Nilai total 4.247 proyek yang dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara adalah sebesar Rp175,38 triliun.https://economy.okezone.com/read/2022/04/02/320/2572030/4-247-proyek-dibiayai-sukuk-negara-rp175-3-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2022/04/02/320/2572030/4-247-proyek-dibiayai-sukuk-negara-rp175-3-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2022/04/02/320/2572030/4-247-proyek-dibiayai-sukuk-negara-rp175-3-triliunSabtu 02 April 2022 12:46 WIBAntaraSukuk negara dipakai untuk pembangunan infrastruktur (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/04/02/320/2572030/4-247-proyek-dibiayai-sukuk-negara-rp175-3-triliun-Ryf2VPxK3g.jpgJAKARTA - Nilai total 4.247 proyek yang dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara adalah sebesar Rp175,38 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berbagai proyek infrastruktur strategis dihasilkan dari pembiayaan proyek SBSN tersebut. Sri Mulyani menuturkan 4.247 proyek yang dibangun melalui pembiayaan dari SBSN ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia. BACA JUGA:Sukuk Negara untuk DDT Manggarai-Cikarang Rp5,6 Triliun Proyek-proyek tersebut di antaranya meliputi pembangunan proyek jalur kereta api Double-Double Track (DDT) Manggarai-Cikarang, Double Track KA selatan Jawa, serta infrastruktur perkeretaapian Trans Sulawesi Parepare-Makassar dan Trans Sumatera. Kemudian pembangunan jembatan Youtefa di Jayapura-Papua dan jembatan Pulau Balang untuk mendukung konektivitas Trans Kalimantan. BACA JUGA:BI Kaji Penerbitan Sukuk Bank Indonesia Inklusif Selanjutnya pembangunan bandar udara, fasilitas pelabuhan dan penyeberangan di berbagai provinsi dalam rangka dukungan untuk peningkatan konektivitas sekaligus penguatan jalur logistik nasional. Terakhir pembangunan berbagai sarana dan prasarana pendidikan baik PTN di lingkungan Kemendikbudristek maupun PTKIN dan madrasah di lingkungan Kementerian Agama. Pembiayaan proyek melalui SBSN ini merupakan sinergi kebijakan di antara Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian/Lembaga (K/L).Hal itu dilakukan untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas dengan menggunakan dana yang bersumber dari pasar keuangan melalui instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang berbasis syariah yang diterbitkan pemerintah sejak 2008. Menurut Sri Mulyani, pembiayaan proyek SBSN ini menunjukkan tren yang cukup menggembirakan yang tercermin dari semakin meningkatnya pembiayaan proyek SBSN seperti dari sisi jumlah K/L yang menjadi pemrakarsa proyek. “Ini juga tercermin dari nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang dibangun, serta sebaran satker pelaksana proyek SBSN dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan,” ujar Menkeu Sri Mulyani.JAKARTA - Nilai total 4.247 proyek yang dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara adalah sebesar Rp175,38 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berbagai proyek infrastruktur strategis dihasilkan dari pembiayaan proyek SBSN tersebut. Sri Mulyani menuturkan 4.247 proyek yang dibangun melalui pembiayaan dari SBSN ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia. BACA JUGA:Sukuk Negara untuk DDT Manggarai-Cikarang Rp5,6 Triliun Proyek-proyek tersebut di antaranya meliputi pembangunan proyek jalur kereta api Double-Double Track (DDT) Manggarai-Cikarang, Double Track KA selatan Jawa, serta infrastruktur perkeretaapian Trans Sulawesi Parepare-Makassar dan Trans Sumatera. Kemudian pembangunan jembatan Youtefa di Jayapura-Papua dan jembatan Pulau Balang untuk mendukung konektivitas Trans Kalimantan. BACA JUGA:BI Kaji Penerbitan Sukuk Bank Indonesia Inklusif Selanjutnya pembangunan bandar udara, fasilitas pelabuhan dan penyeberangan di berbagai provinsi dalam rangka dukungan untuk peningkatan konektivitas sekaligus penguatan jalur logistik nasional. Terakhir pembangunan berbagai sarana dan prasarana pendidikan baik PTN di lingkungan Kemendikbudristek maupun PTKIN dan madrasah di lingkungan Kementerian Agama. Pembiayaan proyek melalui SBSN ini merupakan sinergi kebijakan di antara Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian/Lembaga (K/L).Hal itu dilakukan untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas dengan menggunakan dana yang bersumber dari pasar keuangan melalui instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang berbasis syariah yang diterbitkan pemerintah sejak 2008. Menurut Sri Mulyani, pembiayaan proyek SBSN ini menunjukkan tren yang cukup menggembirakan yang tercermin dari semakin meningkatnya pembiayaan proyek SBSN seperti dari sisi jumlah K/L yang menjadi pemrakarsa proyek. “Ini juga tercermin dari nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang dibangun, serta sebaran satker pelaksana proyek SBSN dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan,” ujar Menkeu Sri Mulyani.