Kantor Staf Presiden RI mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk lebih aktif melakukan monitoring realisasi belanja barang/jasa di seluruh instansi pemerintah.https://economy.okezone.com/read/2022/03/28/320/2568901/tekan-belanja-impor-ksp-pantau-realisasi-anggaran-k-l-beli-produk-lokalidhttps://economy.okezone.com/read/2022/03/28/320/2568901/tekan-belanja-impor-ksp-pantau-realisasi-anggaran-k-l-beli-produk-lokalhttps://economy.okezone.com/read/2022/03/28/320/2568901/tekan-belanja-impor-ksp-pantau-realisasi-anggaran-k-l-beli-produk-lokalSenin 28 Maret 2022 10:21 WIBRaka Dwi NoviantoIlustrasi UMKM lokal. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/03/28/320/2568901/tekan-belanja-impor-ksp-pantau-realisasi-anggaran-k-l-beli-produk-lokal-b7Ys8tmaB7.jpgJAKARTA - Kantor Staf Presiden RI mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk lebih aktif melakukan monitoring realisasi belanja barang/jasa di seluruh instansi pemerintah. "Sesuai arahan bapak Presiden yakni memaksimalkan produk dalam negeri benar-benar dilaksanakan, KSP akan mengawal dan mendorong Kemenkeu dan LKPP dapat secara aktif memonitor realisasi anggaran belanja barang/jasa di seluruh instansi pemerintah," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono dalam keterangannya, Senin (28/3/2022)., KSP juga akan memastikan Kementerian, Lembaga, dan BUMN untuk memenuhi ketentuan alokasi produk koperasi dan UMKM sebesar minimal 40 persen dari keseluruhan jumlah pengadaan barang/jasa. Sebab, sambung dia, per Maret 2022 target alokasi 40 persen tersebut belum tercapai.  BACA JUGA:RI Jadi Negara Ekspor Bahan Mentah Hampir 50%, Erick Thohir: Harus Hilirisasi "Diharapkan seiring waktu nanti pengawasan dapat diperketat untuk memastikan target tersebut bisa terpenuhi," ucapnya. Menurutnya, sebenarnya banyak unit produksi di Indonesia yang masuk dalam kategori UMKM, yang mampu memenuhi kebutuhan atas barang-barang K/L atau BUMN. Tinggal bagaimana bisa melakukan matching antara supply dan demand domestik tersebut. Edy menilai, kementerian/lembaga, Pemda, serta BUMN/BUMD harus cerdas dalam mencari, memilih, dan memilah produk hasil karya anak bangsa. "Harus pro-aktif, tidak boleh hanya menunggu," tegasnya. Di sisi lain, dia menyebut Kementerian Koperasi dan UMKM beserta stakeholdernya harus meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi UMKM. Sehingga, dapat memenuhi tuntutan pengguna dan cukup kompetitif. Dia pun menekankan jangan sampai pengguna harus membeli dengan harga jauh lebih mahal, kualitas kurang memadai, dan ketersediaan pasokan yang tidak menentu.  BACA JUGA:Ekspor Bahan Mentah 50%, Erick Thohir: Kita Terjebak Cari Uang Cepat Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kejengkelaannya karena pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah masih diisi oleh barang-barang impor. Presiden Joko Widodo menyampaikan itu, dalam acara Pengarahan tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia pada Jumat (25/3/2022). "Jika impor dilakukan untuk barang-barang seperti mesin yang belum bisa kita hasilkan sendiri tentu bisa dimengerti. Nah ini tidak, jadi sangat beralasan sekali kejengkelan bapak Presiden," pungkasnya.JAKARTA - Kantor Staf Presiden RI mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk lebih aktif melakukan monitoring realisasi belanja barang/jasa di seluruh instansi pemerintah. "Sesuai arahan bapak Presiden yakni memaksimalkan produk dalam negeri benar-benar dilaksanakan, KSP akan mengawal dan mendorong Kemenkeu dan LKPP dapat secara aktif memonitor realisasi anggaran belanja barang/jasa di seluruh instansi pemerintah," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono dalam keterangannya, Senin (28/3/2022)., KSP juga akan memastikan Kementerian, Lembaga, dan BUMN untuk memenuhi ketentuan alokasi produk koperasi dan UMKM sebesar minimal 40 persen dari keseluruhan jumlah pengadaan barang/jasa. Sebab, sambung dia, per Maret 2022 target alokasi 40 persen tersebut belum tercapai.  BACA JUGA:RI Jadi Negara Ekspor Bahan Mentah Hampir 50%, Erick Thohir: Harus Hilirisasi "Diharapkan seiring waktu nanti pengawasan dapat diperketat untuk memastikan target tersebut bisa terpenuhi," ucapnya. Menurutnya, sebenarnya banyak unit produksi di Indonesia yang masuk dalam kategori UMKM, yang mampu memenuhi kebutuhan atas barang-barang K/L atau BUMN. Tinggal bagaimana bisa melakukan matching antara supply dan demand domestik tersebut. Edy menilai, kementerian/lembaga, Pemda, serta BUMN/BUMD harus cerdas dalam mencari, memilih, dan memilah produk hasil karya anak bangsa. "Harus pro-aktif, tidak boleh hanya menunggu," tegasnya. Di sisi lain, dia menyebut Kementerian Koperasi dan UMKM beserta stakeholdernya harus meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi UMKM. Sehingga, dapat memenuhi tuntutan pengguna dan cukup kompetitif. Dia pun menekankan jangan sampai pengguna harus membeli dengan harga jauh lebih mahal, kualitas kurang memadai, dan ketersediaan pasokan yang tidak menentu.  BACA JUGA:Ekspor Bahan Mentah 50%, Erick Thohir: Kita Terjebak Cari Uang Cepat Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kejengkelaannya karena pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah masih diisi oleh barang-barang impor. Presiden Joko Widodo menyampaikan itu, dalam acara Pengarahan tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia pada Jumat (25/3/2022). "Jika impor dilakukan untuk barang-barang seperti mesin yang belum bisa kita hasilkan sendiri tentu bisa dimengerti. Nah ini tidak, jadi sangat beralasan sekali kejengkelan bapak Presiden," pungkasnya.