Ombudsman membeberkan alasan instansi pemerintah merekrut tenaga honorerhttps://economy.okezone.com/read/2021/12/28/320/2523721/terungkap-fakta-banyak-pns-pensiun-dan-beban-kerja-bertambah-alasan-instansi-pemerintah-berburu-tenaga-honoreridhttps://economy.okezone.com/read/2021/12/28/320/2523721/terungkap-fakta-banyak-pns-pensiun-dan-beban-kerja-bertambah-alasan-instansi-pemerintah-berburu-tenaga-honorerhttps://economy.okezone.com/read/2021/12/28/320/2523721/terungkap-fakta-banyak-pns-pensiun-dan-beban-kerja-bertambah-alasan-instansi-pemerintah-berburu-tenaga-honorerSelasa 28 Desember 2021 13:21 WIBDita Angga RBanyak PNS Pensiun (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/12/28/320/2523721/terungkap-fakta-banyak-pns-pensiun-dan-beban-kerja-bertambah-alasan-instansi-pemerintah-berburu-tenaga-honorer-L9tcKkKcqv.jpgJAKARTA - Ombudsman membeberkan alasan instansi pemerintah merekrut tenaga honorer. Dari hasil temuan Ombudsman menyebutkan bahwa instansi pusat merekrut tenaga honorer karena banyaknya ASN/PNS yang pensiun. Selain itu juga beban kerja yang bertambah. “(Instansi pusat) mereka beralasan bahwa mengangkat tenaga honorer itu berdasarkan kebutuhan karena setiap tahunnya ASN pensiun dan beban kerja yang bertambah atau banyak. Sehingga mereka merekrut tenaga honorer,” kata Kepala Keasistenan Analissi Pencegahan Maladministrasi Ani Samudra dalam Diskusi Publik Kebijakan dan Tata Kelola Tenaga Honorer Pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Selasa (28/12/2021). Baca Juga: 5 Cerita Inspiratif Guru Honorer, Tidak Patah Arang Walau Digaji Rp3.000! Hal serupa juga menjadi alasan instansi pemerintah daerah untuk merekrut tenaga honorer. "Untuk pemda mereka juga mempunyai alasan seperti di pemerintah pusat. Terjadinya ASN yang pensiun setiap tahunnya. Dan juga bertambahnya beban kerja di masing-masing unit maka mereka merekrut tenaga honorer,” ujarnya. Sementara, Ombudsman melakukan kajian terkait kebijakan dan tata kelola tenaga honorer di sejumlah instansi. Di antaranya adalah Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian dan Kemendikbud Ristek. “Pemdanya meliputi Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua Barat. Kabupaten/kota meliputi Kota Medan, Kota Semarang, Kota Surabaya, dan Kabupaten Manokwari,” katanya. JAKARTA - Ombudsman membeberkan alasan instansi pemerintah merekrut tenaga honorer. Dari hasil temuan Ombudsman menyebutkan bahwa instansi pusat merekrut tenaga honorer karena banyaknya ASN/PNS yang pensiun. Selain itu juga beban kerja yang bertambah. “(Instansi pusat) mereka beralasan bahwa mengangkat tenaga honorer itu berdasarkan kebutuhan karena setiap tahunnya ASN pensiun dan beban kerja yang bertambah atau banyak. Sehingga mereka merekrut tenaga honorer,” kata Kepala Keasistenan Analissi Pencegahan Maladministrasi Ani Samudra dalam Diskusi Publik Kebijakan dan Tata Kelola Tenaga Honorer Pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Selasa (28/12/2021). Baca Juga: 5 Cerita Inspiratif Guru Honorer, Tidak Patah Arang Walau Digaji Rp3.000! Hal serupa juga menjadi alasan instansi pemerintah daerah untuk merekrut tenaga honorer. "Untuk pemda mereka juga mempunyai alasan seperti di pemerintah pusat. Terjadinya ASN yang pensiun setiap tahunnya. Dan juga bertambahnya beban kerja di masing-masing unit maka mereka merekrut tenaga honorer,” ujarnya. Sementara, Ombudsman melakukan kajian terkait kebijakan dan tata kelola tenaga honorer di sejumlah instansi. Di antaranya adalah Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian dan Kemendikbud Ristek. “Pemdanya meliputi Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua Barat. Kabupaten/kota meliputi Kota Medan, Kota Semarang, Kota Surabaya, dan Kabupaten Manokwari,” katanya.