Minyak goreng murah masih sulit didapatkan di pasaran. Bahkan di ritel modern minyak goreng seharaga Rp14.000 selalu kehabisan stok.https://economy.okezone.com/read/2022/02/08/320/2544149/minyak-goreng-murah-langka-distribusi-harus-cepatidhttps://economy.okezone.com/read/2022/02/08/320/2544149/minyak-goreng-murah-langka-distribusi-harus-cepathttps://economy.okezone.com/read/2022/02/08/320/2544149/minyak-goreng-murah-langka-distribusi-harus-cepatSelasa 08 Februari 2022 16:15 WIBShelma RachmahyantiMinyak goreng murah langka di toko ritel (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2022/02/08/320/2544149/minyak-goreng-murah-langka-distribusi-harus-cepat-9Z6NgBZHXS.jpgJAKARTA – Minyak goreng murah masih sulit didapatkan di pasaran. Bahkan di ritel modern minyak goreng seharaga Rp14.000 selalu kehabisan stok. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan untuk mengatasi kelangkaan minyak murah, pemerintah harus mampu menguasai jalur distribusi untuk memastikan kebijakan yang dibuat bisa berjalan di lapangan. BACA JUGA:Kemendag Guyur 40 Juta Liter Minyak Goreng Murah, Sudah Dapat? “Begini ya utamanya persiapannya sangat minim, karena dalam upaya ini yang diperlukan sekali itu adalah pemerintah bisa menguasai distribusinya, masalahnya pemerintah tidak memiliki distribusi itu,” ujar Piter, Selasa (8/2/2020). Dia menjelaskan, dengan penetapan harga jauh dari harga pasar tersebut, potensi untuk penyimpangan-penyimpangan banyak terjadi. BACA JUGA:Siap-Siap! Harga Minyak Goreng Bisa Lebih Murah Lagi “Akan ada penumpukan, penyelundupan itu akan banyak; karena untuk keuntungan, pengusaha akan mencari keuntungan yang lebih besar. Jadi selama pemerintah tidak menguasai distribusinya ini kondisinya akan terus terjadi,” pungkasnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wMi8wNy80LzE0NDc3NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Sementara itu, Pengamat ekonomi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Gunawan Benjamin mengatakan kebijakan Menteri Perdagangan terburu-buru dan justru menimbulkan polemik baru di masyarakat. “Kalau arahan minyak goreng satu harga ke Rp14.000, terus ke Rp11.500, arahan itu sangat jelas di telinga konsumen, tapi arahan itu justru jadi polemik sekarang di tengah masyarakat karena stoknya tidak ada,” ujar Gunawan. Menurutnya, kebijakan Mendag yang menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng mendapatkan keluhan tidak hanya di level konsumen tapi juga di level pedagang terutama pedagang di pasar tradisional. Pedagang, kata dia, mendapatkan keluhan dari konsumen yang merasa minyak goreng yang seharusnya sudah satu harga sesuai arahan Mendag tapi di lapangan pedagang masih harus menjual stok minyak goreng yang ia beli dengan harga di atas HET. “Nah ini sebenarnya yang harus diselesaikan, di lapangan memang kebijakan ini belum efektif sama sekali untuk meredam gejolak harga minyak goreng,” jelasnya.JAKARTA – Minyak goreng murah masih sulit didapatkan di pasaran. Bahkan di ritel modern minyak goreng seharaga Rp14.000 selalu kehabisan stok. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan untuk mengatasi kelangkaan minyak murah, pemerintah harus mampu menguasai jalur distribusi untuk memastikan kebijakan yang dibuat bisa berjalan di lapangan. BACA JUGA:Kemendag Guyur 40 Juta Liter Minyak Goreng Murah, Sudah Dapat? “Begini ya utamanya persiapannya sangat minim, karena dalam upaya ini yang diperlukan sekali itu adalah pemerintah bisa menguasai distribusinya, masalahnya pemerintah tidak memiliki distribusi itu,” ujar Piter, Selasa (8/2/2020). Dia menjelaskan, dengan penetapan harga jauh dari harga pasar tersebut, potensi untuk penyimpangan-penyimpangan banyak terjadi. BACA JUGA:Siap-Siap! Harga Minyak Goreng Bisa Lebih Murah Lagi “Akan ada penumpukan, penyelundupan itu akan banyak; karena untuk keuntungan, pengusaha akan mencari keuntungan yang lebih besar. Jadi selama pemerintah tidak menguasai distribusinya ini kondisinya akan terus terjadi,” pungkasnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wMi8wNy80LzE0NDc3NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Sementara itu, Pengamat ekonomi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Gunawan Benjamin mengatakan kebijakan Menteri Perdagangan terburu-buru dan justru menimbulkan polemik baru di masyarakat. “Kalau arahan minyak goreng satu harga ke Rp14.000, terus ke Rp11.500, arahan itu sangat jelas di telinga konsumen, tapi arahan itu justru jadi polemik sekarang di tengah masyarakat karena stoknya tidak ada,” ujar Gunawan. Menurutnya, kebijakan Mendag yang menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng mendapatkan keluhan tidak hanya di level konsumen tapi juga di level pedagang terutama pedagang di pasar tradisional. Pedagang, kata dia, mendapatkan keluhan dari konsumen yang merasa minyak goreng yang seharusnya sudah satu harga sesuai arahan Mendag tapi di lapangan pedagang masih harus menjual stok minyak goreng yang ia beli dengan harga di atas HET. “Nah ini sebenarnya yang harus diselesaikan, di lapangan memang kebijakan ini belum efektif sama sekali untuk meredam gejolak harga minyak goreng,” jelasnya.