU nomor 22 tahun 2020 dalam jumlah yang besar. Pada 2020 sebesar Rp473,4 triliun, di tahun 2021 hingga kini Rp143,3 triliun, ditambah juga Rp215 triliun APBN 2021 untuk kesehatan dan kemanusiaan karena COVID-19. "Untuk APBN 2022 sebesar Rp224 triliun dengan suku bunga rendah. Dengan pendanaan BI, pemerintah dapat memfokuskan APBN untuk pemulihan ekonomi," ucapnya. Respon ketiga, sinergi mendorong kredit dan transformasi keuangan. Penawaran kredit perbankan relatif kondusif, suku bunga menurun, likuiditas melimpah, lending standar, juga membaik. Fokus kebijakan pada peningkatan permintaan kredit dunia usaha. "9 sektor siap peningkatan kredit, tetapi sektor-sektor lain membutuhkan stimulus, insentif pajak, penjaminan kredit, dan subsidi bunga, pelonggaran kebijakan makroprudensial dari BI, perpanjangan restrukturisasi kredit dari OJK," tambahnya. BI bersinergi dalam kebijakan ekonomi nasional, di samping stimulus moneter dan pelonggaran makroprudensial pada respon kedua dan ketiga, juga digitalisasi sistem pembayaran dan pendanaan UMKM pada respon keempat dan kelima. "BI pun juga berkoordinasi erat dengan pemerintah dan KSSK," pungkas Perry.JAKARTA - Bank Indonesia memaparkan lima kebijakan yang bisa memperkuat pemulihan ekonomi. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional, ada satu prasyarat, yaitu vaksinasi dan pembukaan sektor-sektor ekonomi. "Pertama transformasi sektor riil. Kedua, stimulus fiskal dan moneter. Ketiga, kredit dan transformasi keuangan. Keempat, digitalisasi ekonomi keuangan, dan kelima ekonomi keuangan inklusif dan hijau," ujar Perry dalam Pertemuan Tahunan BI 2021 secara virtual di Jakarta, Kamis(24/11/2021). Baca Juga:Wapres Ma'ruf Sebut Indonesia dalam Fase Kritikal Pemulihan Ekonomi Dia mengatakan, ini sangat penting agar imunitas massa segera tercapai dan lebih banyak sektor dibuka kembali, supaya ekonomi segera pulih dan dalam jangka panjang, pertumbuhan kembali lebih tinggi menuju Indonesia maju. "Sinergi vaksinasi dan pembukaan ekonomi dapat fokus pada 24 subsektor prioritas, 8 di antaranya adalah makanan dan minuman, kimia, otomotif, karet, kertas, logam dasar, TPT, dan alas kaki, dan tentu saja UMKM," tegas Perry. Baca Juga: Upaya Pemulihan Ekonomi, Negara Berkembang Masih Berjuang Dapat Akses Vaksin Respon kebijakan pertama akselerasi transformasi sektor prioritas melalui implementasi proyek strategis nasional dan UU Cipta Kerja, kemudahan peraturan dan perizinan, promosi, investasi, dan perdagangan. "Respon kedua, sinergi stimulus fiskal dan moneter. Sebagaimana diketahui, defisit fiskal APBN 2022 4,6% PDB, belanja negara Rp2.714,2 triliun di antaranya anggaran kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur tentu saja membutuhkan pembiayaan Rp868 triliun," terangnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8xMS8yMy8xLzE0MjA0NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>BI, sambung Perry, berkomitmen berpartisipasi dalam pendanaan APBN sesuai UU nomor 22 tahun 2020 dalam jumlah yang besar. Pada 2020 sebesar Rp473,4 triliun, di tahun 2021 hingga kini Rp143,3 triliun, ditambah juga Rp215 triliun APBN 2021 untuk kesehatan dan kemanusiaan karena COVID-19. "Untuk APBN 2022 sebesar Rp224 triliun dengan suku bunga rendah. Dengan pendanaan BI, pemerintah dapat memfokuskan APBN untuk pemulihan ekonomi," ucapnya. Respon ketiga, sinergi mendorong kredit dan transformasi keuangan. Penawaran kredit perbankan relatif kondusif, suku bunga menurun, likuiditas melimpah, lending standar, juga membaik. Fokus kebijakan pada peningkatan permintaan kredit dunia usaha. "9 sektor siap peningkatan kredit, tetapi sektor-sektor lain membutuhkan stimulus, insentif pajak, penjaminan kredit, dan subsidi bunga, pelonggaran kebijakan makroprudensial dari BI, perpanjangan restrukturisasi kredit dari OJK," tambahnya. BI bersinergi dalam kebijakan ekonomi nasional, di samping stimulus moneter dan pelonggaran makroprudensial pada respon kedua dan ketiga, juga digitalisasi sistem pembayaran dan pendanaan UMKM pada respon keempat dan kelima. "BI pun juga berkoordinasi erat dengan pemerintah dan KSSK," pungkas Perry.