Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji dengan mewujudkan pengelolaan dana haji yang dapat membawa kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan negara secara berkelanjutan.https://economy.okezone.com/read/2022/03/25/320/2568022/wapres-ingatkan-bpkh-soal-investasi-dana-hajiidhttps://economy.okezone.com/read/2022/03/25/320/2568022/wapres-ingatkan-bpkh-soal-investasi-dana-hajihttps://economy.okezone.com/read/2022/03/25/320/2568022/wapres-ingatkan-bpkh-soal-investasi-dana-hajiJum'at 25 Maret 2022 21:03 WIBBinti MufaridaWapres ingatkan BPKH soal investasi dana haji. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/03/25/320/2568022/wapres-ingatkan-bpkh-soal-investasi-dana-haji-t7Y1XiGTyt.jpgJAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji dengan mewujudkan pengelolaan dana haji yang dapat membawa kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan negara secara berkelanjutan. “Pada kesempatan kali ini, saya ingin menekankan dua hal yang perlu menjadi perhatian BPKH. Pertama, BPKH perlu mengkaji secara mendalam dan memilih berbagai opsi instrumen investasi haji yang betul-betul memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji,” ungkap Wapres saat menjadi keynote speaker pada Global Islamic Investment Forum (GIIF) 2022, Jumat (25/3/2022). Wapres mengatakan investasi pada sektor-sektor yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji yakni akomodasi, transportasi serta ready meal and services, harus dilakukan dengan mengedepankan tujuan utamanya yakni peningkatan layanan kepada jemaah haji Indonesia.  BACA JUGA:Jadi Pemegang Saham Pengendali, BPKH Bisa Perkuat Portofolio Dana Haji di Bank Muamalat Selain itu, Wapres minta agar BPKH juga perlu juga untuk menelaah penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan ibadah haji pascapandemi Covid-19, misalnya terkait layanan kesehatan, termasuk bila ada peluang investasi haji pada instrumen investasi di bidang tersebut. “Kedua, saya minta BPKH untuk melakukan pengkajian mendalam terhadap berbagai alternatif investasi yang berkelanjutan, aman, mengedepankan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola, serta mendorong pengembangan keuangan sosial syariah (Islamic Social Finance),” ungkapnya. Wapres melaporkan berdasarkan laporan diterimanya, saldo dana haji yang dikelola BPKH pada 2021 mencapai Rp158,8 triliun, meningkat 9,6% dibanding tahun 2020. Hal ini juga diiringi dengan penambahan nilai manfaat, yang mencapai Rp10,55 triliun atau bertambah 41,9% dibanding tahun sebelumnya.  BACA JUGA:Klarifikasi Soal Dana Haji, Ustaz Adi Hidayat Sambangi BPKH Oleh karena itum Wapres menegaskan bahwa mandat yang diemban BPKH layaknya manajer investasi atas dana haji yang dititipkan untuk dikelola. “Maka BPKH harus menyusun strategi investasi dana haji untuk menunaikan amanah tersebut, agar dana yang dikelolanya dapat memberikan kemaslahatan yang berkelanjutan, baik bagi para jemaah haji maupun masyarakat secara luas,” tegasnya.JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji dengan mewujudkan pengelolaan dana haji yang dapat membawa kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan negara secara berkelanjutan. “Pada kesempatan kali ini, saya ingin menekankan dua hal yang perlu menjadi perhatian BPKH. Pertama, BPKH perlu mengkaji secara mendalam dan memilih berbagai opsi instrumen investasi haji yang betul-betul memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji,” ungkap Wapres saat menjadi keynote speaker pada Global Islamic Investment Forum (GIIF) 2022, Jumat (25/3/2022). Wapres mengatakan investasi pada sektor-sektor yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji yakni akomodasi, transportasi serta ready meal and services, harus dilakukan dengan mengedepankan tujuan utamanya yakni peningkatan layanan kepada jemaah haji Indonesia.  BACA JUGA:Jadi Pemegang Saham Pengendali, BPKH Bisa Perkuat Portofolio Dana Haji di Bank Muamalat Selain itu, Wapres minta agar BPKH juga perlu juga untuk menelaah penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan ibadah haji pascapandemi Covid-19, misalnya terkait layanan kesehatan, termasuk bila ada peluang investasi haji pada instrumen investasi di bidang tersebut. “Kedua, saya minta BPKH untuk melakukan pengkajian mendalam terhadap berbagai alternatif investasi yang berkelanjutan, aman, mengedepankan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola, serta mendorong pengembangan keuangan sosial syariah (Islamic Social Finance),” ungkapnya. Wapres melaporkan berdasarkan laporan diterimanya, saldo dana haji yang dikelola BPKH pada 2021 mencapai Rp158,8 triliun, meningkat 9,6% dibanding tahun 2020. Hal ini juga diiringi dengan penambahan nilai manfaat, yang mencapai Rp10,55 triliun atau bertambah 41,9% dibanding tahun sebelumnya.  BACA JUGA:Klarifikasi Soal Dana Haji, Ustaz Adi Hidayat Sambangi BPKH Oleh karena itum Wapres menegaskan bahwa mandat yang diemban BPKH layaknya manajer investasi atas dana haji yang dititipkan untuk dikelola. “Maka BPKH harus menyusun strategi investasi dana haji untuk menunaikan amanah tersebut, agar dana yang dikelolanya dapat memberikan kemaslahatan yang berkelanjutan, baik bagi para jemaah haji maupun masyarakat secara luas,” tegasnya.