BLT minyak goreng sebesar Rp300.000 akan diberikan pada masyarakat.https://economy.okezone.com/read/2022/04/05/320/2573354/blt-minyak-goreng-rp300-000-cair-bulan-ini-data-penerima-harus-akuratidhttps://economy.okezone.com/read/2022/04/05/320/2573354/blt-minyak-goreng-rp300-000-cair-bulan-ini-data-penerima-harus-akurathttps://economy.okezone.com/read/2022/04/05/320/2573354/blt-minyak-goreng-rp300-000-cair-bulan-ini-data-penerima-harus-akuratSelasa 05 April 2022 10:00 WIBAdvenia ElisabethBLT minyak goreng diberikan ke masyarakat (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2022/04/05/320/2573354/blt-minyak-goreng-rp300-000-cair-bulan-ini-data-penerima-harus-akurat-R5XCTShE0c.jpgJAKARTA – BLT minyak goreng sebesar Rp300.000 akan diberikan pada masyarakat. BLT minyak goreng untuk masyarakat miskin dan pedagang kaki lima yang terimbas tingginya harga minyak goreng akan cair bulan ini. Ekonom menilai, langkah ini tepat namun ada beberapa catatan. Direktur of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemberian BLT minyak goreng juga perlu diperhatikan akurasi data penerima. BACA JUGA:Ada BLT Minyak Goreng, LaNyalla: Oligarki Sawit Menang Hattrick "Untuk PKH (Program Keluarga Harapan) mungkin tidak ada masalah, karena data nya sudah semakin baik disinkronkan dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Tapi untuk pedagang gorengan, pendataan ini penting sekali karena dikhawatirkan ada duplikasi data penerima sehingga tidak tepat sasaran," kata Bhima saat dihubungi MNC Portal, Selasa (5/4/2022). BACA JUGA:Eks Menkeu Era SBY soal BLT Minyak Goreng hingga HET Dicabut Dia menjabarkan, misalnya pedagang gorengan dengan pemilik yang sama menerima dua kali jatah BLT. Sementara yang menggunakan minyak goreng tidak hanya pedagang gorengan, melainkan industri makanan minuman kecil yang terdampak juga harus diperhatikan pemerintah. "Sebagian besar usaha mikro bergerak di sektor makanan minuman. Apa pemerintah bisa cover semua?," ujar Bhima. Pasalnya, lanjut dia, sebagian besar PKL belum memiliki izin usaha yang terdaftar di data pemerintah. Kemudian pedagang gorengan cenderung berpindah-pindah lokasi jualan sehingga tak memungkiti akan ada kesulitan pendataannya.Oleh karena itu, Direktur CELIOS ini menyarankan pemerintah bisa membuka posko aduan di tiap Kabupaten/Kota untuk mendata PKL yang berhak mendapat BLT. "Jadi sinkronisasi dan akurasi data yang dimiliki Pemda, Kementerian Koperasi UKM dan data di tingkat asosiasi harus berjalan," imbuh dia. Adapun hal lain yang jadi sorotannya adalah disparitas harga minyak goreng di Jawa dan luar Jawa terlalu lebar. Artinya, uang 100 ribu per bulan di luar Jawa seperti daerah Sulawesi Tenggara hanya bisa membeli minyak goreng kemasan 2 liter. Sementara yang di pulau Jawa bisa membeli minyak goreng 4-5 liter. "Kalaupun disuruh membeli curah, antre dan pasokan dibatasi. BLT tidak bisa dipukul rata per keluarga mendapat 100 ribu karena disparitas harga tadi berbeda beda," ujar Bhima. Dia menambahkan, pemberian BLT minyak goreng bukan berarti masalah minyak goreng yang naik bisa teratasi. "Ibarat paracetamol ini cuma menurunkan demam, tapi penyebab utama naiknya harga minyak goreng belum ada solusinya," tutur pria berkacamata itu.JAKARTA – BLT minyak goreng sebesar Rp300.000 akan diberikan pada masyarakat. BLT minyak goreng untuk masyarakat miskin dan pedagang kaki lima yang terimbas tingginya harga minyak goreng akan cair bulan ini. Ekonom menilai, langkah ini tepat namun ada beberapa catatan. Direktur of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemberian BLT minyak goreng juga perlu diperhatikan akurasi data penerima. BACA JUGA:Ada BLT Minyak Goreng, LaNyalla: Oligarki Sawit Menang Hattrick "Untuk PKH (Program Keluarga Harapan) mungkin tidak ada masalah, karena data nya sudah semakin baik disinkronkan dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Tapi untuk pedagang gorengan, pendataan ini penting sekali karena dikhawatirkan ada duplikasi data penerima sehingga tidak tepat sasaran," kata Bhima saat dihubungi MNC Portal, Selasa (5/4/2022). BACA JUGA:Eks Menkeu Era SBY soal BLT Minyak Goreng hingga HET Dicabut Dia menjabarkan, misalnya pedagang gorengan dengan pemilik yang sama menerima dua kali jatah BLT. Sementara yang menggunakan minyak goreng tidak hanya pedagang gorengan, melainkan industri makanan minuman kecil yang terdampak juga harus diperhatikan pemerintah. "Sebagian besar usaha mikro bergerak di sektor makanan minuman. Apa pemerintah bisa cover semua?," ujar Bhima. Pasalnya, lanjut dia, sebagian besar PKL belum memiliki izin usaha yang terdaftar di data pemerintah. Kemudian pedagang gorengan cenderung berpindah-pindah lokasi jualan sehingga tak memungkiti akan ada kesulitan pendataannya.Oleh karena itu, Direktur CELIOS ini menyarankan pemerintah bisa membuka posko aduan di tiap Kabupaten/Kota untuk mendata PKL yang berhak mendapat BLT. "Jadi sinkronisasi dan akurasi data yang dimiliki Pemda, Kementerian Koperasi UKM dan data di tingkat asosiasi harus berjalan," imbuh dia. Adapun hal lain yang jadi sorotannya adalah disparitas harga minyak goreng di Jawa dan luar Jawa terlalu lebar. Artinya, uang 100 ribu per bulan di luar Jawa seperti daerah Sulawesi Tenggara hanya bisa membeli minyak goreng kemasan 2 liter. Sementara yang di pulau Jawa bisa membeli minyak goreng 4-5 liter. "Kalaupun disuruh membeli curah, antre dan pasokan dibatasi. BLT tidak bisa dipukul rata per keluarga mendapat 100 ribu karena disparitas harga tadi berbeda beda," ujar Bhima. Dia menambahkan, pemberian BLT minyak goreng bukan berarti masalah minyak goreng yang naik bisa teratasi. "Ibarat paracetamol ini cuma menurunkan demam, tapi penyebab utama naiknya harga minyak goreng belum ada solusinya," tutur pria berkacamata itu.