Pemerintah akan mewajibkan masyarakat memiliki kartu BPJS Kesehatan untuk mengurus segala perizinan.https://economy.okezone.com/read/2022/02/21/320/2550831/bpjs-kesehatan-jadi-syarat-sim-hingga-naik-haji-ini-komentar-pekerja-enggak-nyambungidhttps://economy.okezone.com/read/2022/02/21/320/2550831/bpjs-kesehatan-jadi-syarat-sim-hingga-naik-haji-ini-komentar-pekerja-enggak-nyambunghttps://economy.okezone.com/read/2022/02/21/320/2550831/bpjs-kesehatan-jadi-syarat-sim-hingga-naik-haji-ini-komentar-pekerja-enggak-nyambungSenin 21 Februari 2022 19:24 WIBAthika RahmaKomenter Pekerja soal Aturan Baru BPJS Kesehatan (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2022/02/21/320/2550831/bpjs-kesehatan-jadi-syarat-sim-hingga-naik-haji-ini-komentar-pekerja-enggak-nyambung-qastqDCpwq.jpgJAKARTA- Pemerintah akan mewajibkan masyarakat memiliki kartu BPJS Kesehatan untuk mengurus segala perizinan, mulai dari membuat SIM, STNK, hingga naik haji dan umrah. Hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program JKN. Namun, kebijakan pemerintah ini menuai pro dan kontra. Menurut Widi (27), salah seorang pekerja di All Seasons Hotel, BPJS Kesehatan tidak ada hubungannya perizinan-perizinan tersebut. BACA JUGA:Urus 3 Perizinan Ini Wajib Pakai BPJS Kesehatan, Apa Saja? "Nggak nyambung aja sih, ngapain juga bikin SIM harus pakai BPJS Kesehatan, mau asuransikan apa. Bikin SKCK, STNK kan itu kepemilikan kendaraan, kok nyambungnya ke kesehatan," ujar Widi saat ditemui MNC Portal Indonesia, Senin (21/2/2022). Widi juga mengatakan, kebijakan mewajibkan BPJS Kesehatan dalam pengurusan sejumlah izin dinilai cuma menambah iuran bagi masyarakat. "Sekarang pekerja wajib iuran BPJS Ketenagakerjaan. Terus wajib BPJS Kesehatan kalau mau urus segala macam. Iuran lagi, iuran lagi, jujur memberatkan," katanya. Widi berharap, dana yang ditarik pemerintah dari masyarakat memang benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. BACA JUGA:BPJS Kesehatan Jadi Syarat Bikin SIM hingga Daftar Haji "Saya berharap pengelolaannya benar-benar transparan, karena masyarakat sudah terpukul Covid-19, ditambah lagi kalau mau urus izin harus pakai syarat begini, jadi memberatkan," katanya.Rahmat (42), yang merupakan pekerja di Mall Kota Kasablanka, mengaku masih bisa menerima kebijakan pemerintah ini. "Saya sih setuju-setuju aja, kalau memang itu aturan dari pemerintah. Tapi kalau disuruh iuran lagi, ya, memberatkan tapi, ya, mau nggak mau kalau memang itu SOP pemerintah namanya kita rakyat kecil," katanya. Rahmat mengaku, dirinya sempat berpikir kalau pemerintah memanfaatkan segala lini untuk bisa terus menarik dana dari masyarakat. Namun, ia lebih memilih berpikir positif. "Ada pemikiran begitu. Tapi mungkin ada sisi baiknya pemerintah merencanakan begitu, kita ikutin aturan aja," katanya.JAKARTA- Pemerintah akan mewajibkan masyarakat memiliki kartu BPJS Kesehatan untuk mengurus segala perizinan, mulai dari membuat SIM, STNK, hingga naik haji dan umrah. Hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program JKN. Namun, kebijakan pemerintah ini menuai pro dan kontra. Menurut Widi (27), salah seorang pekerja di All Seasons Hotel, BPJS Kesehatan tidak ada hubungannya perizinan-perizinan tersebut. BACA JUGA:Urus 3 Perizinan Ini Wajib Pakai BPJS Kesehatan, Apa Saja? "Nggak nyambung aja sih, ngapain juga bikin SIM harus pakai BPJS Kesehatan, mau asuransikan apa. Bikin SKCK, STNK kan itu kepemilikan kendaraan, kok nyambungnya ke kesehatan," ujar Widi saat ditemui MNC Portal Indonesia, Senin (21/2/2022). Widi juga mengatakan, kebijakan mewajibkan BPJS Kesehatan dalam pengurusan sejumlah izin dinilai cuma menambah iuran bagi masyarakat. "Sekarang pekerja wajib iuran BPJS Ketenagakerjaan. Terus wajib BPJS Kesehatan kalau mau urus segala macam. Iuran lagi, iuran lagi, jujur memberatkan," katanya. Widi berharap, dana yang ditarik pemerintah dari masyarakat memang benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. BACA JUGA:BPJS Kesehatan Jadi Syarat Bikin SIM hingga Daftar Haji "Saya berharap pengelolaannya benar-benar transparan, karena masyarakat sudah terpukul Covid-19, ditambah lagi kalau mau urus izin harus pakai syarat begini, jadi memberatkan," katanya.Rahmat (42), yang merupakan pekerja di Mall Kota Kasablanka, mengaku masih bisa menerima kebijakan pemerintah ini. "Saya sih setuju-setuju aja, kalau memang itu aturan dari pemerintah. Tapi kalau disuruh iuran lagi, ya, memberatkan tapi, ya, mau nggak mau kalau memang itu SOP pemerintah namanya kita rakyat kecil," katanya. Rahmat mengaku, dirinya sempat berpikir kalau pemerintah memanfaatkan segala lini untuk bisa terus menarik dana dari masyarakat. Namun, ia lebih memilih berpikir positif. "Ada pemikiran begitu. Tapi mungkin ada sisi baiknya pemerintah merencanakan begitu, kita ikutin aturan aja," katanya.