Pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) dikebut hingga 16 jam.https://economy.okezone.com/read/2022/01/18/470/2533732/kebut-ruu-ibu-kota-negara-rapat-16-jam-demi-disahkan-di-paripurnaidhttps://economy.okezone.com/read/2022/01/18/470/2533732/kebut-ruu-ibu-kota-negara-rapat-16-jam-demi-disahkan-di-paripurnahttps://economy.okezone.com/read/2022/01/18/470/2533732/kebut-ruu-ibu-kota-negara-rapat-16-jam-demi-disahkan-di-paripurnaSelasa 18 Januari 2022 08:01 WIBIqbal Dwi PurnamaPembahasan RUU Ibu Kota Negara dikebut (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/01/18/470/2533732/kebut-ruu-ibu-kota-negara-rapat-16-jam-demi-disahkan-di-paripurna-8g82VSEvDV.jpgJAKARTA - Pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) dikebut hingga 16 jam. RUU Ibu Kota Negara dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Anggota DPD RI diwakili oleh Teras Narang. Rapat tersebut di pimpin secara bergantian oleh politisi PDIP Junimart Girsang dan Politisi Nasdem Sean Mustopa. Sedangkan pemerintah diwakili oleh menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Anggota DPD RI diwakili oleh Teras Narang. Baca Juga: Alasan Jokowi Pilih Nusantara Jadi Nama Ibu Kota Baru Rapat berlalut hingga menjelang pagi hari, Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR telah menyepakati RUU IKN dibawa ke Paripurna pada Selasa (18/1/2022) untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan diambil usai rapat digelar selama hampir 16 jam sejak Senin (17/1/2022) sekitar pukul 11.00 WIB hingga Selasa dini hari pukul 03.30 WIB. Baca Juga: Kepala Bappenas Ungkap Terdapat 80 Nama yang Diusulkan untuk Ibu Kota Baru "Saya ingin meminta persetujuan kepada kita semua apakah RUU ini, RUU tentang IKN yang sudah kita bahas dapat kita setujui dan kemudian kita proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan DPR RI untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat 2? Apakah bisa kita setujui?" ujar Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOS8wOC8yNi8xLzEyMDYyMi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Dari total sembilan fraksi, hanya PKS yang menolak RUU IKN dibawa ke tahap selanjutnya atau disahkan di Paripurna pada Selasa. Seluruh fraksi DPR telah memberikan pandangan dan pendapat terkait RUU IKN. Sebanyak delapan fraksi DPR menyetujui RUU IKN dibawa ke paripurna DPR dengan sejumlah catatan dan kritik. "Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, menyatakan menolak RUU tentang IKN untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya," sambung Suryadi saat membacakan pandangan fraksinya dalam rapat. Sebelumnya Pemerintah dan DPR belum menyepakati siapa yang akan memimpin daerah Ibu Kota Negara (IKN) yang diberi nama Nusantara. Pemerintah dalam RUU menyampaikan bahwa IKN akan dipimpin oleh kepala otorita yang menjabat selama lima tahun dan dipilih langsung oleh Presiden. Adapun kepala otorita akan setara dengan menteri dan bertanggung jawab langsung ke Presiden.JAKARTA - Pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) dikebut hingga 16 jam. RUU Ibu Kota Negara dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Anggota DPD RI diwakili oleh Teras Narang. Rapat tersebut di pimpin secara bergantian oleh politisi PDIP Junimart Girsang dan Politisi Nasdem Sean Mustopa. Sedangkan pemerintah diwakili oleh menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Anggota DPD RI diwakili oleh Teras Narang. Baca Juga: Alasan Jokowi Pilih Nusantara Jadi Nama Ibu Kota Baru Rapat berlalut hingga menjelang pagi hari, Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR telah menyepakati RUU IKN dibawa ke Paripurna pada Selasa (18/1/2022) untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan diambil usai rapat digelar selama hampir 16 jam sejak Senin (17/1/2022) sekitar pukul 11.00 WIB hingga Selasa dini hari pukul 03.30 WIB. Baca Juga: Kepala Bappenas Ungkap Terdapat 80 Nama yang Diusulkan untuk Ibu Kota Baru "Saya ingin meminta persetujuan kepada kita semua apakah RUU ini, RUU tentang IKN yang sudah kita bahas dapat kita setujui dan kemudian kita proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan DPR RI untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat 2? Apakah bisa kita setujui?" ujar Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOS8wOC8yNi8xLzEyMDYyMi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Dari total sembilan fraksi, hanya PKS yang menolak RUU IKN dibawa ke tahap selanjutnya atau disahkan di Paripurna pada Selasa. Seluruh fraksi DPR telah memberikan pandangan dan pendapat terkait RUU IKN. Sebanyak delapan fraksi DPR menyetujui RUU IKN dibawa ke paripurna DPR dengan sejumlah catatan dan kritik. "Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, menyatakan menolak RUU tentang IKN untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya," sambung Suryadi saat membacakan pandangan fraksinya dalam rapat. Sebelumnya Pemerintah dan DPR belum menyepakati siapa yang akan memimpin daerah Ibu Kota Negara (IKN) yang diberi nama Nusantara. Pemerintah dalam RUU menyampaikan bahwa IKN akan dipimpin oleh kepala otorita yang menjabat selama lima tahun dan dipilih langsung oleh Presiden. Adapun kepala otorita akan setara dengan menteri dan bertanggung jawab langsung ke Presiden.