Suharso Monoarfa menyatakan teknologi digital berpotensi menciptakan jenis pekerjaan baru yang membutuhkan 20 juta tenaga kerja.https://economy.okezone.com/read/2022/02/21/320/2550760/digitalisasi-bisa-ciptakan-45-juta-pekerjaan-baruidhttps://economy.okezone.com/read/2022/02/21/320/2550760/digitalisasi-bisa-ciptakan-45-juta-pekerjaan-baruhttps://economy.okezone.com/read/2022/02/21/320/2550760/digitalisasi-bisa-ciptakan-45-juta-pekerjaan-baruSenin 21 Februari 2022 17:12 WIBAntaraKepala Bappenas Suharso (Foto: Bappenas)https://img.okezone.com/content/2022/02/21/320/2550760/digitalisasi-bisa-ciptakan-45-juta-pekerjaan-baru-FFwrWwzflw.jpgJAKARTA - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri PPN Suharso Monoarfa menyatakan teknologi digital berpotensi menciptakan jenis pekerjaan baru yang membutuhkan 20 juta sampai 45 juta tenaga kerja. "Sekarang kita sudah mengalami digitalisasi ada 2,4 juta pekerja hilang pekerjaan tapi pada saat yang sama akan ada jenis pekerjaan baru dengan 20 - 45 juta pekerjaan," kata Suharso dikutip Antara di Jakarta, Senin (22/2/2022). BACA JUGA:Dibutuhkan 60.000 Tenaga Kerja Garap Proyek PUPR Untuk itu Indonesia harus melakukan transformasi ekonomi pasca COVID-19 antara lain dengan meningkatkan keahlian pekerja di Indonesia sehingga perekonomian tidak hanya pulih tapi tumbuh lebih tinggi melampaui 5 persen per tahun. Selain penggunaan teknologi digital, perekonomian juga diarahkan agar lebih inklusif dan berkelanjutan sehingga Indonesia dapat mendapat target Emisi Nol Karbon (Net Zero Emission/NZE) pada 2060. BACA JUGA:Program Padat Karya 2022 Ditargetkan Serap 55.695 Tenaga Kerja "Pemulihan ekonomi saja tidak cukup untuk mengangkat trajectory perekonomian maka diperlukan transformasi ekonomi yang kita arahkan untuk mengembalikan dan mengangkat perekonomian lebih tinggi," kata Suharso.Transformasi ekonomi ke arah yang inklusif dan berkelanjutan juga tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 dengan delapan arah kebijakan yakni percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan, dan penanggulangan pengangguran disertai dengan decent job. Pemerintah juga akan mendorong pemulihan dunia usaha, merevitalisasi industri dan penguatan riset terapan, melakukan pembangunan rendah karbon dan transisi energi, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dasar. Pada 2023 pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dapat mulai terakselerasi atau lebih tinggi dari target pada 2022 yang berkisar 5,3 sampai 5,9 persen year on year sehingga Indonesia dapat mempertahankan status sebagai negara berpendapatan menengah ke atas.JAKARTA - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri PPN Suharso Monoarfa menyatakan teknologi digital berpotensi menciptakan jenis pekerjaan baru yang membutuhkan 20 juta sampai 45 juta tenaga kerja. "Sekarang kita sudah mengalami digitalisasi ada 2,4 juta pekerja hilang pekerjaan tapi pada saat yang sama akan ada jenis pekerjaan baru dengan 20 - 45 juta pekerjaan," kata Suharso dikutip Antara di Jakarta, Senin (22/2/2022). BACA JUGA:Dibutuhkan 60.000 Tenaga Kerja Garap Proyek PUPR Untuk itu Indonesia harus melakukan transformasi ekonomi pasca COVID-19 antara lain dengan meningkatkan keahlian pekerja di Indonesia sehingga perekonomian tidak hanya pulih tapi tumbuh lebih tinggi melampaui 5 persen per tahun. Selain penggunaan teknologi digital, perekonomian juga diarahkan agar lebih inklusif dan berkelanjutan sehingga Indonesia dapat mendapat target Emisi Nol Karbon (Net Zero Emission/NZE) pada 2060. BACA JUGA:Program Padat Karya 2022 Ditargetkan Serap 55.695 Tenaga Kerja "Pemulihan ekonomi saja tidak cukup untuk mengangkat trajectory perekonomian maka diperlukan transformasi ekonomi yang kita arahkan untuk mengembalikan dan mengangkat perekonomian lebih tinggi," kata Suharso.Transformasi ekonomi ke arah yang inklusif dan berkelanjutan juga tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 dengan delapan arah kebijakan yakni percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan, dan penanggulangan pengangguran disertai dengan decent job. Pemerintah juga akan mendorong pemulihan dunia usaha, merevitalisasi industri dan penguatan riset terapan, melakukan pembangunan rendah karbon dan transisi energi, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dasar. Pada 2023 pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dapat mulai terakselerasi atau lebih tinggi dari target pada 2022 yang berkisar 5,3 sampai 5,9 persen year on year sehingga Indonesia dapat mempertahankan status sebagai negara berpendapatan menengah ke atas.