Revisi UU Ciptaker bakal diajukan ke dalam program prolegnas prioritas tahun 2022 .https://economy.okezone.com/read/2021/11/29/320/2509030/uu-cipta-kerja-akan-direvisi-dan-jadi-prolegnas-pada-2022idhttps://economy.okezone.com/read/2021/11/29/320/2509030/uu-cipta-kerja-akan-direvisi-dan-jadi-prolegnas-pada-2022https://economy.okezone.com/read/2021/11/29/320/2509030/uu-cipta-kerja-akan-direvisi-dan-jadi-prolegnas-pada-2022Senin 29 November 2021 14:07 WIBAzhfar MuhammadUU Cipta Kerja akan direvisi (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/11/29/320/2509030/uu-cipta-kerja-akan-direvisi-dan-jadi-prolegnas-pada-2022-2Bp5ARhWpP.jpegJAKARTA — Pemerintah akan merevisi Undang-Undang Cipta Kerja. Revisi UU Ciptaker bakal diajukan ke dalam program prolegnas prioritas tahun 2022 . Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga pemerintah akan melakukan revisi undang-undang tersebur dalam rangka harmonisasi psca putusan Mahkamah Konstitusi. Baca Juga: Hormati Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Pemerintah Jalankan Agenda Reformasi Struktural “Pemerintah bersama DPR RI akan melakukan revisi undang-undang cipta kerja dan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka harmonisasi dan pembentukan undang-undang cipta kerja kedepan pasca keputusan MK,” kata Menko Airlangga dalam konferensi virtual, Senin (29/11/2021). Baca Juga: MK Minta UU Cipta Kerja Direvisi, LPI Tetap Dapat Suntikan Modal Rp75 Triliun Selanjutnya Pemerintah akan memberikan surat kepada Pimpinan DPR RI untuk memasukan revisi Undang-undang kedalam prolegnas prioritas dintahun di tahun 2022. “Daftar kumulatif terbuka juga ini sudah diberikan keputusannya oleh MK,” ujarnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8xMS8yNi80LzE0MjE2MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Menurut Airlangga, Jokowi akan mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja dan UU Nomor 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah merevisi kedua UU karena adanya putusan MK bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional. “Terkait impelementsi undang-undang cipta kerja bahwa BPKM telah mencatat kenaikan realisasi investasi di tahun 2021 sebesar 7,8 Persen secara YOY, antara januari-september senilai 659 Triliun. Kemudian kesempatan lapangan kerja baru sebanyak 912 Ribu Tenaga kerja di triwulan I, II dan III 2021,” pungkasnya.JAKARTA — Pemerintah akan merevisi Undang-Undang Cipta Kerja. Revisi UU Ciptaker bakal diajukan ke dalam program prolegnas prioritas tahun 2022 . Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga pemerintah akan melakukan revisi undang-undang tersebur dalam rangka harmonisasi psca putusan Mahkamah Konstitusi. Baca Juga: Hormati Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Pemerintah Jalankan Agenda Reformasi Struktural “Pemerintah bersama DPR RI akan melakukan revisi undang-undang cipta kerja dan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka harmonisasi dan pembentukan undang-undang cipta kerja kedepan pasca keputusan MK,” kata Menko Airlangga dalam konferensi virtual, Senin (29/11/2021). Baca Juga: MK Minta UU Cipta Kerja Direvisi, LPI Tetap Dapat Suntikan Modal Rp75 Triliun Selanjutnya Pemerintah akan memberikan surat kepada Pimpinan DPR RI untuk memasukan revisi Undang-undang kedalam prolegnas prioritas dintahun di tahun 2022. “Daftar kumulatif terbuka juga ini sudah diberikan keputusannya oleh MK,” ujarnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8xMS8yNi80LzE0MjE2MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Menurut Airlangga, Jokowi akan mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja dan UU Nomor 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah merevisi kedua UU karena adanya putusan MK bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional. “Terkait impelementsi undang-undang cipta kerja bahwa BPKM telah mencatat kenaikan realisasi investasi di tahun 2021 sebesar 7,8 Persen secara YOY, antara januari-september senilai 659 Triliun. Kemudian kesempatan lapangan kerja baru sebanyak 912 Ribu Tenaga kerja di triwulan I, II dan III 2021,” pungkasnya.