Defisit anggaran tahun depan ditargetkan di bawah 3%.https://economy.okezone.com/read/2022/04/28/320/2586585/mulai-kencangkan-ikat-pinggang-jokowi-minta-defisit-apbn-di-bawah-3idhttps://economy.okezone.com/read/2022/04/28/320/2586585/mulai-kencangkan-ikat-pinggang-jokowi-minta-defisit-apbn-di-bawah-3https://economy.okezone.com/read/2022/04/28/320/2586585/mulai-kencangkan-ikat-pinggang-jokowi-minta-defisit-apbn-di-bawah-3Kamis 28 April 2022 12:31 WIBAntaraJokowi patok defisit anggaran tahun depan di bawah 3% (Foto: Setpres)https://img.okezone.com/content/2022/04/28/320/2586585/mulai-kencangkan-ikat-pinggang-jokowi-minta-defisit-apbn-di-bawah-3-xwLWwdwWv2.jpgJAKARTA – Defisit anggaran tahun depan ditargetkan di bawah 3%. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk menyusun perencanaan belanja secara rinci, detail, dan tepat agar mandat untuk mengembalikan defisit APBN. BACA JUGA:Sri Mulyani Putar Otak Turunkan Defisit Anggaran Rp100 Triliun “Tahun depan kita akan mulai lagi ketentuan, sesuai regulasi, defisit di bawah 3% PDB karena itu perencanaan harus betul-betul rinci, detail, tepat,” kata Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/4/2022). Presiden meminta kementerian dan lembaga non-kementerian (K/L) melakukan penajaman belanja sehingga kualitas belanja semakin baik dan tepat sasaran. Selain itu, untuk mendorong kemampuan belanja, jajaran di K/L terkait juga perlu meningkatkan penerimaan perpajakan yakni pajak dan bea cukai. BACA JUGA:Jokowi: Defisit Anggaran Dibiayai dari Sumber yang Aman “Lakukan penajaman belanja sehingga kualitas belanja makin baik, makin meningkat,” ujarnya. Instruksi mengenai penajaman belanja agar defisit APBN kembali ke bawah tiga% PDB merupakan salah satu dari enam pengarahan Presiden agar Indonesia mampu mengatasi dampak ketidakpastian ekonomi global saat ini. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Defisit, pemerintah mendapatkan fleksibilitas dalam menetapkan defisit APBN melebihi tiga% PDB pada tahun anggaran 2020, 2021 dan 2022 untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penanganan COVID-19. Namun pada 2023, sesuai UU No 2/2020, defisit APBN harus kembali ke bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, pemerintah menetapkan target defisit APBN pada 2023 sebesar Rp562,6 triliun hingga Rp596,7 triliun atau sekitar 2,81% hingga 2,95% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2023, pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai 11,28% hingga 11,76% dari PDB atau Rp2.255,5 triliun hingga Rp2.382,6 triliun. Sedangkan belanja negara pada tahun depan diperkirakan sebesar 14,09 hingga 14,71% dari PDB atau Rp2.818,1 triliun hingga Rp2.979,3 triliun.JAKARTA – Defisit anggaran tahun depan ditargetkan di bawah 3%. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk menyusun perencanaan belanja secara rinci, detail, dan tepat agar mandat untuk mengembalikan defisit APBN. BACA JUGA:Sri Mulyani Putar Otak Turunkan Defisit Anggaran Rp100 Triliun “Tahun depan kita akan mulai lagi ketentuan, sesuai regulasi, defisit di bawah 3% PDB karena itu perencanaan harus betul-betul rinci, detail, tepat,” kata Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/4/2022). Presiden meminta kementerian dan lembaga non-kementerian (K/L) melakukan penajaman belanja sehingga kualitas belanja semakin baik dan tepat sasaran. Selain itu, untuk mendorong kemampuan belanja, jajaran di K/L terkait juga perlu meningkatkan penerimaan perpajakan yakni pajak dan bea cukai. BACA JUGA:Jokowi: Defisit Anggaran Dibiayai dari Sumber yang Aman “Lakukan penajaman belanja sehingga kualitas belanja makin baik, makin meningkat,” ujarnya. Instruksi mengenai penajaman belanja agar defisit APBN kembali ke bawah tiga% PDB merupakan salah satu dari enam pengarahan Presiden agar Indonesia mampu mengatasi dampak ketidakpastian ekonomi global saat ini. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Defisit, pemerintah mendapatkan fleksibilitas dalam menetapkan defisit APBN melebihi tiga% PDB pada tahun anggaran 2020, 2021 dan 2022 untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penanganan COVID-19. Namun pada 2023, sesuai UU No 2/2020, defisit APBN harus kembali ke bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, pemerintah menetapkan target defisit APBN pada 2023 sebesar Rp562,6 triliun hingga Rp596,7 triliun atau sekitar 2,81% hingga 2,95% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2023, pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai 11,28% hingga 11,76% dari PDB atau Rp2.255,5 triliun hingga Rp2.382,6 triliun. Sedangkan belanja negara pada tahun depan diperkirakan sebesar 14,09 hingga 14,71% dari PDB atau Rp2.818,1 triliun hingga Rp2.979,3 triliun.