Sofyan Djalil mengatakan pembebasan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahap pertama sudah tidak ada masalah.https://economy.okezone.com/read/2022/03/31/470/2570881/sofyan-djalil-90-tanah-di-ikn-nusantara-milik-pemerintahidhttps://economy.okezone.com/read/2022/03/31/470/2570881/sofyan-djalil-90-tanah-di-ikn-nusantara-milik-pemerintahhttps://economy.okezone.com/read/2022/03/31/470/2570881/sofyan-djalil-90-tanah-di-ikn-nusantara-milik-pemerintahKamis 31 Maret 2022 13:14 WIBIqbal Dwi PurnamaMenteri ATR Sofyan Djalil sebut pembebasan lahan di IKN telah selesai (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/03/31/470/2570881/sofyan-djalil-90-tanah-di-ikn-nusantara-milik-pemerintah-pvi8AKf2kg.jpgJAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan pembebasan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahap pertama sudah tidak ada masalah. Menurut Sofyan, pembangunan di kawasan inti pemerintahan hampir 100% merupakan lahan milik negara. Artinya sudah tidak ada masalah kepemilikan dengan perorangan. BACA JUGA:IKN Nusantara demi Wujudkan Indonesia Jadi Negara Maju "Kawasan inti pemerintahan itu 90% tanahnya adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara," ujar Sofyan Djalil dalam Market Review IDXChanel, Kamis (31/3/2022). Sofyan Djalil mengatakan kawasan tersebut merupakan kawasan hutan yang siap dilakukan pembangunan gedung-gedung pemerintahan. Seperti istana presiden, wakil presiden, komplek parlemen, lembaga yudikatif, serta kantor-kantor kementerian. BACA JUGA:Bangun IKN Pakai Saweran Uang Rakyat, Kepala Otorita: Ini Pembangunan Butuh Waktu Lama "Dikuasai langsung oleh negara karena kawasan hutan yang tadinya hutan tanaman industri disana," sambung Sofyan Djalil. Meski demikian masih ada sekitar 10% lagi yang sedikit terkedela karena klaim penguasaan masyarakat. Menurutnya hal tersebut akan di bereskan seiring pembangunan berjalan."Ini akan ditertibkan nanti, sesuai dengan pengembangan ibu kota," lanjut Sofyan Djalil. Sofyan Djalil menjelaskan di kawasan pembangunan IKN Nusantara memang terdapat beberapa kawasan yang belum sepenuhnya di kuasai negara, seperti hutan yang memang tidak berpenghuni. Namun juga ada kawasan non hutan yang dikuasai oleh industri maupun perorangan. "Kami sudah melakukan IP4T, Identifikasi, Penguasaan, Pemanfaatan, dan Pemilikan Tanah, kami sudah memiliki data tanah masyarakat siapa dan berapa memiliki," pungkas Sofyan Djalil.JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan pembebasan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahap pertama sudah tidak ada masalah. Menurut Sofyan, pembangunan di kawasan inti pemerintahan hampir 100% merupakan lahan milik negara. Artinya sudah tidak ada masalah kepemilikan dengan perorangan. BACA JUGA:IKN Nusantara demi Wujudkan Indonesia Jadi Negara Maju "Kawasan inti pemerintahan itu 90% tanahnya adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara," ujar Sofyan Djalil dalam Market Review IDXChanel, Kamis (31/3/2022). Sofyan Djalil mengatakan kawasan tersebut merupakan kawasan hutan yang siap dilakukan pembangunan gedung-gedung pemerintahan. Seperti istana presiden, wakil presiden, komplek parlemen, lembaga yudikatif, serta kantor-kantor kementerian. BACA JUGA:Bangun IKN Pakai Saweran Uang Rakyat, Kepala Otorita: Ini Pembangunan Butuh Waktu Lama "Dikuasai langsung oleh negara karena kawasan hutan yang tadinya hutan tanaman industri disana," sambung Sofyan Djalil. Meski demikian masih ada sekitar 10% lagi yang sedikit terkedela karena klaim penguasaan masyarakat. Menurutnya hal tersebut akan di bereskan seiring pembangunan berjalan."Ini akan ditertibkan nanti, sesuai dengan pengembangan ibu kota," lanjut Sofyan Djalil. Sofyan Djalil menjelaskan di kawasan pembangunan IKN Nusantara memang terdapat beberapa kawasan yang belum sepenuhnya di kuasai negara, seperti hutan yang memang tidak berpenghuni. Namun juga ada kawasan non hutan yang dikuasai oleh industri maupun perorangan. "Kami sudah melakukan IP4T, Identifikasi, Penguasaan, Pemanfaatan, dan Pemilikan Tanah, kami sudah memiliki data tanah masyarakat siapa dan berapa memiliki," pungkas Sofyan Djalil.