Indonesia butuh anggaran besar untuk menurunkan tingkat emisi karbon.https://economy.okezone.com/read/2021/11/30/320/2509887/sri-mulyani-butuh-anggaran-besar-untuk-bebas-emisi-karbon-2060idhttps://economy.okezone.com/read/2021/11/30/320/2509887/sri-mulyani-butuh-anggaran-besar-untuk-bebas-emisi-karbon-2060https://economy.okezone.com/read/2021/11/30/320/2509887/sri-mulyani-butuh-anggaran-besar-untuk-bebas-emisi-karbon-2060Selasa 30 November 2021 20:57 WIBRina AnggraeniPenurunan emisi karbon memerlukan anggaran besar (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/11/30/320/2509887/sri-mulyani-butuh-anggaran-besar-untuk-bebas-emisi-karbon-2060-sWeAR2DIBZ.jpgJAKARTA – Indonesia butuh anggaran besar untuk menurunkan tingkat emisi karbon. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan target netral karbon akan dilakukan pada 2060 atau lebih cepat. Pemerintah telah menyiapkan peta jalan untuk mencapai zero karbon. Namun, penerapan itu membutuhkan biaya yang tidak gratis. Baca Juga: Kemenperin: Target Mobil Listrik Dapat Tekan Emisi Karbon 2,7 Juta Ton di 2030 Saat ini, berbagai upaya yang dilakukan dalam mencapai netral karbon, utamanya yaitu dengan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Selain itu, dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Dan terakhir, penggunaan teknologi rendah karbon untuk mengurangi emisi karbon, salah satunya dengan menerapkan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture and Storage (CCS). Baca Juga: Indonesia Siap Jadi Raja Baterai Mobil Listrik "Komitmen ini tentu tidak gratis. Itu akan membutuhkan anggaran dan investasi yang besar,"kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (30/11/2021). Kata dia, setiap peningkatan suhu global akan menyebabkan peningkatan korban jiwa, mata pencaharian dan kerusakan ekosistem. Satu dekade terakhir adalah yang terpanas dalam catatan sejarah dan pemerintahan dunia setuju bahwa tindakan bersama sangat diperlukan. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8xMS8wMi8xLzE0MTE2OS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>"Saat ini Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai emisi nol bersih paling lama tahun 2060, serta target bersyarat untuk menghentikan penggunaan batubara secara bertahap paling lama tahun 2040," katanya. Lanjutnya, peranan pemerintah Indonesia yang baru-baru ini menetapkan penerapan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), telah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan yang sejalan dengan UN SDG. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan implementasi ESG dalam bisnis dan perekonomian Indonesia. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mencapai target Nationally Determined Contributions (Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional - NDC) pada tahun 2030, mengurangi 29% emisi gas rumah kaca secara mandiri dan 41 persen dengan dukungan internasional.JAKARTA – Indonesia butuh anggaran besar untuk menurunkan tingkat emisi karbon. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan target netral karbon akan dilakukan pada 2060 atau lebih cepat. Pemerintah telah menyiapkan peta jalan untuk mencapai zero karbon. Namun, penerapan itu membutuhkan biaya yang tidak gratis. Baca Juga: Kemenperin: Target Mobil Listrik Dapat Tekan Emisi Karbon 2,7 Juta Ton di 2030 Saat ini, berbagai upaya yang dilakukan dalam mencapai netral karbon, utamanya yaitu dengan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Selain itu, dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Dan terakhir, penggunaan teknologi rendah karbon untuk mengurangi emisi karbon, salah satunya dengan menerapkan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture and Storage (CCS). Baca Juga: Indonesia Siap Jadi Raja Baterai Mobil Listrik "Komitmen ini tentu tidak gratis. Itu akan membutuhkan anggaran dan investasi yang besar,"kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (30/11/2021). Kata dia, setiap peningkatan suhu global akan menyebabkan peningkatan korban jiwa, mata pencaharian dan kerusakan ekosistem. Satu dekade terakhir adalah yang terpanas dalam catatan sejarah dan pemerintahan dunia setuju bahwa tindakan bersama sangat diperlukan. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8xMS8wMi8xLzE0MTE2OS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>"Saat ini Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai emisi nol bersih paling lama tahun 2060, serta target bersyarat untuk menghentikan penggunaan batubara secara bertahap paling lama tahun 2040," katanya. Lanjutnya, peranan pemerintah Indonesia yang baru-baru ini menetapkan penerapan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), telah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan yang sejalan dengan UN SDG. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan implementasi ESG dalam bisnis dan perekonomian Indonesia. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mencapai target Nationally Determined Contributions (Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional - NDC) pada tahun 2030, mengurangi 29% emisi gas rumah kaca secara mandiri dan 41 persen dengan dukungan internasional.