Ketidakpastian ekonomi dunia pada 2023 masih tinggi.https://economy.okezone.com/read/2022/04/28/320/2586751/wamenkeu-ketidakpastian-global-berdampak-pada-penerimaan-negaraidhttps://economy.okezone.com/read/2022/04/28/320/2586751/wamenkeu-ketidakpastian-global-berdampak-pada-penerimaan-negarahttps://economy.okezone.com/read/2022/04/28/320/2586751/wamenkeu-ketidakpastian-global-berdampak-pada-penerimaan-negaraKamis 28 April 2022 15:31 WIBAntaraKetidakpastian ekonomi dunia berdampak pada penerimaan negara (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2022/04/28/320/2586751/wamenkeu-ketidakpastian-global-berdampak-pada-penerimaan-negara-PS6o3dyPAv.jpegJAKARTA - Ketidakpastian ekonomi dunia pada 2023 masih tinggi. Ekonomi dunia dihantui meningkatnya risiko global seperti geopolitik, tekanan inflasi, dan pengetatan moneter, meskipun pandemi COVID-19 diproyeksikan lebih terkendali. "Seluruh risiko global ini memiliki dampak kepada penerimaan negara namun pada saat yang bersamaan APBN akan tetap melakukan perlindungan masyarakat dan transfer ke daerah," jelas Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Kamis (28/4/2022). BACA JUGA:Dampak China Lockdown ke Ekonomi Dunia Meski begitu, ia menekankan kebijakan APBN pada tahun depan akan tetap mengarah kepada konsolidasi menuju defisit di bawah tiga persen dari produk domestik bruto (PDB). Tetapi, pagu alokasi belanja kementerian/lembaga harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. BACA JUGA:Kacau! Perang Rusia-Ukraina Perlambat Pertumbuhan Ekonomi Dunia Dengan demikian belanja pemerintah harus dipertajam menjadi fleksibel, produktif efisien, efektif, dan antisipatif merespons dinamika perekonomian. "APBN berfungsi sebagai shock absorber," ujarnya. Suahasil menjelaskan belanja pemerintah pada tahun 2023 diarahkan untuk penajaman belanja sejalan dengan phasing out penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, fleksibilitas belanja dalam mengantisipasi ketidakpastian, serta peningkatan pelayanan.Sementara, anggaran tahun depan diprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyelesaian pembangunan infrastruktur, dan reformasi birokrasi. "Di dalam kami mendesain rencana kerja pemerintah, inilah kondisi fiskal dan arahan dari kebijakan fiskal ke depan," tuturnya. Dirinya pun berharap agar seluruh rencana kerja tersebut bisa diwujudkan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat Indonesia.JAKARTA - Ketidakpastian ekonomi dunia pada 2023 masih tinggi. Ekonomi dunia dihantui meningkatnya risiko global seperti geopolitik, tekanan inflasi, dan pengetatan moneter, meskipun pandemi COVID-19 diproyeksikan lebih terkendali. "Seluruh risiko global ini memiliki dampak kepada penerimaan negara namun pada saat yang bersamaan APBN akan tetap melakukan perlindungan masyarakat dan transfer ke daerah," jelas Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Kamis (28/4/2022). BACA JUGA:Dampak China Lockdown ke Ekonomi Dunia Meski begitu, ia menekankan kebijakan APBN pada tahun depan akan tetap mengarah kepada konsolidasi menuju defisit di bawah tiga persen dari produk domestik bruto (PDB). Tetapi, pagu alokasi belanja kementerian/lembaga harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. BACA JUGA:Kacau! Perang Rusia-Ukraina Perlambat Pertumbuhan Ekonomi Dunia Dengan demikian belanja pemerintah harus dipertajam menjadi fleksibel, produktif efisien, efektif, dan antisipatif merespons dinamika perekonomian. "APBN berfungsi sebagai shock absorber," ujarnya. Suahasil menjelaskan belanja pemerintah pada tahun 2023 diarahkan untuk penajaman belanja sejalan dengan phasing out penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, fleksibilitas belanja dalam mengantisipasi ketidakpastian, serta peningkatan pelayanan.Sementara, anggaran tahun depan diprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyelesaian pembangunan infrastruktur, dan reformasi birokrasi. "Di dalam kami mendesain rencana kerja pemerintah, inilah kondisi fiskal dan arahan dari kebijakan fiskal ke depan," tuturnya. Dirinya pun berharap agar seluruh rencana kerja tersebut bisa diwujudkan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat Indonesia.