Wapres Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa investasi pada program gizi harus dilakukan.https://economy.okezone.com/read/2021/12/14/320/2516761/stunting-gerus-ekonomi-wapres-kita-harus-investasi-program-giziidhttps://economy.okezone.com/read/2021/12/14/320/2516761/stunting-gerus-ekonomi-wapres-kita-harus-investasi-program-gizihttps://economy.okezone.com/read/2021/12/14/320/2516761/stunting-gerus-ekonomi-wapres-kita-harus-investasi-program-giziSelasa 14 Desember 2021 13:11 WIBDita Angga RWapres Maruf Amin (Foto: Setwapres)https://img.okezone.com/content/2021/12/14/320/2516761/stunting-gerus-ekonomi-wapres-kita-harus-investasi-program-gizi-1svhvAhOvD.jpgJAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa investasi pada program gizi harus dilakukan untuk mempercepat penurunan angka stunting. Hal ini mengingat bahwa adanya stunting bisa berdampak pada produk domestik bruto Indonesia. Seperti diketahui saat ini angka stunting di Indonesia masih di 27%. “Kita harus berinvestasi pada intervensi gizi sejak sekarang. Investasi ini adalah kunci yang akan membentuk masa depan bangsa kita,” katanya saat membuka Forum Nasional Stunting 2021, Selasa (14/12/2021). Baca Juga: Ekonomi Digital RI Diprediksi Tumbuh 8 Kali Lipat, Jadi Rp4.500 Triliun pada 2030 Dia mengatakan bahwa USD 1 yang diinvestasikan pada program gizi, dapat menghasilkan keuntungan berpuluh kali lipat. “Sebaliknya, studi Bank Dunia menunjukkan bahwa kerugian akibat stunting dan kekurangan gizi akan berdampak pada pengurangan sedikitnya 3% Produk Domestik Bruto (PDB) sebuah negara,” tuturnya. Baca Juga: Wapres Sebut Fintech Sumbang Rp60 Triliun ke Ekonomi Indonesia Maruf menekankan bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak. Tidak hanya komitmen di tingkat pusat, upaya advokasi komitmen pemerintah daerah juga harus optimal.“Hingga tahun 2021, seluruh Bupati dan Wali Kota dari 514 kabupaten/kota telah menandatangani komitmen bersama untuk melakukan percepatan penurunan stunting di daerah. Komitmen ini harus tetap dijaga dan betul-betul dibuktikan pelaksanaannya di daerah,” tuturnya. Kemudian kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program penurunan stunting hingga ke tingkat desa/kelurahan. “Upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, atau hanya dari unsur pemerintah pusat saja. Upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan,” pungkasnya.JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa investasi pada program gizi harus dilakukan untuk mempercepat penurunan angka stunting. Hal ini mengingat bahwa adanya stunting bisa berdampak pada produk domestik bruto Indonesia. Seperti diketahui saat ini angka stunting di Indonesia masih di 27%. “Kita harus berinvestasi pada intervensi gizi sejak sekarang. Investasi ini adalah kunci yang akan membentuk masa depan bangsa kita,” katanya saat membuka Forum Nasional Stunting 2021, Selasa (14/12/2021). Baca Juga: Ekonomi Digital RI Diprediksi Tumbuh 8 Kali Lipat, Jadi Rp4.500 Triliun pada 2030 Dia mengatakan bahwa USD 1 yang diinvestasikan pada program gizi, dapat menghasilkan keuntungan berpuluh kali lipat. “Sebaliknya, studi Bank Dunia menunjukkan bahwa kerugian akibat stunting dan kekurangan gizi akan berdampak pada pengurangan sedikitnya 3% Produk Domestik Bruto (PDB) sebuah negara,” tuturnya. Baca Juga: Wapres Sebut Fintech Sumbang Rp60 Triliun ke Ekonomi Indonesia Maruf menekankan bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak. Tidak hanya komitmen di tingkat pusat, upaya advokasi komitmen pemerintah daerah juga harus optimal.“Hingga tahun 2021, seluruh Bupati dan Wali Kota dari 514 kabupaten/kota telah menandatangani komitmen bersama untuk melakukan percepatan penurunan stunting di daerah. Komitmen ini harus tetap dijaga dan betul-betul dibuktikan pelaksanaannya di daerah,” tuturnya. Kemudian kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program penurunan stunting hingga ke tingkat desa/kelurahan. “Upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, atau hanya dari unsur pemerintah pusat saja. Upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan,” pungkasnya.