<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Usai Jepang, Korsel Minta RI Cabut Larangan Ekspor Batu Bara</title><description>Jepang dan Korsel meminta pemerintah mencabut larangan ekspor batu bara.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2022/01/09/320/2529502/usai-jepang-korsel-minta-ri-cabut-larangan-ekspor-batu-bara</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2022/01/09/320/2529502/usai-jepang-korsel-minta-ri-cabut-larangan-ekspor-batu-bara"/><item><title>Usai Jepang, Korsel Minta RI Cabut Larangan Ekspor Batu Bara</title><link>https://economy.okezone.com/read/2022/01/09/320/2529502/usai-jepang-korsel-minta-ri-cabut-larangan-ekspor-batu-bara</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2022/01/09/320/2529502/usai-jepang-korsel-minta-ri-cabut-larangan-ekspor-batu-bara</guid><pubDate>Minggu 09 Januari 2022 14:04 WIB</pubDate><dc:creator>Athika Rahma</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2022/01/09/320/2529502/usai-jepang-korsel-minta-ri-cabut-larangan-ekspor-batu-bara-QWeXbagnZo.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Jepang dan Korsel minta Indonesia cabut larangan ekspor batu bara (Foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2022/01/09/320/2529502/usai-jepang-korsel-minta-ri-cabut-larangan-ekspor-batu-bara-QWeXbagnZo.jpg</image><title>Jepang dan Korsel minta Indonesia cabut larangan ekspor batu bara (Foto: Okezone)</title></images><description>JAKARTA &amp;ndash; Jepang dan Korsel meminta pemerintah mencabut larangan ekspor batu bara. Larangan yang diberlakukan selama bulan Januari 2022 mendapat protes dari sejumlah negara importir.
Negara pertama yang melayangkan protes ialah Jepang. Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji meminta Menteri ESDM untuk mencabut larangan ekspor ini. Pasalnya, beberapa pembangkit listrik dan manufaktur Jepang masih mengandalkan pasokan batu bara dari Indonesia sekitar 2 juta ton per bulan.
Baca Juga: Masih Alot, Rapat Larangan Ekspor Batu Bara Belum Capai Kesepakatan
&quot;Larangan ekspor yang tiba-tiba berdampak serius pada aktivitas ekonomi Jepang dan kehidupan sehari-hari kami. Kami membutuhkan listrik yang cukup di musim dingin. Oleh karenanya, saya meminta agar larangan ini dicabut untuk Jepang,&quot; ujarnya dalam dokumen resmi, dikutip Minggu (9/1/2022).
Baca Juga: 5 Fakta PLN Jamin Tak Ada Pemadaman Listrik di Tengah Krisis Batu Bara
Dirinya menawarkan alternatif agar pemerintah Indonesia tetap membuka ekspor batu bara jenis High Calorific Value (HCV).
&quot;Jepang kebanyakan mengimpor batu bara HCV dibandingkan Low Calorific Value (LCV) yang digunakan pembangkit PLN,&quot; katanya.
Negara selanjutnya ialah Korea Selatan. Menteri Perdagangan Korea Selatan, Yeo Han-koo menyampaikan langsung kepada Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi terkait kebijakan ini.
&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;340&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wMS8wMy8xLzE0MzQ4MC8wLw==&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&quot;Menteri Perdagangan Yeo menyampaikan kekhawatiran pemerintah atas  larangan ekspor batu bara Indonsia dan sangat meminta kerja sama dari  pemerintah Indonesia untuk memulai kembali pengiriman baru bara,&quot;  demikian keterangan resmi pemerintah Korsel yang dikutip dari Yonhap  News Agency.
Lutfi mengakui Indonesia menyadari kekhawatiran yang disampaikan oleh  pemerintah Korea Selatan dan akan melakukan upaya untuk penyelesaian  yang menguntungkan semua pihak.
&quot;Kedua menteri sepakat tentang pentingnya kerja sama dalam jaringan  pasokan global dan menekankan perlunya upaya bilateral untuk rantai  pasokan komoditas yang stabil,&quot; tulisnya.</description><content:encoded>JAKARTA &amp;ndash; Jepang dan Korsel meminta pemerintah mencabut larangan ekspor batu bara. Larangan yang diberlakukan selama bulan Januari 2022 mendapat protes dari sejumlah negara importir.
Negara pertama yang melayangkan protes ialah Jepang. Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji meminta Menteri ESDM untuk mencabut larangan ekspor ini. Pasalnya, beberapa pembangkit listrik dan manufaktur Jepang masih mengandalkan pasokan batu bara dari Indonesia sekitar 2 juta ton per bulan.
Baca Juga: Masih Alot, Rapat Larangan Ekspor Batu Bara Belum Capai Kesepakatan
&quot;Larangan ekspor yang tiba-tiba berdampak serius pada aktivitas ekonomi Jepang dan kehidupan sehari-hari kami. Kami membutuhkan listrik yang cukup di musim dingin. Oleh karenanya, saya meminta agar larangan ini dicabut untuk Jepang,&quot; ujarnya dalam dokumen resmi, dikutip Minggu (9/1/2022).
Baca Juga: 5 Fakta PLN Jamin Tak Ada Pemadaman Listrik di Tengah Krisis Batu Bara
Dirinya menawarkan alternatif agar pemerintah Indonesia tetap membuka ekspor batu bara jenis High Calorific Value (HCV).
&quot;Jepang kebanyakan mengimpor batu bara HCV dibandingkan Low Calorific Value (LCV) yang digunakan pembangkit PLN,&quot; katanya.
Negara selanjutnya ialah Korea Selatan. Menteri Perdagangan Korea Selatan, Yeo Han-koo menyampaikan langsung kepada Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi terkait kebijakan ini.
&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;340&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wMS8wMy8xLzE0MzQ4MC8wLw==&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&quot;Menteri Perdagangan Yeo menyampaikan kekhawatiran pemerintah atas  larangan ekspor batu bara Indonsia dan sangat meminta kerja sama dari  pemerintah Indonesia untuk memulai kembali pengiriman baru bara,&quot;  demikian keterangan resmi pemerintah Korsel yang dikutip dari Yonhap  News Agency.
Lutfi mengakui Indonesia menyadari kekhawatiran yang disampaikan oleh  pemerintah Korea Selatan dan akan melakukan upaya untuk penyelesaian  yang menguntungkan semua pihak.
&quot;Kedua menteri sepakat tentang pentingnya kerja sama dalam jaringan  pasokan global dan menekankan perlunya upaya bilateral untuk rantai  pasokan komoditas yang stabil,&quot; tulisnya.</content:encoded></item></channel></rss>
