Pelni mendapat dana Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp2,2 triliun.https://economy.okezone.com/read/2022/03/29/320/2569832/kelola-dana-pso-rp2-2-triliun-ini-strategi-pelni-terapkan-grcidhttps://economy.okezone.com/read/2022/03/29/320/2569832/kelola-dana-pso-rp2-2-triliun-ini-strategi-pelni-terapkan-grchttps://economy.okezone.com/read/2022/03/29/320/2569832/kelola-dana-pso-rp2-2-triliun-ini-strategi-pelni-terapkan-grcSelasa 29 Maret 2022 16:58 WIBAthika RahmaPelni Kelola Dana PSO (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/03/29/320/2569832/kelola-dana-pso-rp2-2-triliun-ini-strategi-pelni-terapkan-grc-ZC2ZJlvbUl.jpgJAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mendapat dana Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp2,2 triliun. Komisaris Utama Pelni Ali Masykur Musa mengatakan, untuk mengelola dana sebesar itu, dibutuhkan penerapan Governance, Risk and Compliance (GRC) yang baik dan memadai. Pelni telah melakukan sejumlah langkah terkait hal itu. BACA JUGA:Gandeng Berbagai Universitas Global, IGRC Gelar Konferensi Internasional di Akhir 2022 "PSO kita Rp 2,2 triliun, yang diminta untuk dikelola, mengantar dengan selamat warga kita yang ada di pinggiran. Jadi finance risk itu, bagaimana menghitung pertanggungjawaban kapal, kalau cuaca nggak bagus, atau apa, maka dia menambah budget," ujar Ali dalam konferensi Indonesian Governance, Risk and Compliance (IGRC), Selasa (29/3/2022). Lebih lanjut, sesuai dengan arahan dari Kementerian BUMN, pengendalian manajemen risiko untuk seluruh BUMN menggunakan identifikasi risiko, analisis risiko saat ini dan evaluasi risiko. Identifikasi tersebut nantinya menghasilkan prediksi besaran risiko yang dikelompokkan sesuai levelnya, mulai dari sangat rendah, rendah, tinggi dan ekstrim. BACA JUGA:IGRC Ungkap Keuntungan Terapkan GRC pada Sektor Non Jasa Keuangan Kemudian, pengelolaan manajemen risiko juga dilengkapi dengan key risk indicator dan monitoring penanganan risiko. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko dengan lebih baik.Ali juga menyoroti pentingnya peran dewan komisaris dalam mengawasi penerapan GRC ini. Dewan komisaris harus memastikan laporan dan pertanggungjawaban serta amanat pengelolaan perusahaan yang diemban ke direksi bisa berjalan dengan baik. "Diminta atau tidak diminta, komisaris berhak untuk mendapatkan dokumen, melakukan pengawasan, memberi nasihat dan menilai kinerja. Jadi dekom itu punya posisi yang sangat kuat," ungkapnya.JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mendapat dana Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp2,2 triliun. Komisaris Utama Pelni Ali Masykur Musa mengatakan, untuk mengelola dana sebesar itu, dibutuhkan penerapan Governance, Risk and Compliance (GRC) yang baik dan memadai. Pelni telah melakukan sejumlah langkah terkait hal itu. BACA JUGA:Gandeng Berbagai Universitas Global, IGRC Gelar Konferensi Internasional di Akhir 2022 "PSO kita Rp 2,2 triliun, yang diminta untuk dikelola, mengantar dengan selamat warga kita yang ada di pinggiran. Jadi finance risk itu, bagaimana menghitung pertanggungjawaban kapal, kalau cuaca nggak bagus, atau apa, maka dia menambah budget," ujar Ali dalam konferensi Indonesian Governance, Risk and Compliance (IGRC), Selasa (29/3/2022). Lebih lanjut, sesuai dengan arahan dari Kementerian BUMN, pengendalian manajemen risiko untuk seluruh BUMN menggunakan identifikasi risiko, analisis risiko saat ini dan evaluasi risiko. Identifikasi tersebut nantinya menghasilkan prediksi besaran risiko yang dikelompokkan sesuai levelnya, mulai dari sangat rendah, rendah, tinggi dan ekstrim. BACA JUGA:IGRC Ungkap Keuntungan Terapkan GRC pada Sektor Non Jasa Keuangan Kemudian, pengelolaan manajemen risiko juga dilengkapi dengan key risk indicator dan monitoring penanganan risiko. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko dengan lebih baik.Ali juga menyoroti pentingnya peran dewan komisaris dalam mengawasi penerapan GRC ini. Dewan komisaris harus memastikan laporan dan pertanggungjawaban serta amanat pengelolaan perusahaan yang diemban ke direksi bisa berjalan dengan baik. "Diminta atau tidak diminta, komisaris berhak untuk mendapatkan dokumen, melakukan pengawasan, memberi nasihat dan menilai kinerja. Jadi dekom itu punya posisi yang sangat kuat," ungkapnya.