Rencana kenaikan harga listrik, BBM hingga LPG 3 kg dinilai tidak tepat jika dilakukan tahun ini.    https://economy.okezone.com/read/2022/04/14/320/2578977/hati-hati-dampak-besar-menghantui-ri-jika-harga-pertalite-dan-lpg-3-kg-naikidhttps://economy.okezone.com/read/2022/04/14/320/2578977/hati-hati-dampak-besar-menghantui-ri-jika-harga-pertalite-dan-lpg-3-kg-naikhttps://economy.okezone.com/read/2022/04/14/320/2578977/hati-hati-dampak-besar-menghantui-ri-jika-harga-pertalite-dan-lpg-3-kg-naikKamis 14 April 2022 12:48 WIBAthika RahmaIlustrasi BBM. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/04/14/320/2578977/hati-hati-dampak-besar-menghantui-ri-jika-harga-pertalite-dan-lpg-3-kg-naik-L3AJwegY6k.jpgJAKARTA - Rencana kenaikan harga listrik, BBM hingga LPG 3 kg dinilai tidak tepat jika dilakukan tahun ini. Selain berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, indikator makro ekonomi seperti inflasi akan terdampak. Ekonom CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, kenaikan satu jenis komoditas energi yang diatur pemerintah seperti LPG 3 Kg berisiko sangat besar terhadap daya beli 40% kelompok pengeluaran terbawah.  BACA JUGA:Kenaikan Harga BBM di Era Presiden Jokowi Paling Rendah, Setuju? "Inflasi diperkirakan menembus 5% di 2022 apabila pemerintah bersikeras naikan harga Pertalite dan LPG 3 Kg secara bersamaan," ungkap Bhima saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (14/4/2022). Jika sudah begitu, lanjutnya, mau tidak mau masyarakat kelas bawah akan tetap menggunakan LPG subsidi sebagai kebutuhan utama. Imbasnya, angka kemiskinan bisa naik. Lalu, dampak ke gejolak sosial juga harus diwaspadai. Konflik horizontal antar masyarakat karena ketimpangan semakin lebar antara the haves dan the have-nots (orang kaya dan orang miskin) bisa memicu krisis multidimensi. "Ongkos pemulihan ekonomi nya akan sangat mahal. Srilanka saja sudah mundur kabinetnya, di Kolombia tahun lalu juga menteri keuangan sampai mengundurkan diri karena tidak mampu kendalikan inflasi," ujarnya. Dia melanjutkan, harusnya pemerintah bisa menahan selisih harga keekonomian LPG 3 Kg melalui mekanisme subsidi silang hasil windfall (keuntungan dalam jumlah besar) penerimaan negara dari ekspor minerba dan perkebunan. Menurutnya, berdasarkan perhitungan simulasi kenaikan harga minyak mentah, diproyeksi pemerintah tengah mengalami lonjakan pendapatan pajak dan PNBP sekitar Rp 100 triliun.  BACA JUGA:Harga Pertalite hingga LPG 3 Kg Akan Naik, Dampaknya Terasa ke Masyarakat Bawah Lebih lanjut, jika defisit kembali bengkak karena subsidi energi maka efisiensi belanja pemerintah dan penundaan mega proyek seperti IKN dinilai wajib dilakukan. Sebagai bayangan, menurut Bappenas, pembangunan IKN butuh setidaknya Rp 468 triliun dan 53,3%-nya akan diambil dari APBN hingga 2024. "Tidak ada jalan lain karena urgensi saat ini adalah stabilitas harga pangan dan energi bukan pemindahan gedung pemerintahan. Ini masalahnya pemerintah itu sadar atau tidak ya, bahwa jurang bahaya ekonomi di depan mata," ungkapnya.JAKARTA - Rencana kenaikan harga listrik, BBM hingga LPG 3 kg dinilai tidak tepat jika dilakukan tahun ini. Selain berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, indikator makro ekonomi seperti inflasi akan terdampak. Ekonom CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, kenaikan satu jenis komoditas energi yang diatur pemerintah seperti LPG 3 Kg berisiko sangat besar terhadap daya beli 40% kelompok pengeluaran terbawah.  BACA JUGA:Kenaikan Harga BBM di Era Presiden Jokowi Paling Rendah, Setuju? "Inflasi diperkirakan menembus 5% di 2022 apabila pemerintah bersikeras naikan harga Pertalite dan LPG 3 Kg secara bersamaan," ungkap Bhima saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (14/4/2022). Jika sudah begitu, lanjutnya, mau tidak mau masyarakat kelas bawah akan tetap menggunakan LPG subsidi sebagai kebutuhan utama. Imbasnya, angka kemiskinan bisa naik. Lalu, dampak ke gejolak sosial juga harus diwaspadai. Konflik horizontal antar masyarakat karena ketimpangan semakin lebar antara the haves dan the have-nots (orang kaya dan orang miskin) bisa memicu krisis multidimensi. "Ongkos pemulihan ekonomi nya akan sangat mahal. Srilanka saja sudah mundur kabinetnya, di Kolombia tahun lalu juga menteri keuangan sampai mengundurkan diri karena tidak mampu kendalikan inflasi," ujarnya. Dia melanjutkan, harusnya pemerintah bisa menahan selisih harga keekonomian LPG 3 Kg melalui mekanisme subsidi silang hasil windfall (keuntungan dalam jumlah besar) penerimaan negara dari ekspor minerba dan perkebunan. Menurutnya, berdasarkan perhitungan simulasi kenaikan harga minyak mentah, diproyeksi pemerintah tengah mengalami lonjakan pendapatan pajak dan PNBP sekitar Rp 100 triliun.  BACA JUGA:Harga Pertalite hingga LPG 3 Kg Akan Naik, Dampaknya Terasa ke Masyarakat Bawah Lebih lanjut, jika defisit kembali bengkak karena subsidi energi maka efisiensi belanja pemerintah dan penundaan mega proyek seperti IKN dinilai wajib dilakukan. Sebagai bayangan, menurut Bappenas, pembangunan IKN butuh setidaknya Rp 468 triliun dan 53,3%-nya akan diambil dari APBN hingga 2024. "Tidak ada jalan lain karena urgensi saat ini adalah stabilitas harga pangan dan energi bukan pemindahan gedung pemerintahan. Ini masalahnya pemerintah itu sadar atau tidak ya, bahwa jurang bahaya ekonomi di depan mata," ungkapnya.