Pemerintah menargetkan 1 juta wirausaha mapan baru hingga 2024.https://economy.okezone.com/read/2022/05/12/320/2593141/1-juta-wirausaha-ri-ditarget-mapan-pada-2024idhttps://economy.okezone.com/read/2022/05/12/320/2593141/1-juta-wirausaha-ri-ditarget-mapan-pada-2024https://economy.okezone.com/read/2022/05/12/320/2593141/1-juta-wirausaha-ri-ditarget-mapan-pada-2024Kamis 12 Mei 2022 16:09 WIBSuparjo RamalanIndonesia targetkan 1 juta wirausaha mapan pada 2024 (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2022/05/12/320/2593141/1-juta-wirausaha-ri-ditarget-mapan-pada-2024-TFsr4DG9md.jpgJAKARTA - Pemerintah menargetkan 1 juta wirausaha mapan baru hingga 2024. Target ini sejalan dengan proyeksi Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Saat ini, sejumlah strategis telah dibahas oleh Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Skema ini terkait langkah teknis hingga dukungan pembiayaan melalui Himbara. BACA JUGA:Sandiaga Uno Siapkan Peluang Usaha dengan Belajar Wirausaha Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut, 1 juta wirausaha mapan terdiri dari 600.000 UMKM di daerah. Sementara 400.000 lainnya berasal dari UMKM binaan dan pendampingan pemerintah. “Kewirausahaan ini sangat terukur, pertama kenaikan jumlah wirausaha baik yang, total kita ingin nambah 1 juta wirausaha. Nanti kita target di daerah 600.000, dan di bawah pendamping Kementerian 400.000,"ungkap Teten di Kantornya, Kamis (12/5/2022). BACA JUGA:Ingin Merintis Wirausaha? Intip 6 Rekomendasi Bisnis Rumahan & Tips Jitu Hindari Kerugian Ini Target 1 juta wirausaha mapan, lanjut Teten, sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022. Beleid ini mengatur mengenai penetapan kebijakan pemerintah yang dijadikan sebagai pedoman bagi Kementerian dan lembaga (K/L) Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengembangan kewirausahaan nasional. Teten mencatat perekonomian nasional beberapa waktu kedepannya akan sangat bergantung pada kekuatan domestik, khususnya produk dalam negeri atau UMKM.Menurutnya, kebijakan pemerintah yang sudah diatur dalam UU Cipta Kerja perlu dioptimalkan. Pasalnya, 40% belanja kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN adalah untuk membeli produk-produk koperasi dan UKM. “Nilainya cukup besar sekitar Rp400 triliun. Kalau kita belanjakan 40% APBN kita untuk membeli produk-produk UKM, BPS menghitung akan terjadi pertumbuhan ekonomi hingga 100,85%,” kata Teten. Jumlah ini dikatakannya bukan nilai yang kecil di tengah ekonomi global dunia yang sedang lesu. Apalagi jika ini berjalan, bisa menyerap dan menciptakan sekitar dua juta lapangan kerja baru.JAKARTA - Pemerintah menargetkan 1 juta wirausaha mapan baru hingga 2024. Target ini sejalan dengan proyeksi Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Saat ini, sejumlah strategis telah dibahas oleh Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Skema ini terkait langkah teknis hingga dukungan pembiayaan melalui Himbara. BACA JUGA:Sandiaga Uno Siapkan Peluang Usaha dengan Belajar Wirausaha Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut, 1 juta wirausaha mapan terdiri dari 600.000 UMKM di daerah. Sementara 400.000 lainnya berasal dari UMKM binaan dan pendampingan pemerintah. “Kewirausahaan ini sangat terukur, pertama kenaikan jumlah wirausaha baik yang, total kita ingin nambah 1 juta wirausaha. Nanti kita target di daerah 600.000, dan di bawah pendamping Kementerian 400.000,"ungkap Teten di Kantornya, Kamis (12/5/2022). BACA JUGA:Ingin Merintis Wirausaha? Intip 6 Rekomendasi Bisnis Rumahan & Tips Jitu Hindari Kerugian Ini Target 1 juta wirausaha mapan, lanjut Teten, sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022. Beleid ini mengatur mengenai penetapan kebijakan pemerintah yang dijadikan sebagai pedoman bagi Kementerian dan lembaga (K/L) Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengembangan kewirausahaan nasional. Teten mencatat perekonomian nasional beberapa waktu kedepannya akan sangat bergantung pada kekuatan domestik, khususnya produk dalam negeri atau UMKM.Menurutnya, kebijakan pemerintah yang sudah diatur dalam UU Cipta Kerja perlu dioptimalkan. Pasalnya, 40% belanja kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN adalah untuk membeli produk-produk koperasi dan UKM. “Nilainya cukup besar sekitar Rp400 triliun. Kalau kita belanjakan 40% APBN kita untuk membeli produk-produk UKM, BPS menghitung akan terjadi pertumbuhan ekonomi hingga 100,85%,” kata Teten. Jumlah ini dikatakannya bukan nilai yang kecil di tengah ekonomi global dunia yang sedang lesu. Apalagi jika ini berjalan, bisa menyerap dan menciptakan sekitar dua juta lapangan kerja baru.