Indonesia membutuhkan batu bara sekitar 11 juta ton per bulan untuk menjaga pasokan listrik.https://economy.okezone.com/read/2022/01/12/320/2531046/sempat-krisis-berapa-kebutuhan-batu-bara-indonesia-per-bulanidhttps://economy.okezone.com/read/2022/01/12/320/2531046/sempat-krisis-berapa-kebutuhan-batu-bara-indonesia-per-bulanhttps://economy.okezone.com/read/2022/01/12/320/2531046/sempat-krisis-berapa-kebutuhan-batu-bara-indonesia-per-bulanRabu 12 Januari 2022 13:54 WIBOktiani EndarwatiKebutuhan batu bara Indonesia 11 juta ton per bulan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/01/12/320/2531046/sempat-krisis-berapa-kebutuhan-batu-bara-indonesia-per-bulan-xPflV0uu6m.jpgJAKARTA - Indonesia membutuhkan batu bara sekitar 11 juta ton per bulan untuk menjaga pasokan listrik. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, saat ini 65% pembangkit di Indonesia adalah PLTU di mana kebutuhan batu bara sekitar 11 juta per bulan. Baca Juga: Mohon Maaf! Pemerintah Belum Izinkan Kapal Berlayar Ekspor Batu Bara “Kalau kita perhitungkan secara estimasi per tahun di angka sekitar 130 juta ton per tahun. Ini yang memang harus disediakan oleh pemerintah dan pemasok batu bara bagi pembangkit-pembangkit milik PLN maupun IPP," ujarnya dalam Market Review IDX Channel, Rabu (12/1/2022). Baca Juga: Belajar dari Krisis Batu Bara, PLN Rombak Kontrak hingga Pantau Pasokan Secara Digital Mamit melanjutkan, pemerintah juga harus memastikan kecukupan cadangan batu bara untuk hari operasional (HOP) PLTU di atas 20 hari. "Dalam perhitungan kembali menurut saya dan juga berdasarkan data-data yang ada, mungkin di angka 16 juta itu saya kira sudah cukup kebutuhan sampai 20 hari ke depan," ungkapnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wMS8xMC8xLzE0Mzc1NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Saat ini pemerintah juga telah membuka keran ekspor batu bara yang dilakukan mulai hari ini, Rabu (12/1). Menurut Mamit, ekspor batu bara harus tetap bersandar pada kewajiban pemenuhan pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) sebesar 25%. Namun faktanya, serapan DMO sangat sedikit, bahkan jauh dari yang ditargetkan. "Ini yang akhirnya menyebabkan terjadi krisis pada awal tahun ini. Semua ini bergantung dari komitmen kerja sama dan komitmen antara pengusaha, PLN dan juga pemerintah sendiri dalam mengatur DMO yang ada saat ini," tuturnya.JAKARTA - Indonesia membutuhkan batu bara sekitar 11 juta ton per bulan untuk menjaga pasokan listrik. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, saat ini 65% pembangkit di Indonesia adalah PLTU di mana kebutuhan batu bara sekitar 11 juta per bulan. Baca Juga: Mohon Maaf! Pemerintah Belum Izinkan Kapal Berlayar Ekspor Batu Bara “Kalau kita perhitungkan secara estimasi per tahun di angka sekitar 130 juta ton per tahun. Ini yang memang harus disediakan oleh pemerintah dan pemasok batu bara bagi pembangkit-pembangkit milik PLN maupun IPP," ujarnya dalam Market Review IDX Channel, Rabu (12/1/2022). Baca Juga: Belajar dari Krisis Batu Bara, PLN Rombak Kontrak hingga Pantau Pasokan Secara Digital Mamit melanjutkan, pemerintah juga harus memastikan kecukupan cadangan batu bara untuk hari operasional (HOP) PLTU di atas 20 hari. "Dalam perhitungan kembali menurut saya dan juga berdasarkan data-data yang ada, mungkin di angka 16 juta itu saya kira sudah cukup kebutuhan sampai 20 hari ke depan," ungkapnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wMS8xMC8xLzE0Mzc1NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Saat ini pemerintah juga telah membuka keran ekspor batu bara yang dilakukan mulai hari ini, Rabu (12/1). Menurut Mamit, ekspor batu bara harus tetap bersandar pada kewajiban pemenuhan pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) sebesar 25%. Namun faktanya, serapan DMO sangat sedikit, bahkan jauh dari yang ditargetkan. "Ini yang akhirnya menyebabkan terjadi krisis pada awal tahun ini. Semua ini bergantung dari komitmen kerja sama dan komitmen antara pengusaha, PLN dan juga pemerintah sendiri dalam mengatur DMO yang ada saat ini," tuturnya.