Kebijakan penangkapan terukur di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) bisa mendorong pertumbuhan ekonomihttps://economy.okezone.com/read/2022/03/01/320/2554776/rencana-besar-menteri-kkp-bawa-banyak-peluang-investasi-perikananidhttps://economy.okezone.com/read/2022/03/01/320/2554776/rencana-besar-menteri-kkp-bawa-banyak-peluang-investasi-perikananhttps://economy.okezone.com/read/2022/03/01/320/2554776/rencana-besar-menteri-kkp-bawa-banyak-peluang-investasi-perikananSelasa 01 Maret 2022 17:02 WIBAzhfar MuhammadPenangkapan terukur pacu investasi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/03/01/320/2554776/rencana-besar-menteri-kkp-bawa-banyak-peluang-investasi-perikanan-N87GPJaHgt.jpgJAKARTA — Kebijakan penangkapan terukur di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir dan juga nasional. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, melalui kebijakan penangkapan berbasis kuota, KKP membagi wilayah penangkapan dalam enam zonasi dengan kuota yang ditawarkan mencapai 5,99 juta ton per tahun. BACA JUGA:Penangkapan Terukur, Kebijakan KKP Kelola Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan "Melalui kebijakan penangkapan berbasis kuota, KKP membagi wilayah penangkapan dalam enam zonasi dengan kuota yang ditawarkan mencapai 5,99 juta ton per tahun. Angka tersebut setengah dari jumlah stok ikan berdasarkan hasil kajian Komnas Kajiskan sebanyak 12,5 juta ton,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara dialog Blue Halo-S di Bali, Selasa (1/3/2022). Perikanan berbasis kuota akan menjadi alat utama kami untuk menjaga lingkungan laut dan pada saat yang bersamaan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. BACA JUGA:Stabilisasi Harga Ikan, KKP Targetkan SRG di 10 Daerah “Kebijakan ini akan dimulai pada tahun ini, tahun 2022. Penerapan kebijakan penangkapan terukur membuka banyak peluang investasi di bidang perikanan, mulai dari kegiatan di hulu hingga hilir. Peluang ini utamanya diberikan kepada pelaku usaha domestik, disusul investor dari luar negeri,” papanya. Konsep Blue Halo-S sendiri adalah memberikan konsesi pada perusahaan atau kelompok usaha untuk menangkap ikan secara komersial di perairan sekitar kawasan konservasi. "Kegiatan Blue Halo-S dapat berpartisipasi sebagai investor dalam kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota ini berdasarkan peraturan KKP dengan syarat dan ketentuan," ujarnya.Sebagai catatan, Dialog ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, serta Laurene Powell Jobs pendiri Earth Alliance, organisasi yang fokus pada kelestarian lingkungan. Menteri Trenggono memastikan, kebijakan penangkapan terukur sejalan dengan prinsip ekonomi biru, di mana kegiatan ekonomi di dalamnya mengutamakan prinsip keberlanjutan ekosistem. “KKP juga akan memperkuat pengelolaan wilayah konservasi untuk menjamin populasi ikan terjaga setiap tahunnya.Selain enam zona untuk penangkapan berbasis kuota, ada satu zona yang disiapkan sebagai lokasi spawning dan nursery ground yakni WPPNRI 714 yang selama ini menjadi tempat pemijahan ikan-ikan bernilai ekonomi tinggi,” pungkasnya.JAKARTA — Kebijakan penangkapan terukur di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir dan juga nasional. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, melalui kebijakan penangkapan berbasis kuota, KKP membagi wilayah penangkapan dalam enam zonasi dengan kuota yang ditawarkan mencapai 5,99 juta ton per tahun. BACA JUGA:Penangkapan Terukur, Kebijakan KKP Kelola Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan "Melalui kebijakan penangkapan berbasis kuota, KKP membagi wilayah penangkapan dalam enam zonasi dengan kuota yang ditawarkan mencapai 5,99 juta ton per tahun. Angka tersebut setengah dari jumlah stok ikan berdasarkan hasil kajian Komnas Kajiskan sebanyak 12,5 juta ton,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara dialog Blue Halo-S di Bali, Selasa (1/3/2022). Perikanan berbasis kuota akan menjadi alat utama kami untuk menjaga lingkungan laut dan pada saat yang bersamaan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. BACA JUGA:Stabilisasi Harga Ikan, KKP Targetkan SRG di 10 Daerah “Kebijakan ini akan dimulai pada tahun ini, tahun 2022. Penerapan kebijakan penangkapan terukur membuka banyak peluang investasi di bidang perikanan, mulai dari kegiatan di hulu hingga hilir. Peluang ini utamanya diberikan kepada pelaku usaha domestik, disusul investor dari luar negeri,” papanya. Konsep Blue Halo-S sendiri adalah memberikan konsesi pada perusahaan atau kelompok usaha untuk menangkap ikan secara komersial di perairan sekitar kawasan konservasi. "Kegiatan Blue Halo-S dapat berpartisipasi sebagai investor dalam kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota ini berdasarkan peraturan KKP dengan syarat dan ketentuan," ujarnya.Sebagai catatan, Dialog ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, serta Laurene Powell Jobs pendiri Earth Alliance, organisasi yang fokus pada kelestarian lingkungan. Menteri Trenggono memastikan, kebijakan penangkapan terukur sejalan dengan prinsip ekonomi biru, di mana kegiatan ekonomi di dalamnya mengutamakan prinsip keberlanjutan ekosistem. “KKP juga akan memperkuat pengelolaan wilayah konservasi untuk menjamin populasi ikan terjaga setiap tahunnya.Selain enam zona untuk penangkapan berbasis kuota, ada satu zona yang disiapkan sebagai lokasi spawning dan nursery ground yakni WPPNRI 714 yang selama ini menjadi tempat pemijahan ikan-ikan bernilai ekonomi tinggi,” pungkasnya.