Presiden Joko Widodo meminta pembangunan infrastruktur bakal rampung pada 2024.https://economy.okezone.com/read/2022/03/08/470/2558124/menteri-basuki-dapat-arahan-dari-presiden-jokowi-soal-infrastruktur-2024idhttps://economy.okezone.com/read/2022/03/08/470/2558124/menteri-basuki-dapat-arahan-dari-presiden-jokowi-soal-infrastruktur-2024https://economy.okezone.com/read/2022/03/08/470/2558124/menteri-basuki-dapat-arahan-dari-presiden-jokowi-soal-infrastruktur-2024Selasa 08 Maret 2022 12:54 WIBIqbal Dwi PurnamaMenteri Basuki kejar target pembangunan infrastruktur (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/03/08/470/2558124/menteri-basuki-dapat-arahan-dari-presiden-jokowi-soal-infrastruktur-2024-8581CKc3Nq.jpgJAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta pembangunan infrastruktur bakal rampung pada 2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur bakal di kebut penyelesaian untuk mencapai target yang sudah diberikan oleh Presiden. BACA JUGA:Penyelenggaraan G20 Buka Peluang Percepat Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal "Sesuai arahan presiden, bahwa pembangunan infrastruktur sebisanya bakal diselesaikan pada 2024 ini," ujar Menteri Basuki pada acara Penandatanganan Perjanjian Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Selasa (8/3/2022). Oleh sebab itu Menteri Basuki mengatakan pada tahun 2023 tidak akan ada pembangunan infrastruktur baru, namun hanya tinggal tahap penyelesaian pembangunan infrastruktur yang dikerjakan sebelumnya. BACA JUGA:LMAN Habiskan Rp105,62 Triliun Bayarin Lahan Proyek Infrastruktur "Mengimplementasi arahan itu, tidak akan ada pembangunan baru di 2023, kecuali menyelesaikan pembangunan yang sudah kita mulai pada tahun sebelumnya," kata Menteri Basuki. "Sehingga betul-betul nanti semua pembangunan sudah bisa dimanfaatkan pada tahun 2024," sambungnya.Selain itu Menteri Basuki terus berpesan agar pembangunan yang dilakukan tidak merusak alam. Oleh sebab itu menurutnya dalam hal pemilihan kontrak harus yang mempunyai tata kelola yang baik. "Ini barang pemerintah, yang akan di KPBU kan, jadi sehingga tata kelola harus tetap dijaga, tidak seenake udele dewe untuk memilih kontraktor," lanjut Menteri Basuki. Menurutnya permasalahan tata kelola muncul pada saat pengadaan barang dan jasa, oleh karenanya pada proses tersebut harus di cermati betul agar pembangunannya sesuai dengan target yang diharapkan. "Karena tujuannya kualitas yang baik, dan tata kelola yang baik, jadi saya kira tata kelola harus kita jaga betul, baik secara financeing maupun dalam pelaksanaannya," pungkas Menteri Basuki.JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta pembangunan infrastruktur bakal rampung pada 2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur bakal di kebut penyelesaian untuk mencapai target yang sudah diberikan oleh Presiden. BACA JUGA:Penyelenggaraan G20 Buka Peluang Percepat Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal "Sesuai arahan presiden, bahwa pembangunan infrastruktur sebisanya bakal diselesaikan pada 2024 ini," ujar Menteri Basuki pada acara Penandatanganan Perjanjian Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Selasa (8/3/2022). Oleh sebab itu Menteri Basuki mengatakan pada tahun 2023 tidak akan ada pembangunan infrastruktur baru, namun hanya tinggal tahap penyelesaian pembangunan infrastruktur yang dikerjakan sebelumnya. BACA JUGA:LMAN Habiskan Rp105,62 Triliun Bayarin Lahan Proyek Infrastruktur "Mengimplementasi arahan itu, tidak akan ada pembangunan baru di 2023, kecuali menyelesaikan pembangunan yang sudah kita mulai pada tahun sebelumnya," kata Menteri Basuki. "Sehingga betul-betul nanti semua pembangunan sudah bisa dimanfaatkan pada tahun 2024," sambungnya.Selain itu Menteri Basuki terus berpesan agar pembangunan yang dilakukan tidak merusak alam. Oleh sebab itu menurutnya dalam hal pemilihan kontrak harus yang mempunyai tata kelola yang baik. "Ini barang pemerintah, yang akan di KPBU kan, jadi sehingga tata kelola harus tetap dijaga, tidak seenake udele dewe untuk memilih kontraktor," lanjut Menteri Basuki. Menurutnya permasalahan tata kelola muncul pada saat pengadaan barang dan jasa, oleh karenanya pada proses tersebut harus di cermati betul agar pembangunannya sesuai dengan target yang diharapkan. "Karena tujuannya kualitas yang baik, dan tata kelola yang baik, jadi saya kira tata kelola harus kita jaga betul, baik secara financeing maupun dalam pelaksanaannya," pungkas Menteri Basuki.