Banyaknya kasus korupsi di BUMN memicu Menteri BUMN Erick Thohir mendorong revisi Undang-Undang Keuangan.https://economy.okezone.com/read/2022/01/26/320/2538280/banyak-kasus-korupsi-bumn-erick-thohir-minta-perbaikan-uu-keuanganidhttps://economy.okezone.com/read/2022/01/26/320/2538280/banyak-kasus-korupsi-bumn-erick-thohir-minta-perbaikan-uu-keuanganhttps://economy.okezone.com/read/2022/01/26/320/2538280/banyak-kasus-korupsi-bumn-erick-thohir-minta-perbaikan-uu-keuanganRabu 26 Januari 2022 18:04 WIBSuparjo RamalanErick Thohir minta revisi UU Keuangan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/01/26/320/2538280/banyak-kasus-korupsi-bumn-erick-thohir-minta-perbaikan-uu-keuangan-lmOyrJblZH.jpgJAKARTA – Banyaknya kasus korupsi di BUMN memicu Menteri BUMN Erick Thohir mendorong revisi Undang-Undang Keuangan. Dia meyakini perbaikan regulasi akan memperkuat sistem pengawasan dan keamanan di sektor asuransi dan dana pensiun BUMN ke depannya. Erick memastikan, tindak pidana korupsi di PT Asabri (Persero) dan PT Jiwasraya (Persero) hanyalah dua kasus dari sekian banyak korupsi di BUMN yang belum terbuka saat ini. BACA JUGA: Punya Utang Rp189 Triliun, Erick Thohir Usul Garuda Indonesia Cuma Bayar 19% "Perlu perbaikan Undang-Undang keuangan, Asabri dan Jiwasraya menjadi dua kasus, saya yakin banyak kasus lain yang belum terbuka," ujar Erick saat memberikan kuliah umum di Universitas Atma Jaya Jakarta, Rabu (26/1/2022). BACA JUGA: Erick Thohir Target Restrukturisasi Utang Garuda 50% Usulan perbaikan UU Keuangan itu sesuai program Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait reformasi keuangan negara. Erick menyebut pihaknya bersama dengan Kementerian Keuangan dan DPR RI telah membahas hal tersebut. Hanya saja, Erick belum bisa memberikan keterangan lebih jauh. "Jangan dulu tanya saya, nanya DPR dan Kemenkeu dulu," katanya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wMS8xMS8xLzE0Mzc3OC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Erick menilai, dalam perubahan Undang-Undang Keuangan, sektor perasuransian bisa disamakan dengan aturan perbankan agar lebih jelas kepemilikan asuransinya. "Perubahan Undang-Undang Keuangan di mana untuk asuransi kalau bisa disamakan dengan Undang-Undang Perbankan supaya jelas yang memiliki asuransi tersebut, kalau menipu ya dihukum seperti di UU Perbankan," ungkap dia. Erick menyebut persoalan dana pensiun merupakan salah satu fokus utama, selain menyelesaikan kasus korupsi yang menimpa asuransi BUMN, yaitu Jiwasraya dan Asabri. Erick mengaku ingin menghentikan perampokan dana pensiun. Dana pensiun sekarang yang terjadi di banyak tempat, termasuk di dana pensiun BUMN ini terus terang kita akan rapikan pada 2022 karena terlalu banyak dana pensiun ini jadi tempat korupsi yang akhirnya tagihan pensiunan tidak terbayarkan," ujar Erick.JAKARTA – Banyaknya kasus korupsi di BUMN memicu Menteri BUMN Erick Thohir mendorong revisi Undang-Undang Keuangan. Dia meyakini perbaikan regulasi akan memperkuat sistem pengawasan dan keamanan di sektor asuransi dan dana pensiun BUMN ke depannya. Erick memastikan, tindak pidana korupsi di PT Asabri (Persero) dan PT Jiwasraya (Persero) hanyalah dua kasus dari sekian banyak korupsi di BUMN yang belum terbuka saat ini. BACA JUGA: Punya Utang Rp189 Triliun, Erick Thohir Usul Garuda Indonesia Cuma Bayar 19% "Perlu perbaikan Undang-Undang keuangan, Asabri dan Jiwasraya menjadi dua kasus, saya yakin banyak kasus lain yang belum terbuka," ujar Erick saat memberikan kuliah umum di Universitas Atma Jaya Jakarta, Rabu (26/1/2022). BACA JUGA: Erick Thohir Target Restrukturisasi Utang Garuda 50% Usulan perbaikan UU Keuangan itu sesuai program Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait reformasi keuangan negara. Erick menyebut pihaknya bersama dengan Kementerian Keuangan dan DPR RI telah membahas hal tersebut. Hanya saja, Erick belum bisa memberikan keterangan lebih jauh. "Jangan dulu tanya saya, nanya DPR dan Kemenkeu dulu," katanya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wMS8xMS8xLzE0Mzc3OC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Erick menilai, dalam perubahan Undang-Undang Keuangan, sektor perasuransian bisa disamakan dengan aturan perbankan agar lebih jelas kepemilikan asuransinya. "Perubahan Undang-Undang Keuangan di mana untuk asuransi kalau bisa disamakan dengan Undang-Undang Perbankan supaya jelas yang memiliki asuransi tersebut, kalau menipu ya dihukum seperti di UU Perbankan," ungkap dia. Erick menyebut persoalan dana pensiun merupakan salah satu fokus utama, selain menyelesaikan kasus korupsi yang menimpa asuransi BUMN, yaitu Jiwasraya dan Asabri. Erick mengaku ingin menghentikan perampokan dana pensiun. Dana pensiun sekarang yang terjadi di banyak tempat, termasuk di dana pensiun BUMN ini terus terang kita akan rapikan pada 2022 karena terlalu banyak dana pensiun ini jadi tempat korupsi yang akhirnya tagihan pensiunan tidak terbayarkan," ujar Erick.