Konflik Rusia-Ukraina mengancam harga minyak dunia. Setelah menguat selama beberapa waktu, hari ini harga minyak dunia turun hingga 2%.https://economy.okezone.com/read/2022/02/18/320/2549495/siap-siap-harga-bbm-bisa-naik-lagi-imbas-lonjakan-minyak-duniaidhttps://economy.okezone.com/read/2022/02/18/320/2549495/siap-siap-harga-bbm-bisa-naik-lagi-imbas-lonjakan-minyak-duniahttps://economy.okezone.com/read/2022/02/18/320/2549495/siap-siap-harga-bbm-bisa-naik-lagi-imbas-lonjakan-minyak-duniaJum'at 18 Februari 2022 16:08 WIBAthika RahmaHarga minyak dunia ancam harga BBM (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2022/02/18/320/2549495/minyak-dunia-diprediksi-naik-bagaimana-nasib-harga-bbm-c7ezqVyHSG.jpegJAKARTA – Konflik Rusia-Ukraina mengancam harga minyak dunia. Setelah menguat selama beberapa waktu, hari ini harga minyak dunia turun hingga 2%. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyebutkan, ketidakpastian harga minyak global ini berpengaruh di sektor hilir migas, yaitu pada anggaran subsidi untuk BBM. BACA JUGA:RI Waspadai Kenaikan Harga Minyak Dunia Imbas Konflik Rusia-Ukraina "Kenaikan harga minyak yang diimbangi dengan kenaikan ICP (minyak mentah Indonesia) maka akan menambah beban subsidi bagi sektor energi. Harga listrik dan BBM ini yang akan meningkatkan beban subsidi," ujar Mamit kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (18/2/2022). Di sisi lain, harga BBM umum non subsidi juga akan mengalami kenaikan. Perusahaan seperti Pertamina, yang sampai saat ini harga produknya seperti Pertamax belum dinaikan, akan semakin tertekan keuangannya. BACA JUGA:Harga Minyak Dunia Anjlok Lebih dari 3% Usai Ketegangan Rusia-Ukraina Mereda "Begitu juga kompensasi untuk Pertalite yang hanya 50% tetap kurang membantu. Harusnya kompensasi yang diberikan 100% bagi Pertalite ini mengingat harganya sudah jauh di bawah keekonomian," ujarnya.Sayangnya, pemerintah belum bisa melakukan antisipasi harga minyak dunia ini, dalam jangka waktu pendek. Namun dalam jangka panjang, pemerintah bisa mengurangi impor untuk produk energi seperti BBM dan LPG dengan melakukan diversifikasi energi. "Seperti BBM dengan program RDMP dan GRR yang saat ini sedang dijalankan akan mengurangi impor. Selain itu, populasi EV (kendaraan listrik) juga harus di kembangkan agak semakin banyak," kata Mamit. Lalu, perlu kebijakan agar EV bisa lebih murah lagi. Pemerintah juga bisa menghidupkan kembali program konversi BBM ke BBG untuk mengurangi impor. "Untuk LPG, program diversifikasi dengan yang lain harus dilakukan. Penggunaan DME harus dikaji agar lebih murah dan menguntungkan. Program kompor listrik harus di genjot juga," ujarnya.JAKARTA – Konflik Rusia-Ukraina mengancam harga minyak dunia. Setelah menguat selama beberapa waktu, hari ini harga minyak dunia turun hingga 2%. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyebutkan, ketidakpastian harga minyak global ini berpengaruh di sektor hilir migas, yaitu pada anggaran subsidi untuk BBM. BACA JUGA:RI Waspadai Kenaikan Harga Minyak Dunia Imbas Konflik Rusia-Ukraina "Kenaikan harga minyak yang diimbangi dengan kenaikan ICP (minyak mentah Indonesia) maka akan menambah beban subsidi bagi sektor energi. Harga listrik dan BBM ini yang akan meningkatkan beban subsidi," ujar Mamit kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (18/2/2022). Di sisi lain, harga BBM umum non subsidi juga akan mengalami kenaikan. Perusahaan seperti Pertamina, yang sampai saat ini harga produknya seperti Pertamax belum dinaikan, akan semakin tertekan keuangannya. BACA JUGA:Harga Minyak Dunia Anjlok Lebih dari 3% Usai Ketegangan Rusia-Ukraina Mereda "Begitu juga kompensasi untuk Pertalite yang hanya 50% tetap kurang membantu. Harusnya kompensasi yang diberikan 100% bagi Pertalite ini mengingat harganya sudah jauh di bawah keekonomian," ujarnya.Sayangnya, pemerintah belum bisa melakukan antisipasi harga minyak dunia ini, dalam jangka waktu pendek. Namun dalam jangka panjang, pemerintah bisa mengurangi impor untuk produk energi seperti BBM dan LPG dengan melakukan diversifikasi energi. "Seperti BBM dengan program RDMP dan GRR yang saat ini sedang dijalankan akan mengurangi impor. Selain itu, populasi EV (kendaraan listrik) juga harus di kembangkan agak semakin banyak," kata Mamit. Lalu, perlu kebijakan agar EV bisa lebih murah lagi. Pemerintah juga bisa menghidupkan kembali program konversi BBM ke BBG untuk mengurangi impor. "Untuk LPG, program diversifikasi dengan yang lain harus dilakukan. Penggunaan DME harus dikaji agar lebih murah dan menguntungkan. Program kompor listrik harus di genjot juga," ujarnya.