Daftar perusahaan BUMN yang memiliki utang bertambah.https://economy.okezone.com/read/2021/12/14/320/2517039/bumn-punya-utang-lagi-kini-barata-terlilit-rp3-4-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2021/12/14/320/2517039/bumn-punya-utang-lagi-kini-barata-terlilit-rp3-4-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2021/12/14/320/2517039/bumn-punya-utang-lagi-kini-barata-terlilit-rp3-4-triliunSelasa 14 Desember 2021 20:00 WIBSuparjo RamalanTerungkap Barata Indonesia memiliki utang Rp3,4 triliun (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/12/14/320/2517039/bumn-punya-utang-lagi-kini-barata-terlilit-rp3-4-triliun-H6166QEpvp.jpgJAKARTA – Daftar perusahaan BUMN yang memiliki utang bertambah. Kini BUMN di sektor jasa manufaktur dan EPC, PT Barata Indonesia (Persero) mencatatkan total utang sebesar Rp3,47 triliun. Baca Juga: Kasih Kesempatan ke Swasta, Erick Thohir: Percayalah Kami Tak Monopoli Mobil Listrik Jumlah utang tersebut setelah perseroan melewati proses Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dari dokumen yang dijabarkan manajemen saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, utang Barata sebelum PKPU tercatat sebesar Rp4,09 triliun. Baca Juga: Fakta-Fakta Utang BUMN Terungkap, Siapa yang Paling Banyak? "Total liabilitas PT Barata sebelum PKPU adalah Rp4,09 triliun. Sedangkan total liabilitas setelah PKPU sebesar Rp3,47 triliun," ujar Direktur Utama Barata Indonesia, Bobby Sumardiat Atmosudirjo, Selasa (14/12/2021). Adapun posisi ekuitas perseroan sebelum Kewajiban Pembayaran Utang negatif di angka Rp110 miliar. Sementara posisi ekuitas positif setelah PKPU mencapai Rp510 miliar. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8xMS8xMS8xLzE0MTU0OC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Sebelumnya, pada September 2021 lalu Barata Indonesia resmi berada di dalam kondisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara. Status tersebut menyusul PT Fortuna Badja Inti dan PT Pandan Jaya Indonesia mengajukan permohonan PKPU terhadap Barata di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Permohonan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby. Meski begitu, pada Oktober 2021 lalu, Pengadilan Niaga Surabaya merilis ada perdamaian yang dilakukan manajemen dengan kedua kreditur tersebut. Dengan begitu, majelis hakim juga menyatakan PKPU terhadap Barata dalam perkara 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Surabaya telah berakhir.JAKARTA – Daftar perusahaan BUMN yang memiliki utang bertambah. Kini BUMN di sektor jasa manufaktur dan EPC, PT Barata Indonesia (Persero) mencatatkan total utang sebesar Rp3,47 triliun. Baca Juga: Kasih Kesempatan ke Swasta, Erick Thohir: Percayalah Kami Tak Monopoli Mobil Listrik Jumlah utang tersebut setelah perseroan melewati proses Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dari dokumen yang dijabarkan manajemen saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, utang Barata sebelum PKPU tercatat sebesar Rp4,09 triliun. Baca Juga: Fakta-Fakta Utang BUMN Terungkap, Siapa yang Paling Banyak? "Total liabilitas PT Barata sebelum PKPU adalah Rp4,09 triliun. Sedangkan total liabilitas setelah PKPU sebesar Rp3,47 triliun," ujar Direktur Utama Barata Indonesia, Bobby Sumardiat Atmosudirjo, Selasa (14/12/2021). Adapun posisi ekuitas perseroan sebelum Kewajiban Pembayaran Utang negatif di angka Rp110 miliar. Sementara posisi ekuitas positif setelah PKPU mencapai Rp510 miliar. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8xMS8xMS8xLzE0MTU0OC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Sebelumnya, pada September 2021 lalu Barata Indonesia resmi berada di dalam kondisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara. Status tersebut menyusul PT Fortuna Badja Inti dan PT Pandan Jaya Indonesia mengajukan permohonan PKPU terhadap Barata di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Permohonan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby. Meski begitu, pada Oktober 2021 lalu, Pengadilan Niaga Surabaya merilis ada perdamaian yang dilakukan manajemen dengan kedua kreditur tersebut. Dengan begitu, majelis hakim juga menyatakan PKPU terhadap Barata dalam perkara 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Surabaya telah berakhir.