Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku risih dengan cara penagihan pinjol ilegal.https://economy.okezone.com/read/2021/12/02/320/2511061/sri-mulyani-risih-cara-tagih-pinjol-ilegal-kasar-dan-melecehkanidhttps://economy.okezone.com/read/2021/12/02/320/2511061/sri-mulyani-risih-cara-tagih-pinjol-ilegal-kasar-dan-melecehkanhttps://economy.okezone.com/read/2021/12/02/320/2511061/sri-mulyani-risih-cara-tagih-pinjol-ilegal-kasar-dan-melecehkanKamis 02 Desember 2021 20:24 WIBRina AnggraeniMenkeu Sri Mulyani mengaku risih dengan cara penagihan pinjol ilegal (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/12/02/320/2511061/sri-mulyani-risih-cara-tagih-pinjol-ilegal-kasar-dan-melecehkan-lJCxPdCCfN.jpegJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku risih dengan cara penagihan pinjol ilegal. Menurutnya, oknum pinjol ilegal kerap menagih utang dengan kata kasar cenderung melecehkan. "Terkait pinjaman online ilegal yang begitu marak, kita risih dengan cara penagihan mereka yang kasar. Bahkan, mengandung unsur pelecehan,"kata Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (2/12/2021). Baca Juga: Sri Mulyani: Warga Miskin dan Wanita Paling Rentan Kena Pinjol Ilegal Kata dia, keberadaan pinjol ilegal membuat banyak nasabahnya rugi dengan bunga yang sangat tinggi. "Dengan suka bunga yang tinggi, Pinjaman online ilegal ini banyak merugikan masyarakat maupun nasabah," katanya. Baca Juga: Sri Mulyani Ibaratkan Pinjol Ilegal Bak Lintah Darat Bersenjata Digital Dia berharap perusahaan-perusahaan financial technology (fintech) yang kian berkembang pesat di tanah air. Salah satunya, meningkatkan porsi pembiayaan terhadap pelaku memberikan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kerap menjadi korban pinjol ilegal. "Kami ingin fintech juga memberi kesempatan lebih terkait pembiayaan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah," imbuhnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8xMS8yNC8xLzE0MjExOC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Dia menambahkan, survei bank dunia memprediksi bahwa pada tahun 2070 indeks inklusi keuangan akan mencapai 68,52 persen, sedangkan untuk Indonesia ada pada angka 48,86 persen. Menurut Menkeu, indikator ini menyoroti kebutuhan untuk mempercepat inklusi keuangan secara global. “Itulah sebabnya selama masa kepresidenan Indonesia (di G20) kami memasukkan pilar satu yaitu mempromosikan produktivitas dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan yang inklusif dalam agenda inklusi keuangan. Ini juga akan fokus pada inklusi pembiayaan digital dan pembiayaan usaha kecil/menengah,” tandasnya.JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku risih dengan cara penagihan pinjol ilegal. Menurutnya, oknum pinjol ilegal kerap menagih utang dengan kata kasar cenderung melecehkan. "Terkait pinjaman online ilegal yang begitu marak, kita risih dengan cara penagihan mereka yang kasar. Bahkan, mengandung unsur pelecehan,"kata Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (2/12/2021). Baca Juga: Sri Mulyani: Warga Miskin dan Wanita Paling Rentan Kena Pinjol Ilegal Kata dia, keberadaan pinjol ilegal membuat banyak nasabahnya rugi dengan bunga yang sangat tinggi. "Dengan suka bunga yang tinggi, Pinjaman online ilegal ini banyak merugikan masyarakat maupun nasabah," katanya. Baca Juga: Sri Mulyani Ibaratkan Pinjol Ilegal Bak Lintah Darat Bersenjata Digital Dia berharap perusahaan-perusahaan financial technology (fintech) yang kian berkembang pesat di tanah air. Salah satunya, meningkatkan porsi pembiayaan terhadap pelaku memberikan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kerap menjadi korban pinjol ilegal. "Kami ingin fintech juga memberi kesempatan lebih terkait pembiayaan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah," imbuhnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8xMS8yNC8xLzE0MjExOC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Dia menambahkan, survei bank dunia memprediksi bahwa pada tahun 2070 indeks inklusi keuangan akan mencapai 68,52 persen, sedangkan untuk Indonesia ada pada angka 48,86 persen. Menurut Menkeu, indikator ini menyoroti kebutuhan untuk mempercepat inklusi keuangan secara global. “Itulah sebabnya selama masa kepresidenan Indonesia (di G20) kami memasukkan pilar satu yaitu mempromosikan produktivitas dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan yang inklusif dalam agenda inklusi keuangan. Ini juga akan fokus pada inklusi pembiayaan digital dan pembiayaan usaha kecil/menengah,” tandasnya.