Dibutuhkan investasi senilai USD6,9 triliun per tahun untuk pembangunan infrastruktur guna mencapai target Kesepakatan Paris.https://economy.okezone.com/read/2022/02/18/320/2549614/investasi-infrastruktur-hijau-butuh-dana-jumboidhttps://economy.okezone.com/read/2022/02/18/320/2549614/investasi-infrastruktur-hijau-butuh-dana-jumbohttps://economy.okezone.com/read/2022/02/18/320/2549614/investasi-infrastruktur-hijau-butuh-dana-jumboJum'at 18 Februari 2022 19:04 WIBAntarainvestasi mendukung ekonomi hijau (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2022/02/18/320/2549614/investasi-infrastruktur-hijau-butuh-dana-jumbo-EbFqGZYKVN.jpgJAKARTA – Dibutuhkan investasi senilai USD6,9 triliun per tahun untuk pembangunan infrastruktur guna mencapai target Kesepakatan Paris di tahun 2030. Diperkirakan sekitar USD6,3 triliun investasi infrastruktur setiap tahun diperlukan untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan di 2030. “Bahkan meningkat menjadi 6,9 triliun dolar AS per tahun untuk mencapai target Kesepakatan Paris," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Jumat (18/2/2022). BACA JUGA:Ekonomi Hijau Buka 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru Dalam Kesepakatan Paris, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon hingga 29% dengan upaya sendiri pada 2030 dan 41% dengan bantuan internasional. Investasi infrastruktur pun perlu diprioritaskan menuju perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Febrio, pembangunan infrastruktur diperlukan guna dan mempertahankan pemulihan ekonomi Indonesia setelah terdampak pandemi COVID-19 dan mentransformasinya. BACA JUGA:Soal Ekonomi Hijau, RI Kawal Promosi Pekerjaan Ramah Lingkungan Infrastruktur juga menjadi tulang punggung perekonomian global, tetapi lanskapnya berubah dengan cepat karena tekanan krisis iklim dan pandemi COVID-19 yang kompleks sehingga negara-negara di dunia kesulitan memenuhi target pembangunan infrastruktur di tahun 2050. "Pandemi COVID-19 telah mengganggu aliran investasi ke dalam pembangunan infrastruktur. Ruang fiskal yang mengecil telah memaksa pemerintah untuk memfokuskan sumber dayanya yang terbatas pada kebutuhan mendesak terkait pandemi," imbuh Febrio.Di sisi lain, investasi pihak swasta dalam proyek infrastruktur terhambat karena penundaan atau pembatalan. Febrio berharap upaya terkoordinasi pemimpin negara-negara anggota G20 untuk meningkatkan investasi pada infrastruktur berkelanjutan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk kembali memobilisasi sektor swasta. "Sementara upaya untuk mengatasi pandemi tetap penting dalam situasi saat ini, inisiatif kolektif untuk meningkatkan investasi infrastruktur juga sangat penting untuk mengatasi efek scarring untuk meningkatkan potensi pertumbuhan jangka panjang serta untuk mendukung transisi menuju lingkungan yang lebih hijau khususnya untuk mencapai pengurangan emisi karbon," ucapnya.JAKARTA – Dibutuhkan investasi senilai USD6,9 triliun per tahun untuk pembangunan infrastruktur guna mencapai target Kesepakatan Paris di tahun 2030. Diperkirakan sekitar USD6,3 triliun investasi infrastruktur setiap tahun diperlukan untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan di 2030. “Bahkan meningkat menjadi 6,9 triliun dolar AS per tahun untuk mencapai target Kesepakatan Paris," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Jumat (18/2/2022). BACA JUGA:Ekonomi Hijau Buka 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru Dalam Kesepakatan Paris, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon hingga 29% dengan upaya sendiri pada 2030 dan 41% dengan bantuan internasional. Investasi infrastruktur pun perlu diprioritaskan menuju perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Febrio, pembangunan infrastruktur diperlukan guna dan mempertahankan pemulihan ekonomi Indonesia setelah terdampak pandemi COVID-19 dan mentransformasinya. BACA JUGA:Soal Ekonomi Hijau, RI Kawal Promosi Pekerjaan Ramah Lingkungan Infrastruktur juga menjadi tulang punggung perekonomian global, tetapi lanskapnya berubah dengan cepat karena tekanan krisis iklim dan pandemi COVID-19 yang kompleks sehingga negara-negara di dunia kesulitan memenuhi target pembangunan infrastruktur di tahun 2050. "Pandemi COVID-19 telah mengganggu aliran investasi ke dalam pembangunan infrastruktur. Ruang fiskal yang mengecil telah memaksa pemerintah untuk memfokuskan sumber dayanya yang terbatas pada kebutuhan mendesak terkait pandemi," imbuh Febrio.Di sisi lain, investasi pihak swasta dalam proyek infrastruktur terhambat karena penundaan atau pembatalan. Febrio berharap upaya terkoordinasi pemimpin negara-negara anggota G20 untuk meningkatkan investasi pada infrastruktur berkelanjutan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk kembali memobilisasi sektor swasta. "Sementara upaya untuk mengatasi pandemi tetap penting dalam situasi saat ini, inisiatif kolektif untuk meningkatkan investasi infrastruktur juga sangat penting untuk mengatasi efek scarring untuk meningkatkan potensi pertumbuhan jangka panjang serta untuk mendukung transisi menuju lingkungan yang lebih hijau khususnya untuk mencapai pengurangan emisi karbon," ucapnya.