BLT minyak goreng dinilai sebagai keputusan yang buruk.https://economy.okezone.com/read/2022/04/06/320/2574166/ylki-blt-minyak-goreng-adalah-pilihan-burukidhttps://economy.okezone.com/read/2022/04/06/320/2574166/ylki-blt-minyak-goreng-adalah-pilihan-burukhttps://economy.okezone.com/read/2022/04/06/320/2574166/ylki-blt-minyak-goreng-adalah-pilihan-burukRabu 06 April 2022 12:34 WIBAdvenia ElisabethBLT minyak goreng dinilai sebagai keputusan buruk (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2022/04/06/320/2574166/ylki-blt-minyak-goreng-adalah-pilihan-buruk-RSOMRT5q7R.jpgJAKARTA – BLT minyak goreng dinilai sebagai keputusan yang buruk. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, BLT minyak goreng yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin dan pedagang kaki lima merupakan pilihan buruk di antara pilihan buruk lainnya. Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyanto menjelaskan, dari konteks kebijakan memberikan BLT itu biasanya dilakukan oleh negara yang menganut ekonomi liberal. Artinya, harga di lepas ke pasar kemudian pemerintah mengintervensi dalam bentuk BLT. BACA JUGA:BLT Minyak Goreng Rp300.000 Cair Bersaman dengan Bansos PKH, Masyarakat Dapat Rp500.000 Kemudian, pada ekonomi sosialis, pemerintah mengintervensi dalam bentuk harga. "Sementara di Indonesia, keduanya itu dilakukan. Ini kan jadi tidak jelas. Arahnya ke mana. Intervensi harga dilakukan meskipun itu tidak berhasil, dan juga memberikan BLT," jelas Agus saat berdialog di Market Review IDX Channel, Rabu (6/4/2022). BACA JUGA:Buruh Tolak BLT Minyak Goreng Rp300.000, Alasannya Mengejutkan! "Ini menunjukkan ada kebingungan dari sebuah kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak," sambungnya. Kedua, YLKI memandang bahwa BLT ini seperti balsem yang dioleskan ke orang yang sakit berat. Hanya menghangatkan sementara di tempat tertentu.Padahal, kata Agus, ada hal yang lebih genting yakni mengendalikan harga minyak goreng pada harga yang terjangkau bagi konsumen. "Ini nampaknya tidak dilakukan tapi justru memberikan angin segar yang bersifat sementara," ucapnya. Ketiga, YLKI menilai, jangkauan penerima BLT belum sepenuhnya merata. Karena, terang dia, dalam dua tahun ini banyak masyarakat yang mulai terdegradasi secara ekonomi. Banyak yang hilang pekerjaan, usahanya bangkrut, ataupun masyarakat yang kehilangan pemberi nafkah karena meninggal akibat Covid. "Mungkin sebelum pandemi kelompok ini tidak masuk dalam kategori masyarakat yang diberi bantuan, tapi setelah pandemi, ada degradasi itu tadi. Ini yang semestinya diperhatikan juga oleh pemerintah," tandas Agus.JAKARTA – BLT minyak goreng dinilai sebagai keputusan yang buruk. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, BLT minyak goreng yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin dan pedagang kaki lima merupakan pilihan buruk di antara pilihan buruk lainnya. Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyanto menjelaskan, dari konteks kebijakan memberikan BLT itu biasanya dilakukan oleh negara yang menganut ekonomi liberal. Artinya, harga di lepas ke pasar kemudian pemerintah mengintervensi dalam bentuk BLT. BACA JUGA:BLT Minyak Goreng Rp300.000 Cair Bersaman dengan Bansos PKH, Masyarakat Dapat Rp500.000 Kemudian, pada ekonomi sosialis, pemerintah mengintervensi dalam bentuk harga. "Sementara di Indonesia, keduanya itu dilakukan. Ini kan jadi tidak jelas. Arahnya ke mana. Intervensi harga dilakukan meskipun itu tidak berhasil, dan juga memberikan BLT," jelas Agus saat berdialog di Market Review IDX Channel, Rabu (6/4/2022). BACA JUGA:Buruh Tolak BLT Minyak Goreng Rp300.000, Alasannya Mengejutkan! "Ini menunjukkan ada kebingungan dari sebuah kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak," sambungnya. Kedua, YLKI memandang bahwa BLT ini seperti balsem yang dioleskan ke orang yang sakit berat. Hanya menghangatkan sementara di tempat tertentu.Padahal, kata Agus, ada hal yang lebih genting yakni mengendalikan harga minyak goreng pada harga yang terjangkau bagi konsumen. "Ini nampaknya tidak dilakukan tapi justru memberikan angin segar yang bersifat sementara," ucapnya. Ketiga, YLKI menilai, jangkauan penerima BLT belum sepenuhnya merata. Karena, terang dia, dalam dua tahun ini banyak masyarakat yang mulai terdegradasi secara ekonomi. Banyak yang hilang pekerjaan, usahanya bangkrut, ataupun masyarakat yang kehilangan pemberi nafkah karena meninggal akibat Covid. "Mungkin sebelum pandemi kelompok ini tidak masuk dalam kategori masyarakat yang diberi bantuan, tapi setelah pandemi, ada degradasi itu tadi. Ini yang semestinya diperhatikan juga oleh pemerintah," tandas Agus.