Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sudah mengingatkan soal kelangkaan batubara dan liquefied natural gas (LNG) sejak 2021.https://economy.okezone.com/read/2022/01/06/320/2528316/krisis-batu-bara-erick-thohir-sudah-wanti-wanti-sejak-2021idhttps://economy.okezone.com/read/2022/01/06/320/2528316/krisis-batu-bara-erick-thohir-sudah-wanti-wanti-sejak-2021https://economy.okezone.com/read/2022/01/06/320/2528316/krisis-batu-bara-erick-thohir-sudah-wanti-wanti-sejak-2021Kamis 06 Januari 2022 14:40 WIBSuparjo RamalanMenteri BUMN Erick Thohir sudah mewanti-wanti krisis batu bara (Foto: Okezone.com/Kementerian BUMN)https://img.okezone.com/content/2022/01/06/320/2528316/krisis-batu-bara-erick-thohir-sudah-wanti-wanti-sejak-2021-jMDYkoW9Aq.jpegJAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sudah mengingatkan soal kelangkaan batubara dan liquefied natural gas (LNG) sejak 2021. Erick menyebut telah memimpin rapat khusus guna membahas potensi krisis dan upaya mitigasi yang dilakukan. Menurutnya, sejak 2021 lalu saat fenomena La Nina yang menyebabkan banjir di mana-mana dan berdampak pada tingkat produksi batubara hingga pengiriman yang terhambat, membuat pemerintah mengantisipasi krisis sumber daya primer tersebut. Baca Juga: Dirombak Erick Thohir, Ini Susunan Terbaru Direksi PLN "Saya sendiri sudah memimpin rapat ini Januari 2021 ketika ada kekurangan sumber daya alam (SDA) yang dibutuhkan untuk listrik. Kala itu ada La Nina, banjir di mana-mana, produksi menurun, pengiriman terhambat. Siklus itu sesuatu yang wajar kita harus antisipasi," ujar Erick kepada wartawan di kantor Kementerian BUMN, Kamis (6/1/2021). Dia mencatat, akan menjadi kesalahan besar bila Indonesia tak memiliki rencana guna menjaga pasokan batubara untuk pembangkit listrik. Pasalnya, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Baca Juga: Krisis Batu Bara, Erick Thohir Copot Direktur Energi Primer PLN Dia juga mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pentingnya tanggung jawab bersama dalam pembangunan ekonomi. Salah satunya, dengan memanfaatkan batubara di tanah air. Erick sendiri sudah meminta kepada direksi perseroan negara di sektor energi dan kelistrikan tidak mengedepankan ego sektoral. Dia mengaku dirinya telah menghubungi direksi PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk, dan PT PLN (Persero) untuk memastikan adanya kerja sama yang berkesinambungan dalam mengatasi kelangkaan sumber daya tersebut. "Situasi seperti ini, seluruh elemen, baik kementerian, BUMN, pengusaha harus bergotong royong dan tidak saling menyalahkan," katanya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wMS8wMy8xLzE0MzQ4MC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>BUMN akan merealisasikan kebijakan pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan dalam negeri menjadi prioritas utama. Erick juga mengingatkan kepada produsen batubara swasta agar mendukung kebijakan pemerintah. Pasalnya, perusahaan swasta yang dinilai tidak disiplin akan dikenakan sanksi berat berupa pencabutan izin operasional. "Saya juga setuju pihak swasta yang memang tidak disiplin seperti pernyataan Bapak Presiden ya harus dihukum, bahkan dicabut," katanya. Hanya saja, Erick menilai tidak semua produsen batubara melanggar ketentuan kewajiban pasok atau Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25% yang diatur dalam regulasi saat ini. "Jangan disamaratakan kalau ada yang bagus lalu disamaratakan ini salah semua, tidak. Makanya solusinya bukan saling menyalahkan, tapi bergotong royong menyelesaikan masalah," ungkap dia. Ke depan, Erick meminta adanya kontrak jangka panjang terkait DMO yang dapat disesuaikan setiap bulan, bukan per tahun. Dia juga menilai perlu adanya antisipasi atas hambatan dalam kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi pasokan batubara.JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sudah mengingatkan soal kelangkaan batubara dan liquefied natural gas (LNG) sejak 2021. Erick menyebut telah memimpin rapat khusus guna membahas potensi krisis dan upaya mitigasi yang dilakukan. Menurutnya, sejak 2021 lalu saat fenomena La Nina yang menyebabkan banjir di mana-mana dan berdampak pada tingkat produksi batubara hingga pengiriman yang terhambat, membuat pemerintah mengantisipasi krisis sumber daya primer tersebut. Baca Juga: Dirombak Erick Thohir, Ini Susunan Terbaru Direksi PLN "Saya sendiri sudah memimpin rapat ini Januari 2021 ketika ada kekurangan sumber daya alam (SDA) yang dibutuhkan untuk listrik. Kala itu ada La Nina, banjir di mana-mana, produksi menurun, pengiriman terhambat. Siklus itu sesuatu yang wajar kita harus antisipasi," ujar Erick kepada wartawan di kantor Kementerian BUMN, Kamis (6/1/2021). Dia mencatat, akan menjadi kesalahan besar bila Indonesia tak memiliki rencana guna menjaga pasokan batubara untuk pembangkit listrik. Pasalnya, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Baca Juga: Krisis Batu Bara, Erick Thohir Copot Direktur Energi Primer PLN Dia juga mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pentingnya tanggung jawab bersama dalam pembangunan ekonomi. Salah satunya, dengan memanfaatkan batubara di tanah air. Erick sendiri sudah meminta kepada direksi perseroan negara di sektor energi dan kelistrikan tidak mengedepankan ego sektoral. Dia mengaku dirinya telah menghubungi direksi PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk, dan PT PLN (Persero) untuk memastikan adanya kerja sama yang berkesinambungan dalam mengatasi kelangkaan sumber daya tersebut. "Situasi seperti ini, seluruh elemen, baik kementerian, BUMN, pengusaha harus bergotong royong dan tidak saling menyalahkan," katanya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wMS8wMy8xLzE0MzQ4MC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>BUMN akan merealisasikan kebijakan pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan dalam negeri menjadi prioritas utama. Erick juga mengingatkan kepada produsen batubara swasta agar mendukung kebijakan pemerintah. Pasalnya, perusahaan swasta yang dinilai tidak disiplin akan dikenakan sanksi berat berupa pencabutan izin operasional. "Saya juga setuju pihak swasta yang memang tidak disiplin seperti pernyataan Bapak Presiden ya harus dihukum, bahkan dicabut," katanya. Hanya saja, Erick menilai tidak semua produsen batubara melanggar ketentuan kewajiban pasok atau Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25% yang diatur dalam regulasi saat ini. "Jangan disamaratakan kalau ada yang bagus lalu disamaratakan ini salah semua, tidak. Makanya solusinya bukan saling menyalahkan, tapi bergotong royong menyelesaikan masalah," ungkap dia. Ke depan, Erick meminta adanya kontrak jangka panjang terkait DMO yang dapat disesuaikan setiap bulan, bukan per tahun. Dia juga menilai perlu adanya antisipasi atas hambatan dalam kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi pasokan batubara.