Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan konsentrasi pasar (CR4) minyak goreng hanya sebesar 46,5%.https://economy.okezone.com/read/2022/01/24/320/2536763/kppu-ungkap-4-produsen-besar-minyak-goreng-kuasai-pasar-indonesiaidhttps://economy.okezone.com/read/2022/01/24/320/2536763/kppu-ungkap-4-produsen-besar-minyak-goreng-kuasai-pasar-indonesiahttps://economy.okezone.com/read/2022/01/24/320/2536763/kppu-ungkap-4-produsen-besar-minyak-goreng-kuasai-pasar-indonesiaSenin 24 Januari 2022 11:13 WIBAdvenia ElisabethProdusen besar minyak goreng (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2022/01/24/320/2536763/kppu-ungkap-4-produsen-besar-minyak-goreng-kuasai-pasar-indonesia-opBtEdFwjm.pngJAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan konsentrasi pasar (CR4) minyak goreng hanya sebesar 46,5% dan dimotori oleh empat produsen besar. "KPPU melihat bahwa terdapat konsentrasi pasar sebesar 46,5% di pasar minyak goreng. Artinya hampir setengah pasar, dikendalikan oleh empat produsen minyak goreng," kata Komisioner KPPU, Ukay Karyadi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (23/1/2022). Baca Juga: Erick Thohir: Warga Antusias Dapat Minyak Goreng Murah Ukay juga menyebut, pelaku usaha terbesar dalam industri minyak goreng juga merupakan pelaku usaha terintegrasi dari perkebunan kelapa sawit, pengolahan CPO hingga produsen minyak goreng. Tak hanya itu saja, menurut hasil olah penelitian KPPU, dikatakannya, sebaran pabrik minyak goreng di Indonesia tidak merata. Baca Juga: 5 Fakta Harga Minyak Goreng Rp14.000 hingga Pembelian Dibatasi "Sebagian besar pabrik berada di pulau Jawa dan tidak berada di wilayah perkebunan kelapa sawit. Padahal ketergantungan pabrik minyak goreng akan pasokan CPO menjadi sangat besar," terang Ukay. Dia membeberkan, wilayah yang memiliki pabrik minyak goreng hanya ada dibeberapa titik saja. Yakni di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta. Ini bukti bahwa pabrik minyak goreng belum merata di wilayah NKRI.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, KPPU menyarankan agar Pemerintah mencabut regulasi yang menimbulkan hambatan masuk (entry barrier) pelaku usaha baru di industri minyak goreng, termasuk pelaku usaha lokal dan skala menengah kecil. "Semakin banyaknya pelaku usaha baru diharapkan akan mengurangi dominasi kelompok usaha yang berintegrasi secara vertikal. Lebih lanjut, untuk menjamin pasokan CPO, KPPU," tutur Ukay. Dia juga menyarankan, perlu kontrak antara produsen minyak goreng dengan CPO guna menjamin harga dan pasokan. Sekedar informasi, penelitian ini dilaksanakan karena dilatarbelakangi lonjakan harga minyak goreng dari bulan Oktober 2021 hingga mencapai Rp20.000 per liter. Selain itu, KPPU juga menduga adanya kartel dalam kenaikan harga minyak goreng.JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan konsentrasi pasar (CR4) minyak goreng hanya sebesar 46,5% dan dimotori oleh empat produsen besar. "KPPU melihat bahwa terdapat konsentrasi pasar sebesar 46,5% di pasar minyak goreng. Artinya hampir setengah pasar, dikendalikan oleh empat produsen minyak goreng," kata Komisioner KPPU, Ukay Karyadi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (23/1/2022). Baca Juga: Erick Thohir: Warga Antusias Dapat Minyak Goreng Murah Ukay juga menyebut, pelaku usaha terbesar dalam industri minyak goreng juga merupakan pelaku usaha terintegrasi dari perkebunan kelapa sawit, pengolahan CPO hingga produsen minyak goreng. Tak hanya itu saja, menurut hasil olah penelitian KPPU, dikatakannya, sebaran pabrik minyak goreng di Indonesia tidak merata. Baca Juga: 5 Fakta Harga Minyak Goreng Rp14.000 hingga Pembelian Dibatasi "Sebagian besar pabrik berada di pulau Jawa dan tidak berada di wilayah perkebunan kelapa sawit. Padahal ketergantungan pabrik minyak goreng akan pasokan CPO menjadi sangat besar," terang Ukay. Dia membeberkan, wilayah yang memiliki pabrik minyak goreng hanya ada dibeberapa titik saja. Yakni di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta. Ini bukti bahwa pabrik minyak goreng belum merata di wilayah NKRI.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, KPPU menyarankan agar Pemerintah mencabut regulasi yang menimbulkan hambatan masuk (entry barrier) pelaku usaha baru di industri minyak goreng, termasuk pelaku usaha lokal dan skala menengah kecil. "Semakin banyaknya pelaku usaha baru diharapkan akan mengurangi dominasi kelompok usaha yang berintegrasi secara vertikal. Lebih lanjut, untuk menjamin pasokan CPO, KPPU," tutur Ukay. Dia juga menyarankan, perlu kontrak antara produsen minyak goreng dengan CPO guna menjamin harga dan pasokan. Sekedar informasi, penelitian ini dilaksanakan karena dilatarbelakangi lonjakan harga minyak goreng dari bulan Oktober 2021 hingga mencapai Rp20.000 per liter. Selain itu, KPPU juga menduga adanya kartel dalam kenaikan harga minyak goreng.