Pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) terancam dengan persetujuan perjanjian dagang Indonesia – Bangladesh.https://economy.okezone.com/read/2022/03/04/320/2556387/ikm-tekstil-terancam-perjanjian-dagang-ri-bangladesh-ada-apaidhttps://economy.okezone.com/read/2022/03/04/320/2556387/ikm-tekstil-terancam-perjanjian-dagang-ri-bangladesh-ada-apahttps://economy.okezone.com/read/2022/03/04/320/2556387/ikm-tekstil-terancam-perjanjian-dagang-ri-bangladesh-ada-apaJum'at 04 Maret 2022 15:49 WIBMichelle NataliaPengusaha Tekstil hadapi ancaman produk impor (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2022/03/04/320/2556387/ikm-tekstil-terancam-perjanjian-dagang-ri-bangladesh-ada-apa-OK83tWBKZp.jpgJAKARTA - Pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) terancam dengan persetujuan perjanjian dagang Indonesia – Bangladesh Preferential Trade Agreement (IB-PTA). Pasalnya, sejumlah produk tekstil turut menjadi bahasan perundingan dalam perjanjian tersebut. Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan bahwa produksi sedang full karena kebanjiran order hingga Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Hal ini membuat mereka membutuhkan tenaga penjahit lebih untuk mengejar target produksi. BACA JUGA:Insentif Impor Hambat Industri Tekstil Dalam Negeri “Kita kebanjiran order sejak awal tahun ini. Hal ini karena dibukanya perkantoran dan pertemuan tatap muka di sekolah sehingga perlu seragam baru. Kita juga masih perlu penjahit lagi untuk kejar target sampai lebaran tahun ini,” kata Nandi di Jakarta, Jumat(4/3/2022). Nandi khawatir dengan adanya IB-PTA ini dapat merusak pasar domestik IKM garmen. Apalagi, kondisi IKM konveksi sekarang masih belum pulih pasca pembatasan mobilitas masyarakat akibat Covid-19. BACA JUGA:Bertahan di Masa Covid-19, Pengusaha Tekstil Minta Insentif “Kalau impor garmen masuk lagi, tentu ini jadi berat buat IKM. Masyarakat akan lebih memilih produk impor yang murah dibandingkan produk IKM. Bisa-bisa tutup satu per satu lagi seperti di awal pandemi yang lalu,” ucap dia. Diwaktu yang sama, Direktur Eksekutif Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) Riza Muhidin menjelaskan bahwa fenomena kebanjiran order IKM ini karena adanya sejumlah trade remedies yang disahkan, salah satunya safeguard pakaian jadi.“Safeguard pakaian jadi ini perlu dioptimalkan. Dalam safeguard juga Bangladesh dikecualikan sehingga ancaman barang impor murah ini jadi hal yang pasti terjadi jika IB-PTA disahkan,” ucap Riza. Dia juga menambahkan bahwa efek disahkannya IB-PTA ini akan berdampak bagi industri TPT hulu dan hilir tekstil di dalam negeri. Padahal, industri TPT telah menargetkan adanya investasi baru di tahun ini. “Efek domino IB-PTA ini tidak hanya dirasakan oleh produsen garmen saja, tapi industri serat, benang dan kain juga akan kena imbasnya. Rasanya percuma kalau target investasi TPT tahun ini beriringan dengan pengesahan IB-PTA,” ujar dia. Riza berharap iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing sekarang dapat dijaga. Dia menambahkan, masih banyak tantangan industri TPT yang masih belum terselesaikan. “Masih banyak tantangan yang masih belum selesai hingga sekarang seperti mahalnya kontainer, kenaikan harga energi, dan importasi tekstil ilegal. Harusnya pemerintah lebih menitikberatkan hal-hal krusial dibandingkan perjanjian dagang yang kurang menguntungkan bagi Indonesia,” tegas Riza.JAKARTA - Pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) terancam dengan persetujuan perjanjian dagang Indonesia – Bangladesh Preferential Trade Agreement (IB-PTA). Pasalnya, sejumlah produk tekstil turut menjadi bahasan perundingan dalam perjanjian tersebut. Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan bahwa produksi sedang full karena kebanjiran order hingga Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Hal ini membuat mereka membutuhkan tenaga penjahit lebih untuk mengejar target produksi. BACA JUGA:Insentif Impor Hambat Industri Tekstil Dalam Negeri “Kita kebanjiran order sejak awal tahun ini. Hal ini karena dibukanya perkantoran dan pertemuan tatap muka di sekolah sehingga perlu seragam baru. Kita juga masih perlu penjahit lagi untuk kejar target sampai lebaran tahun ini,” kata Nandi di Jakarta, Jumat(4/3/2022). Nandi khawatir dengan adanya IB-PTA ini dapat merusak pasar domestik IKM garmen. Apalagi, kondisi IKM konveksi sekarang masih belum pulih pasca pembatasan mobilitas masyarakat akibat Covid-19. BACA JUGA:Bertahan di Masa Covid-19, Pengusaha Tekstil Minta Insentif “Kalau impor garmen masuk lagi, tentu ini jadi berat buat IKM. Masyarakat akan lebih memilih produk impor yang murah dibandingkan produk IKM. Bisa-bisa tutup satu per satu lagi seperti di awal pandemi yang lalu,” ucap dia. Diwaktu yang sama, Direktur Eksekutif Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) Riza Muhidin menjelaskan bahwa fenomena kebanjiran order IKM ini karena adanya sejumlah trade remedies yang disahkan, salah satunya safeguard pakaian jadi.“Safeguard pakaian jadi ini perlu dioptimalkan. Dalam safeguard juga Bangladesh dikecualikan sehingga ancaman barang impor murah ini jadi hal yang pasti terjadi jika IB-PTA disahkan,” ucap Riza. Dia juga menambahkan bahwa efek disahkannya IB-PTA ini akan berdampak bagi industri TPT hulu dan hilir tekstil di dalam negeri. Padahal, industri TPT telah menargetkan adanya investasi baru di tahun ini. “Efek domino IB-PTA ini tidak hanya dirasakan oleh produsen garmen saja, tapi industri serat, benang dan kain juga akan kena imbasnya. Rasanya percuma kalau target investasi TPT tahun ini beriringan dengan pengesahan IB-PTA,” ujar dia. Riza berharap iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing sekarang dapat dijaga. Dia menambahkan, masih banyak tantangan industri TPT yang masih belum terselesaikan. “Masih banyak tantangan yang masih belum selesai hingga sekarang seperti mahalnya kontainer, kenaikan harga energi, dan importasi tekstil ilegal. Harusnya pemerintah lebih menitikberatkan hal-hal krusial dibandingkan perjanjian dagang yang kurang menguntungkan bagi Indonesia,” tegas Riza.