Anggaran Pilpres dan Pilkada Serentak 2024 menjadi sorotan masyarakat.https://economy.okezone.com/read/2022/03/14/320/2561079/uang-rp110-triliun-untuk-pilpres-dan-pilkada-menko-luhut-nah-itu-yang-rakyat-ngomongidhttps://economy.okezone.com/read/2022/03/14/320/2561079/uang-rp110-triliun-untuk-pilpres-dan-pilkada-menko-luhut-nah-itu-yang-rakyat-ngomonghttps://economy.okezone.com/read/2022/03/14/320/2561079/uang-rp110-triliun-untuk-pilpres-dan-pilkada-menko-luhut-nah-itu-yang-rakyat-ngomongSenin 14 Maret 2022 07:51 WIBAzhfar MuhammadMenko Luhut buka-bukaan soal penundaan Pemilu 2024 (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2022/03/14/320/2561079/uang-rp110-triliun-untuk-pilpres-dan-pilkada-menko-luhut-nah-itu-yang-rakyat-ngomong-Yf6dG0Vo9I.jpgJAKARTA - Anggaran Pilpres dan Pilkada Serentak 2024 menjadi sorotan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun blak-blakan soal wacana penundaan Pilpres dan Pilkada 2024. Menko Luhut menilai saat ini masyarakat menyoroti besarnya anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang ditaksir mencapai Rp110 triliun. BACA JUGA:Survei Pilpres 2024, SMRC Ungkap Elektabilitas Anies Kalahkan Prabowo Subianto “Jadi Sekarang kita coba tangkap dari publik, itu bilang kita mau habisin Rp110 triliun lebih untuk memilih keadaan begini, ngapain sih Rp110 triliun untuk pilpres dengan pilkada. Nah itu yang rakyat ngomong,” kata Menko Luhut dalam akun youtube Corbuzier dikutip, Senin (14/3/2022). BACA JUGA:Survei Pilpres 2024, Elektabilitas Anies Ungguli Prabowo dan Ganjar Pranowo Luhut mengungkap rujukan yang dipakai untuk penundaan pemilu adalah big data percakapan masyarakat di media sosial. Dari percakapan tersebut, kata Luhut, masyarakat menginginkan pemilu ditunda. "Kita kan punya big data, kita ingin lihat, dari big data itu 110 juta masyarakat itu macam-macam, dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter, kira-kira 110 juta-lah" katanya.Luhut juga menyebutkan apabila masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang, Indonesia akan lebih baik. Luhut bilang, pendapat itu dalam kapasitas pribadi, bukan sebagai salah satu menteri yang membantu Jokowi sejak memimpin Indonesia pada Oktober 2014. "Kalau ditambah 3 tahun, mungkin sekali, akan lebih baik. Sekali (tambah tiga tahun), penambahan 3 tahun masa jabatan Jokowi, antara lain kinerjanya, pribadinya, capaian yang bergerak naik, serta keadaan sekarang ini,” tandasnya. Luhut mengatakan, tingkat kepuasan publik atas kinerja Jokowi di atas angka 70% dan Jokowi merupakan sosok yang sederhana dan pekerja keras. Bahkan, Jokowi sering mendapat pujian dari pemimpin dunia.JAKARTA - Anggaran Pilpres dan Pilkada Serentak 2024 menjadi sorotan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun blak-blakan soal wacana penundaan Pilpres dan Pilkada 2024. Menko Luhut menilai saat ini masyarakat menyoroti besarnya anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang ditaksir mencapai Rp110 triliun. BACA JUGA:Survei Pilpres 2024, SMRC Ungkap Elektabilitas Anies Kalahkan Prabowo Subianto “Jadi Sekarang kita coba tangkap dari publik, itu bilang kita mau habisin Rp110 triliun lebih untuk memilih keadaan begini, ngapain sih Rp110 triliun untuk pilpres dengan pilkada. Nah itu yang rakyat ngomong,” kata Menko Luhut dalam akun youtube Corbuzier dikutip, Senin (14/3/2022). BACA JUGA:Survei Pilpres 2024, Elektabilitas Anies Ungguli Prabowo dan Ganjar Pranowo Luhut mengungkap rujukan yang dipakai untuk penundaan pemilu adalah big data percakapan masyarakat di media sosial. Dari percakapan tersebut, kata Luhut, masyarakat menginginkan pemilu ditunda. "Kita kan punya big data, kita ingin lihat, dari big data itu 110 juta masyarakat itu macam-macam, dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter, kira-kira 110 juta-lah" katanya.Luhut juga menyebutkan apabila masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang, Indonesia akan lebih baik. Luhut bilang, pendapat itu dalam kapasitas pribadi, bukan sebagai salah satu menteri yang membantu Jokowi sejak memimpin Indonesia pada Oktober 2014. "Kalau ditambah 3 tahun, mungkin sekali, akan lebih baik. Sekali (tambah tiga tahun), penambahan 3 tahun masa jabatan Jokowi, antara lain kinerjanya, pribadinya, capaian yang bergerak naik, serta keadaan sekarang ini,” tandasnya. Luhut mengatakan, tingkat kepuasan publik atas kinerja Jokowi di atas angka 70% dan Jokowi merupakan sosok yang sederhana dan pekerja keras. Bahkan, Jokowi sering mendapat pujian dari pemimpin dunia.