Pemerintah akan merevisi Undang-Undang Cipta Kerja. Revisi UU Ciptaker bakal diajukan ke dalam program prolegnas prioritas tahun 2022 .https://economy.okezone.com/read/2021/12/01/320/2510190/soal-penetapan-ump-di-uu-cipta-kerja-bahlil-pengusaha-jangan-dikasih-bebanidhttps://economy.okezone.com/read/2021/12/01/320/2510190/soal-penetapan-ump-di-uu-cipta-kerja-bahlil-pengusaha-jangan-dikasih-bebanhttps://economy.okezone.com/read/2021/12/01/320/2510190/soal-penetapan-ump-di-uu-cipta-kerja-bahlil-pengusaha-jangan-dikasih-bebanRabu 01 Desember 2021 13:31 WIBRina AnggraeniMenteri Investasi Bahlil mengungkap harus ada titik tengah soal penetapan UMP (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/12/01/320/2510190/soal-penetapan-ump-di-uu-cipta-kerja-bahlil-pengusaha-jangan-dikasih-beban-LRzZB07qwG.jpgJAKARTA – Pemerintah akan merevisi Undang-Undang Cipta Kerja Revisi UU Ciptaker bakal diajukan ke dalam program prolegnas prioritas tahun 2022 . Revisi undang-undang tersebur dalam rangka harmonisasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Baca Juga: Mahfud MD Sebut Revisi UU Ciptaker Selesai Sebelum 2 Tahun Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyoroti revisi perhitungan upah minimum provinsi (UMP) pada undang-undang cipta kerja. Kata dia, agar para buruh mengerti kondisi perusahaan dalam kenaikan UMP yang sudah disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan. "Kita harus ada titik tengah dan mendapatkan gaji dan juga pengusaha juga jangan dikasih beban," kata Bahlil dalam video virtual, Rabu (1/12/2021). Baca Juga: Mahfud MD Minta Masyarakat Tak Khawatir soal Putusan MK Revisi UU Ciptaker Menurutnya, perusahaan saat ini tidak hanya memikirkan keuntungan. Namun, menghitung biaya gaji pegawai. Jika, tidak ada keuntungan maka tidak bisa membayar gaji karyawan "Menurut logika saya punya pengalaman ketika menjadi pengusaha. Kami itu selalu berpikir tidak hanya mendapatkan profit tapi menjaga keberlangsungan usaha kalau enggak bisa bayar pegawai usaha tutup," katanya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8xMS8yNi80LzE0MjE2MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Lanjutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak membatalkan satu pun pasal atau peraturan turunan dari UU Cipta Kerja, sehingga tidak ada kendala yang berarti bagi jalannya investasi. Bahlil menyatakan bahwa sistem online single submission (OSS), insentif fiskal, dan berbagai ketentuan dalam UU itu tetap berjalan. "Kita terbuka untuk berdialog dan menerima pertanyaan terkait investasi dalam konteks UU Cipta Kerja. Pelaku usaha pun banyak yang sudah menjalin komunikasi dengan Kementerian Investasi pasca putusan MK terbit," tandasnya.JAKARTA – Pemerintah akan merevisi Undang-Undang Cipta Kerja Revisi UU Ciptaker bakal diajukan ke dalam program prolegnas prioritas tahun 2022 . Revisi undang-undang tersebur dalam rangka harmonisasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Baca Juga: Mahfud MD Sebut Revisi UU Ciptaker Selesai Sebelum 2 Tahun Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyoroti revisi perhitungan upah minimum provinsi (UMP) pada undang-undang cipta kerja. Kata dia, agar para buruh mengerti kondisi perusahaan dalam kenaikan UMP yang sudah disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan. "Kita harus ada titik tengah dan mendapatkan gaji dan juga pengusaha juga jangan dikasih beban," kata Bahlil dalam video virtual, Rabu (1/12/2021). Baca Juga: Mahfud MD Minta Masyarakat Tak Khawatir soal Putusan MK Revisi UU Ciptaker Menurutnya, perusahaan saat ini tidak hanya memikirkan keuntungan. Namun, menghitung biaya gaji pegawai. Jika, tidak ada keuntungan maka tidak bisa membayar gaji karyawan "Menurut logika saya punya pengalaman ketika menjadi pengusaha. Kami itu selalu berpikir tidak hanya mendapatkan profit tapi menjaga keberlangsungan usaha kalau enggak bisa bayar pegawai usaha tutup," katanya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8xMS8yNi80LzE0MjE2MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Lanjutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak membatalkan satu pun pasal atau peraturan turunan dari UU Cipta Kerja, sehingga tidak ada kendala yang berarti bagi jalannya investasi. Bahlil menyatakan bahwa sistem online single submission (OSS), insentif fiskal, dan berbagai ketentuan dalam UU itu tetap berjalan. "Kita terbuka untuk berdialog dan menerima pertanyaan terkait investasi dalam konteks UU Cipta Kerja. Pelaku usaha pun banyak yang sudah menjalin komunikasi dengan Kementerian Investasi pasca putusan MK terbit," tandasnya.