Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar diminta segera mencairkan BLT Desahttps://economy.okezone.com/read/2022/02/21/320/2550382/hore-pencairan-blt-desa-dirapel-bisa-dapat-rp900-000idhttps://economy.okezone.com/read/2022/02/21/320/2550382/hore-pencairan-blt-desa-dirapel-bisa-dapat-rp900-000https://economy.okezone.com/read/2022/02/21/320/2550382/hore-pencairan-blt-desa-dirapel-bisa-dapat-rp900-000Senin 21 Februari 2022 07:36 WIBFeby NovaliusBLT Desa Segera Dicairkan hingga Akhir Bulan Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)https://img.okezone.com/content/2022/02/21/320/2550382/hore-pencairan-blt-desa-dirapel-bisa-dapat-rp900-000-pe9zntuJwA.jpgJAKARTA - Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar diminta segera mencairkan BLT Desa. Hal itu sebagaimana tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan percepatan penyaluran bansos untuk 2022. Dalam rapat Tingkat Menteri Percepatan Bansos 2022, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, bansos yang dikelola Kemendes PDTT yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa segeera dilakukan percepatan salur. Baca Juga: Bansos PKH Cair Mulai Hari Ini, 1 Keluarga Dapat Rp15,2 Juta Seperti disampaikan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, penyaluran BLT Desa akan dipercepat dan dilakukan secara rapel. Upaya percepatan yang dilakukan adalah pendampingan untuk penyelesaian APBDes khususnya kaitan batasan minimum 40% BLT desa. “Terkait permasalahan batasan 40% BLT Desa di beberapa daerah, Kemendagri dan Kemendes agar segera berkomunikasi untuk mempercepat penyelesaiannya. Selanjutnya, BPKP juga perlu mengeluarkan petunjuk penyelesaian terkait hal ini,” tandas Menko PMK, Senin (21/2/2022). Baca Juga: Pengumuman! Bansos PKH dan Sembako Harus Cair Sebelum Maret Dirinya pun meminta seluruh pihak untuk dapat berkomitmen dalam mengawal percepatan penyaluran bansos. Data, proses admistrasi, penyesuaian regulasi harus selesai di minggu I Februari. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wMS8zMC8xLzE0NDUwOC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Khusus untuk Kemendagri, segera membuat tim satgas pengawalan sehingga Pemerintah Daerah (pemda) dipastikan mengawal percepatan bansos. Demikian pula TNI/Polri juga diminta untuk mengawal percepatan penyaluran bansos dan utamanya untuk daerah sulit. Sebagai informasi, top up BLT Desa diberikan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem yaitu diberikan tambahan sebesar Rp300 ribu per KPM selama tiga bulan kepada KPM BLT Desa. Jika dirapel maka besaran BLT Desa mencapai Rp900.000JAKARTA - Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar diminta segera mencairkan BLT Desa. Hal itu sebagaimana tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan percepatan penyaluran bansos untuk 2022. Dalam rapat Tingkat Menteri Percepatan Bansos 2022, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, bansos yang dikelola Kemendes PDTT yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa segeera dilakukan percepatan salur. Baca Juga: Bansos PKH Cair Mulai Hari Ini, 1 Keluarga Dapat Rp15,2 Juta Seperti disampaikan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, penyaluran BLT Desa akan dipercepat dan dilakukan secara rapel. Upaya percepatan yang dilakukan adalah pendampingan untuk penyelesaian APBDes khususnya kaitan batasan minimum 40% BLT desa. “Terkait permasalahan batasan 40% BLT Desa di beberapa daerah, Kemendagri dan Kemendes agar segera berkomunikasi untuk mempercepat penyelesaiannya. Selanjutnya, BPKP juga perlu mengeluarkan petunjuk penyelesaian terkait hal ini,” tandas Menko PMK, Senin (21/2/2022). Baca Juga: Pengumuman! Bansos PKH dan Sembako Harus Cair Sebelum Maret Dirinya pun meminta seluruh pihak untuk dapat berkomitmen dalam mengawal percepatan penyaluran bansos. Data, proses admistrasi, penyesuaian regulasi harus selesai di minggu I Februari. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wMS8zMC8xLzE0NDUwOC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Khusus untuk Kemendagri, segera membuat tim satgas pengawalan sehingga Pemerintah Daerah (pemda) dipastikan mengawal percepatan bansos. Demikian pula TNI/Polri juga diminta untuk mengawal percepatan penyaluran bansos dan utamanya untuk daerah sulit. Sebagai informasi, top up BLT Desa diberikan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem yaitu diberikan tambahan sebesar Rp300 ribu per KPM selama tiga bulan kepada KPM BLT Desa. Jika dirapel maka besaran BLT Desa mencapai Rp900.000