Petani meminta pemerintah membangun pelabuhan ekspor minyak sawit mentah (calm palm oli/CPO) di Aceh.https://economy.okezone.com/read/2022/03/03/320/2555901/petani-minta-pemerintah-bangun-pelabuhan-ekspor-cpoidhttps://economy.okezone.com/read/2022/03/03/320/2555901/petani-minta-pemerintah-bangun-pelabuhan-ekspor-cpohttps://economy.okezone.com/read/2022/03/03/320/2555901/petani-minta-pemerintah-bangun-pelabuhan-ekspor-cpoKamis 03 Maret 2022 21:06 WIBAntaraPemerintah diminta membangun pelabuhan ekspor (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/03/03/320/2555901/petani-minta-pemerintah-bangun-pelabuhan-ekspor-cpo-eixVub5hKd.jpgJAKARTA - Petani meminta pemerintah membangun pelabuhan ekspor minyak sawit mentah (calm palm oli/CPO) di Aceh. Pelabuhan ekspor diharapkan meningkatkan harga sawit di daerah tersebut. “Ini supaya harga sawit di tingkat petani di Aceh tidak jauh berbeda dengan petani lain di luar Aceh,” kata Sekretaris Apkasindo Aceh Fadhli Ali di Banda Aceh, Kamis (3/3/2022). BACA JUGA:Hasil Temuan KPPU: Harga Minyak Goreng Tak Ikuti CPO Saat ini, dia menjelaskan, harga CPO dan tanda buah segar (TBS) kelapa sawit sedang tinggi dibandingkan beberapa pekan terakhir. Di Provinsi Jambi, menurut dia, harga TBS yang ditetapkan pemerintah Rp3.900 per kilogram untuk kelapa sawit usia 10-20 tahun. Di Sumatera Utara harga TBS mencapai Rp4.000 per kilogram, sedangkan di Aceh, harga TBS yang ditetapkan pemerintah Rp3.271 per kilogram. BACA JUGA:Perang Rusia-Ukraina, Harga CPO, Nikel hingga Timah Semakin Tinggi Oleh karena itu, lanjut dia, Pemerintah Aceh harus membangunkan pelabuhan ekspor CPO di daerah Tanah Rencong itu, mengingat potensi kelapa sawit Aceh sangat besar dalam upaya mensejahterakan masyarakat. “Di mana saja boleh dibangun, asalkan Aceh memiliki pelabuhan ekspor,” kata Fadhli. Dari tahun ke tahun, kata dia, hasil pertanian Aceh selalu diekspor melalui Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Sehingga dengan adanya pelabuhan ekspor di provinsi paling barat Indonesia itu akan berdampak terhadap penambahan pendapat daerah.Apalagi, kata dia, ke depan pemerintah pusat mengusulkan dana bagi hasil dari pungutan ekspor CPO, yang tentunya juga dapat menambah pendapatan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif juga harus mendesak agar dibangun pelabuhan ekspor di Aceh, kata Fadhli. Data Apkasindo, luas perkebunan sawit mencapai 535.000 hektare di seluruh Aceh dan 235.400 hektare atau 44% di antaranya merupakan perkebunan sawit rakyat. Oleh karena itu, dia berharap agar Pemerintah Aceh serius mengurus persoalan yang berkaitan dengan petani kelapa sawit, yang turut menyumbang pendapatan untuk negara serta menampung banyak tenaga kerja.JAKARTA - Petani meminta pemerintah membangun pelabuhan ekspor minyak sawit mentah (calm palm oli/CPO) di Aceh. Pelabuhan ekspor diharapkan meningkatkan harga sawit di daerah tersebut. “Ini supaya harga sawit di tingkat petani di Aceh tidak jauh berbeda dengan petani lain di luar Aceh,” kata Sekretaris Apkasindo Aceh Fadhli Ali di Banda Aceh, Kamis (3/3/2022). BACA JUGA:Hasil Temuan KPPU: Harga Minyak Goreng Tak Ikuti CPO Saat ini, dia menjelaskan, harga CPO dan tanda buah segar (TBS) kelapa sawit sedang tinggi dibandingkan beberapa pekan terakhir. Di Provinsi Jambi, menurut dia, harga TBS yang ditetapkan pemerintah Rp3.900 per kilogram untuk kelapa sawit usia 10-20 tahun. Di Sumatera Utara harga TBS mencapai Rp4.000 per kilogram, sedangkan di Aceh, harga TBS yang ditetapkan pemerintah Rp3.271 per kilogram. BACA JUGA:Perang Rusia-Ukraina, Harga CPO, Nikel hingga Timah Semakin Tinggi Oleh karena itu, lanjut dia, Pemerintah Aceh harus membangunkan pelabuhan ekspor CPO di daerah Tanah Rencong itu, mengingat potensi kelapa sawit Aceh sangat besar dalam upaya mensejahterakan masyarakat. “Di mana saja boleh dibangun, asalkan Aceh memiliki pelabuhan ekspor,” kata Fadhli. Dari tahun ke tahun, kata dia, hasil pertanian Aceh selalu diekspor melalui Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Sehingga dengan adanya pelabuhan ekspor di provinsi paling barat Indonesia itu akan berdampak terhadap penambahan pendapat daerah.Apalagi, kata dia, ke depan pemerintah pusat mengusulkan dana bagi hasil dari pungutan ekspor CPO, yang tentunya juga dapat menambah pendapatan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif juga harus mendesak agar dibangun pelabuhan ekspor di Aceh, kata Fadhli. Data Apkasindo, luas perkebunan sawit mencapai 535.000 hektare di seluruh Aceh dan 235.400 hektare atau 44% di antaranya merupakan perkebunan sawit rakyat. Oleh karena itu, dia berharap agar Pemerintah Aceh serius mengurus persoalan yang berkaitan dengan petani kelapa sawit, yang turut menyumbang pendapatan untuk negara serta menampung banyak tenaga kerja.