Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengizinkan pemerintah daerah membangun Dana Abadi Daerah.https://economy.okezone.com/read/2022/03/11/320/2559915/sri-mulyani-pemda-bisa-bangun-dana-abadi-asalidhttps://economy.okezone.com/read/2022/03/11/320/2559915/sri-mulyani-pemda-bisa-bangun-dana-abadi-asalhttps://economy.okezone.com/read/2022/03/11/320/2559915/sri-mulyani-pemda-bisa-bangun-dana-abadi-asalJum'at 11 Maret 2022 10:45 WIBMichelle NataliaSri Mulyani izinkan pemda bentuk dana abadi (Foto: Instagram)https://img.okezone.com/content/2022/03/11/320/2559915/sri-mulyani-pemda-bisa-bangun-dana-abadi-asal-EsbbzySFgl.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengizinkan pemerintah daerah membangun Dana Abadi Daerah. Namun hal ini hanya bagi daerah yang sumber daya alamnya surplus. BACA JUGA:Sri Mulyani: Tak Ada Negara Makmur dan Kuat Tanpa Pajak “Saya ingin sampaikan di dalam Undang-Undang HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah) ini adalah untuk daerah-daerah yang memiliki surplus karena sumber daya alam, mereka bisa membangun apa yang disebut Dana Abadi Daerah,” kata Sri dalam Kick Off Sosialisasi UU HKPD di Demak, Kamis (10/3/2022). BACA JUGA:Pelebaran Defisit APBN Wajar, Sri Mulyani Yakin Bisa Bayar Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja daerah dengan tidak mengurangi dana pokok. Dana Abadi Daerah dapat dibentuk oleh daerah yang memiliki kapasitas fiskal daerah yang sangat tinggi dan telah memenuhi kebutuhan pelayanan dasar publik.Tujuan pembentukan Dana Abadi Daerah adalah untuk mendapat manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya, serta memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah dan kemanfaatan umum lintas generasi. Prinsip pengelolaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dikelola oleh Bendahara Umum Daerah atau BLUD, serta dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai. “Sama seperti (pemerintah) pusat yang sekarang memiliki dana abadi untuk LPDP, penelitian, perguruan tinggi, budaya, maka kita berharap untuk daerah-daerah yang memiliki sumber daya yang melimpah tidak harus habis atau kemudian dipakai untuk belanja-belanja yang kualitasnya tidak langsung berhubungan dengan kemakmuran masyarakat. Tentu kita harus menabung di dalam rangka untuk generasi yang akan datang juga bisa menikmati hasil sumber daya alam tersebut,” pungkas Sri.JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengizinkan pemerintah daerah membangun Dana Abadi Daerah. Namun hal ini hanya bagi daerah yang sumber daya alamnya surplus. BACA JUGA:Sri Mulyani: Tak Ada Negara Makmur dan Kuat Tanpa Pajak “Saya ingin sampaikan di dalam Undang-Undang HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah) ini adalah untuk daerah-daerah yang memiliki surplus karena sumber daya alam, mereka bisa membangun apa yang disebut Dana Abadi Daerah,” kata Sri dalam Kick Off Sosialisasi UU HKPD di Demak, Kamis (10/3/2022). BACA JUGA:Pelebaran Defisit APBN Wajar, Sri Mulyani Yakin Bisa Bayar Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja daerah dengan tidak mengurangi dana pokok. Dana Abadi Daerah dapat dibentuk oleh daerah yang memiliki kapasitas fiskal daerah yang sangat tinggi dan telah memenuhi kebutuhan pelayanan dasar publik.Tujuan pembentukan Dana Abadi Daerah adalah untuk mendapat manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya, serta memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah dan kemanfaatan umum lintas generasi. Prinsip pengelolaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dikelola oleh Bendahara Umum Daerah atau BLUD, serta dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai. “Sama seperti (pemerintah) pusat yang sekarang memiliki dana abadi untuk LPDP, penelitian, perguruan tinggi, budaya, maka kita berharap untuk daerah-daerah yang memiliki sumber daya yang melimpah tidak harus habis atau kemudian dipakai untuk belanja-belanja yang kualitasnya tidak langsung berhubungan dengan kemakmuran masyarakat. Tentu kita harus menabung di dalam rangka untuk generasi yang akan datang juga bisa menikmati hasil sumber daya alam tersebut,” pungkas Sri.