Perum Bulog mendapat penugasan untuk menjual minyak goreng di tahun 2022.https://economy.okezone.com/read/2021/12/28/320/2523944/bulog-mau-jualan-minyak-goreng-gandeng-raja-sawit-berapa-harganyaidhttps://economy.okezone.com/read/2021/12/28/320/2523944/bulog-mau-jualan-minyak-goreng-gandeng-raja-sawit-berapa-harganyahttps://economy.okezone.com/read/2021/12/28/320/2523944/bulog-mau-jualan-minyak-goreng-gandeng-raja-sawit-berapa-harganyaSelasa 28 Desember 2021 18:18 WIBSuparjo RamalanBulog akan jual minyak goreng (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/12/28/320/2523944/bulog-mau-jualan-minyak-goreng-gandeng-raja-sawit-berapa-harganya-wAg6lhYFhS.jpegJAKARTA – Perum Bulog mendapat penugasan untuk menjual minyak goreng di tahun 2022. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas. Manajemen pun tengah mendekati sejumlah produsen untuk memperoleh pasokan minyak goreng. Baca Juga: Usulan Subsidi Minyak Goreng, Begini Reaksi Badan Pengelola Dana Sawit Buwas mengatakan, Bulog akan menjual minyak goreng dengan harga yang lebih murah kepada penjual eceran. Saat ini manajemen, Kementerian, dan lembaga (K/L) terkait tengah membahas teknis pengadaannya, termasuk harganya. "Kita siapkan adalah kemarin sudah ada pembahasan teknis, jadi Bulog akan diberi penugasan, jadi Bulog membeli minyak goreng ke produsen, nanti dijual dengan harga yang ditetapkan pemerintah, ini sedang diproses mudah-mudahan segera ada keputusan," ujar Buwas, Senin (28/12/2021). Baca Juga: Harga Minyak Goreng Rp20.000/Liter, Pedagang: Banyak Emak-Emak Ngeluh Program penjualan komoditas tersebut, kata Buwas, di luar dari pengadaan minyak goreng sebanyak 11,2 juta liter yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8xMi8wMy80LzE0MjQxOC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Nantinya, Bulog menargetkan sebanyak 2,4 juta ton minyak goreng yang dipasok dari beberapa produsen. "Mungkin nanti sekitar 2,4 juta ton, kisaran segitu, ini curah," katanya. Sementara perihal pendanaan, Buwas memastikan, tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), namun dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). BPDPKS sendiri merupakan unit noneselon di bidang pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. "Itu (anggaran) dari BPDPKS bukan APBN, pakai dana itu," ungkapnya.JAKARTA – Perum Bulog mendapat penugasan untuk menjual minyak goreng di tahun 2022. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas. Manajemen pun tengah mendekati sejumlah produsen untuk memperoleh pasokan minyak goreng. Baca Juga: Usulan Subsidi Minyak Goreng, Begini Reaksi Badan Pengelola Dana Sawit Buwas mengatakan, Bulog akan menjual minyak goreng dengan harga yang lebih murah kepada penjual eceran. Saat ini manajemen, Kementerian, dan lembaga (K/L) terkait tengah membahas teknis pengadaannya, termasuk harganya. "Kita siapkan adalah kemarin sudah ada pembahasan teknis, jadi Bulog akan diberi penugasan, jadi Bulog membeli minyak goreng ke produsen, nanti dijual dengan harga yang ditetapkan pemerintah, ini sedang diproses mudah-mudahan segera ada keputusan," ujar Buwas, Senin (28/12/2021). Baca Juga: Harga Minyak Goreng Rp20.000/Liter, Pedagang: Banyak Emak-Emak Ngeluh Program penjualan komoditas tersebut, kata Buwas, di luar dari pengadaan minyak goreng sebanyak 11,2 juta liter yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8xMi8wMy80LzE0MjQxOC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Nantinya, Bulog menargetkan sebanyak 2,4 juta ton minyak goreng yang dipasok dari beberapa produsen. "Mungkin nanti sekitar 2,4 juta ton, kisaran segitu, ini curah," katanya. Sementara perihal pendanaan, Buwas memastikan, tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), namun dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). BPDPKS sendiri merupakan unit noneselon di bidang pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. "Itu (anggaran) dari BPDPKS bukan APBN, pakai dana itu," ungkapnya.