Pemerintah harus membayar sisa sisa tagihan perawatan pasien covid-19 tahun lalu.https://economy.okezone.com/read/2022/02/10/320/2545167/sri-mulyani-harus-bayar-tagihan-rp23-triliun-untuk-perawatan-pasien-covid-19idhttps://economy.okezone.com/read/2022/02/10/320/2545167/sri-mulyani-harus-bayar-tagihan-rp23-triliun-untuk-perawatan-pasien-covid-19https://economy.okezone.com/read/2022/02/10/320/2545167/sri-mulyani-harus-bayar-tagihan-rp23-triliun-untuk-perawatan-pasien-covid-19Kamis 10 Februari 2022 13:29 WIBAntaraPemerintah punya tagihan perawatan covid-19 yang harus dibayar (Foto: Instagram)https://img.okezone.com/content/2022/02/10/320/2545167/sri-mulyani-harus-bayar-tagihan-rp23-triliun-untuk-perawatan-pasien-covid-19-iG1PxglTfT.jpgJAKARTA - Pemerintah harus membayar sisa sisa tagihan perawatan pasien covid-19 tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tagihan tersebut sebesar Rp23 triliun. “Masih ada tagihan Rp23 triliun pada 2022 yang harus kami bayar dari perawatan 2021,” katanya, Kamis (10/2/2022). BACA JUGA:Sri Mulyani Targetkan Defisit APBN 2022 Dekati 4% Sri Mulyani menuturkan tagihan tersebut disebabkan karena adanya lonjakan kasus COVID-19 varian Delta yang menyebabkan banyak masyarakat terinfeksi dan harus dirawat di rumah sakit. Dia menjelaskan kenaikan kasus COVID-19 varian Delta menjadi faktor belanja kesehatan yang mendominasi belanja negara karena untuk biaya perawatan pasien COVID-19 saja jumlahnya mencapai Rp94 triliun. BACA JUGA:Sri Mulyani Ingin Pertumbuhan Ekonomi RI Berkualitas, Bisa Turunkan Kemiskinan Realisasi sementara belanja negara sendiri untuk tahun lalu mencapai Rp2.786,8 triliun atau 101,3% dari target APBN 2021 yang sebesar Rp2.750 triliun. “Ini sebagian sangat besar untuk kesehatan sebab belanja kesehatan akibat naiknya Delta karena perawatan kami mengeluarkan hampir Rp94 triliun,” jelasnya. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa biaya penanganan COVID-19 sangat mahal hingga ratusan triliun hanya untuk sektor kesehatan dan belum sektor lain seperti perlindungan sosial. “Jadi kami bisa lihat bahwa COVID-19 is so expensive. Itu perawatan, belum termasuk vaksinasi,” tegasnya.Meski demikian, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan mulai menyehatkan kembali APBN yakni tercermin dari defisit 2021 yang sudah mengalami penurunan cukup signifikan. Defisit pada 2021 adalah sebesar Rp783,7 triliun atau 4,65% dari PDB yang lebih rendah dari pagu Rp1.006 triliun atau 5,7% dari PDB sekaligus turun dari Rp947 triliun atau 6,14% PDB pada 2020. Hal itu terjadi karena meski belanja masih tinggi namun pendapatan negara sampai 31 Desember 2021 mencapai Rp2.003,1 triliun atau 114,9% dari target APBN. “Ini menggambarkan APBN meski kerja extremely keras tapi kami mulai coba menyehatkan,” ujarnya.JAKARTA - Pemerintah harus membayar sisa sisa tagihan perawatan pasien covid-19 tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tagihan tersebut sebesar Rp23 triliun. “Masih ada tagihan Rp23 triliun pada 2022 yang harus kami bayar dari perawatan 2021,” katanya, Kamis (10/2/2022). BACA JUGA:Sri Mulyani Targetkan Defisit APBN 2022 Dekati 4% Sri Mulyani menuturkan tagihan tersebut disebabkan karena adanya lonjakan kasus COVID-19 varian Delta yang menyebabkan banyak masyarakat terinfeksi dan harus dirawat di rumah sakit. Dia menjelaskan kenaikan kasus COVID-19 varian Delta menjadi faktor belanja kesehatan yang mendominasi belanja negara karena untuk biaya perawatan pasien COVID-19 saja jumlahnya mencapai Rp94 triliun. BACA JUGA:Sri Mulyani Ingin Pertumbuhan Ekonomi RI Berkualitas, Bisa Turunkan Kemiskinan Realisasi sementara belanja negara sendiri untuk tahun lalu mencapai Rp2.786,8 triliun atau 101,3% dari target APBN 2021 yang sebesar Rp2.750 triliun. “Ini sebagian sangat besar untuk kesehatan sebab belanja kesehatan akibat naiknya Delta karena perawatan kami mengeluarkan hampir Rp94 triliun,” jelasnya. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa biaya penanganan COVID-19 sangat mahal hingga ratusan triliun hanya untuk sektor kesehatan dan belum sektor lain seperti perlindungan sosial. “Jadi kami bisa lihat bahwa COVID-19 is so expensive. Itu perawatan, belum termasuk vaksinasi,” tegasnya.Meski demikian, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan mulai menyehatkan kembali APBN yakni tercermin dari defisit 2021 yang sudah mengalami penurunan cukup signifikan. Defisit pada 2021 adalah sebesar Rp783,7 triliun atau 4,65% dari PDB yang lebih rendah dari pagu Rp1.006 triliun atau 5,7% dari PDB sekaligus turun dari Rp947 triliun atau 6,14% PDB pada 2020. Hal itu terjadi karena meski belanja masih tinggi namun pendapatan negara sampai 31 Desember 2021 mencapai Rp2.003,1 triliun atau 114,9% dari target APBN. “Ini menggambarkan APBN meski kerja extremely keras tapi kami mulai coba menyehatkan,” ujarnya.