Deputi III Kepala Staf Kepresidenan RI Panutan Sulendrakusuma menyebut larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya memberikan dampak pada ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng curah.https://economy.okezone.com/read/2022/05/05/320/2589315/ksp-klaim-harga-minyak-goreng-turun-usai-presiden-larang-ekspor-ini-buktinyaidhttps://economy.okezone.com/read/2022/05/05/320/2589315/ksp-klaim-harga-minyak-goreng-turun-usai-presiden-larang-ekspor-ini-buktinyahttps://economy.okezone.com/read/2022/05/05/320/2589315/ksp-klaim-harga-minyak-goreng-turun-usai-presiden-larang-ekspor-ini-buktinyaKamis 05 Mei 2022 06:03 WIBTim OkezoneIlustrasi minyak goreng. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/05/04/320/2589315/ksp-klaim-harga-minyak-goreng-turun-usai-presiden-larang-ekspor-ini-buktinya-HQYNyzCN1Q.JPGJAKARTA - Deputi III Kepala Staf Kepresidenan RI Panutan Sulendrakusuma menyebut larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya memberikan dampak pada ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng curah. "Dari data yang dihimpun KSP, per 2 Mei kemarin, harga minyak goreng curah di pasaran sudah di bawah Rp20.000. Trennya melandai dan cenderung turun," ujar Panutan dalam keterangannya, Rabu (4/5/2022). Menurutnya, untuk melihat efektivitas kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng terhadap ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng di pasaran, masih butuh waktu. Terlebih, kebijakan tersebut masih berjalan satu minggu.  BACA JUGA:Daftar Harga Pangan Hari Ini Usai Lebaran, Minyak Goreng di Bawah Rp20.000 "Masih butuh waktu untuk melihat outcomenya. Apalagi kebijakan baru berjalan satu minggu ini," ucapnya. Dia pun memastikan bahwa Kantor Staf Presiden bersama kementerian/lembaga terus melalukan monitoring di lapangan, agar pelaksanaan kebijakan pelarangan minyak goreng dan bahan baku minyak goreng berjalan efektif dan terukur."Kita perlu menjamin agar implementasi pelaksanaan kebijakan larangan ekspor untuk minyak goreng dan bahan baku minyak dapat berjalan secara efektif dan terukur. Hal ini tentunya harus didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi baik di tingkat pusat maupun daerah," jelasnya. Diketahuui, Kantor Staf Presiden menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Satgas Pangan, terkait pelaksanaan kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng pada Jumat (29/4/2022). Adapun dalam rapat telah disepakati beberapa hal. Yakni, penentuan indikator keberhasilan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak, target jumlah pasar yang akan dipantau, penguatan aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH), rencana kebijakan penanggulangan pelemahan harga tandan buah segar kelapa sawit, dan strategi upaya pengendalian harga minyak goreng ke depan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan terkait dengan kebijakan pelarangan ekspor untuk minyak goreng dan bahan baku minyak goreng. Di mana larangan ekspor tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2022, dan berlaku pada 28 April 2022. Baca Selengkapnya: Ekspor CPO Dilarang, KSP Klaim Harga Minyak Goreng TurunJAKARTA - Deputi III Kepala Staf Kepresidenan RI Panutan Sulendrakusuma menyebut larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya memberikan dampak pada ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng curah. "Dari data yang dihimpun KSP, per 2 Mei kemarin, harga minyak goreng curah di pasaran sudah di bawah Rp20.000. Trennya melandai dan cenderung turun," ujar Panutan dalam keterangannya, Rabu (4/5/2022). Menurutnya, untuk melihat efektivitas kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng terhadap ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng di pasaran, masih butuh waktu. Terlebih, kebijakan tersebut masih berjalan satu minggu.  BACA JUGA:Daftar Harga Pangan Hari Ini Usai Lebaran, Minyak Goreng di Bawah Rp20.000 "Masih butuh waktu untuk melihat outcomenya. Apalagi kebijakan baru berjalan satu minggu ini," ucapnya. Dia pun memastikan bahwa Kantor Staf Presiden bersama kementerian/lembaga terus melalukan monitoring di lapangan, agar pelaksanaan kebijakan pelarangan minyak goreng dan bahan baku minyak goreng berjalan efektif dan terukur."Kita perlu menjamin agar implementasi pelaksanaan kebijakan larangan ekspor untuk minyak goreng dan bahan baku minyak dapat berjalan secara efektif dan terukur. Hal ini tentunya harus didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi baik di tingkat pusat maupun daerah," jelasnya. Diketahuui, Kantor Staf Presiden menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Satgas Pangan, terkait pelaksanaan kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng pada Jumat (29/4/2022). Adapun dalam rapat telah disepakati beberapa hal. Yakni, penentuan indikator keberhasilan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak, target jumlah pasar yang akan dipantau, penguatan aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH), rencana kebijakan penanggulangan pelemahan harga tandan buah segar kelapa sawit, dan strategi upaya pengendalian harga minyak goreng ke depan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan terkait dengan kebijakan pelarangan ekspor untuk minyak goreng dan bahan baku minyak goreng. Di mana larangan ekspor tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2022, dan berlaku pada 28 April 2022. Baca Selengkapnya: Ekspor CPO Dilarang, KSP Klaim Harga Minyak Goreng Turun