Danis Hidayat Sumadilaga memastikan ada beberapa infrastruktur yang siap dibangun pada Ibu Kota Negara.https://economy.okezone.com/read/2022/02/13/470/2546340/6-fakta-daftar-bangunan-ibu-kota-baru-ini-pns-yang-pindah-duluanidhttps://economy.okezone.com/read/2022/02/13/470/2546340/6-fakta-daftar-bangunan-ibu-kota-baru-ini-pns-yang-pindah-duluanhttps://economy.okezone.com/read/2022/02/13/470/2546340/6-fakta-daftar-bangunan-ibu-kota-baru-ini-pns-yang-pindah-duluanMinggu 13 Februari 2022 04:03 WIBShelma RachmahyantiPemindahan Ibu Kota Baru (Foto: Okezone/Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2022/02/12/470/2546340/6-fakta-daftar-bangunan-ibu-kota-baru-ini-pns-yang-pindah-duluan-HJVfEHTvLi.pngJAKARTA – Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga memastikan ada beberapa infrastruktur yang siap dibangun pada Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun untuk pelaksanaannya menunggu pengesahan RUU IKN. "Kalau kementerian PUPR pembangunan belum mulai, karena menunggu pengesahan undang-undang, jadi pelaksanaan pembangunan di Ibu kota Negara Baru (IKN) itu, menunggu pengesahan undang-undang," ujar dia kepada MNC Portal. Berikut fakta-fakta daftar bangunan Ibu Kota baru yang dirangkum di Jakarta, Minggu (13/2/2022). 1. Infrastruktur Dasar Infrastruktur dasar akan menjadi bagian yang dibangun pertama kali di ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. BACA JUGA:Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Kegiatan di Jakarta Bakal Meredup? "Yang kita bangun pertama adalah memastikan infrastruktur dasar, kemudian public utility yaitu air, listrik dan sebagainya," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dikutip dari Antara, di Jakarta. Infrastruktur dasar ini termasuk pengembangan Bendungan Sepaku Semoi yang membendung Sungai Tengin dan merupakan penyuplai air baku untuk IKN serta Balikpapan. 2. Infrastruktur Pendukung Selain infrastruktur dasar, pemerintah turut membangun infrastruktur pendukung seperti jalan dan fasilitas umum serta kebutuhan dasar lainnya dengan lini masa pembangunan hingga 2024. 3. Gedung Tri Praja Kemudian, pemerintah juga akan membangun Istana Negara, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Gedung Mahkamah Agung atau yang biasa disebut dengan tri praja yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. BACA JUGA:Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Kaltim demi Transformasi Ekonomi "Optimis kita, saat ini kita sedang menyelesaikan jalan logistik, tadi saya sudah melihat juga percepatannya luar biasa," ujarnya.4. Pengembangan IKN Terbagi 3 Wilayah Pengembangan wilayah IKN Nusantara ini terbagi atas tiga wilayah perencanaan yakni pertama adalah kawasan pengembangan IKN (KP IKN) dengan luas wilayah sekitar 199.962 hektare. Kedua adalah kawasan IKN (K-IKN) dengan luas wilayah sekitar 56.180 hektare dan ketiga adalah kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) yang merupakan bagian dari K-IKN dengan luas wilayah sekitar 6.671 hektare. Secara administratif, IKN terletak di dua kabupaten yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Penajam dan Sepaku) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja). Pembangunan IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua dilaksanakan dengan delapan prinsip utama yakni mendesain sesuai kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika serta terhubung, aktif dan mudah diakses. Selanjutnya, pembangunan mengedepankan prinsip rendah emisi karbon, sirkuler dan tangguh, aman dan terjangkau, nyaman dan efisien melalui teknologi serta mampu memberi peluang ekonomi bagi semua. 5. PNS yang Pindah Duluan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memperkirakan 1.971 PNS dan 5.716 personel TNI-Polri akan dipindahkan ke IKN Nusantara, sehingga totalnya menjadi 7.687 ASN. Namun, Pemerintah baru bisa membangun 2.500 unit hunian di sekitar IKN. "Jadi dalam rapat koordinasi, Kementerian PUPR menyampaikan kesiapan guna membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN dan anggota TNI-Polri tahap awal di kawasan IKN," kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta. 6. Ketersediaan Biaya Febry mengungkapkan, hal ini disebabkan oleh ketersediaan biaya. Pemerintah belum bisa menyediakan jumlah hunian yang sesuai dengan jumlah ASN dan personel TNI-Polri yang akan pindah ke IKN. “Pembiayaan (Kementerian) PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian, sedangkan pemindahan ASN termasuk TNI-Polri pada tahap awal sebanyak tujuh ribu lebih personel," ujarnya.JAKARTA – Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga memastikan ada beberapa infrastruktur yang siap dibangun pada Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun untuk pelaksanaannya menunggu pengesahan RUU IKN. "Kalau kementerian PUPR pembangunan belum mulai, karena menunggu pengesahan undang-undang, jadi pelaksanaan pembangunan di Ibu kota Negara Baru (IKN) itu, menunggu pengesahan undang-undang," ujar dia kepada MNC Portal. Berikut fakta-fakta daftar bangunan Ibu Kota baru yang dirangkum di Jakarta, Minggu (13/2/2022). 1. Infrastruktur Dasar Infrastruktur dasar akan menjadi bagian yang dibangun pertama kali di ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. BACA JUGA:Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Kegiatan di Jakarta Bakal Meredup? "Yang kita bangun pertama adalah memastikan infrastruktur dasar, kemudian public utility yaitu air, listrik dan sebagainya," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dikutip dari Antara, di Jakarta. Infrastruktur dasar ini termasuk pengembangan Bendungan Sepaku Semoi yang membendung Sungai Tengin dan merupakan penyuplai air baku untuk IKN serta Balikpapan. 2. Infrastruktur Pendukung Selain infrastruktur dasar, pemerintah turut membangun infrastruktur pendukung seperti jalan dan fasilitas umum serta kebutuhan dasar lainnya dengan lini masa pembangunan hingga 2024. 3. Gedung Tri Praja Kemudian, pemerintah juga akan membangun Istana Negara, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Gedung Mahkamah Agung atau yang biasa disebut dengan tri praja yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. BACA JUGA:Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Kaltim demi Transformasi Ekonomi "Optimis kita, saat ini kita sedang menyelesaikan jalan logistik, tadi saya sudah melihat juga percepatannya luar biasa," ujarnya.4. Pengembangan IKN Terbagi 3 Wilayah Pengembangan wilayah IKN Nusantara ini terbagi atas tiga wilayah perencanaan yakni pertama adalah kawasan pengembangan IKN (KP IKN) dengan luas wilayah sekitar 199.962 hektare. Kedua adalah kawasan IKN (K-IKN) dengan luas wilayah sekitar 56.180 hektare dan ketiga adalah kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) yang merupakan bagian dari K-IKN dengan luas wilayah sekitar 6.671 hektare. Secara administratif, IKN terletak di dua kabupaten yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Penajam dan Sepaku) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja). Pembangunan IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua dilaksanakan dengan delapan prinsip utama yakni mendesain sesuai kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika serta terhubung, aktif dan mudah diakses. Selanjutnya, pembangunan mengedepankan prinsip rendah emisi karbon, sirkuler dan tangguh, aman dan terjangkau, nyaman dan efisien melalui teknologi serta mampu memberi peluang ekonomi bagi semua. 5. PNS yang Pindah Duluan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memperkirakan 1.971 PNS dan 5.716 personel TNI-Polri akan dipindahkan ke IKN Nusantara, sehingga totalnya menjadi 7.687 ASN. Namun, Pemerintah baru bisa membangun 2.500 unit hunian di sekitar IKN. "Jadi dalam rapat koordinasi, Kementerian PUPR menyampaikan kesiapan guna membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN dan anggota TNI-Polri tahap awal di kawasan IKN," kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta. 6. Ketersediaan Biaya Febry mengungkapkan, hal ini disebabkan oleh ketersediaan biaya. Pemerintah belum bisa menyediakan jumlah hunian yang sesuai dengan jumlah ASN dan personel TNI-Polri yang akan pindah ke IKN. “Pembiayaan (Kementerian) PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian, sedangkan pemindahan ASN termasuk TNI-Polri pada tahap awal sebanyak tujuh ribu lebih personel," ujarnya.