Pemerintah diminta memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat.https://economy.okezone.com/read/2022/05/13/320/2593675/petani-sentil-perusahaan-beli-kelapa-sawit-dengan-harga-murahidhttps://economy.okezone.com/read/2022/05/13/320/2593675/petani-sentil-perusahaan-beli-kelapa-sawit-dengan-harga-murahhttps://economy.okezone.com/read/2022/05/13/320/2593675/petani-sentil-perusahaan-beli-kelapa-sawit-dengan-harga-murahJum'at 13 Mei 2022 14:55 WIBAdvenia ElisabethPetani kelapa sawit menjerit (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2022/05/13/320/2593675/petani-sentil-perusahaan-beli-kelapa-sawit-dengan-harga-murah-coUNFgSjny.jpgJAKARTA – Pemerintah diminta memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengungkap, para petani sawit sudah geram dengan perusahaan yang membeli kelapa sawit tak sesuai ketentuan. BACA JUGA:Curhat Petani Kelapa Sawit Pasca Larangan Ekspor CPO: Harga Pupuk Tiap Hari Naik "Kami menemui banyak perusahaan membeli kelapa sawit petani tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Kami minta supaya pemerintah bisa memperbaiki tata kelola perkebunan sawit agar para petani tidak makin merugi," ujar Sekretaris Jendral SPKS, Mansuetus Darto dalam keterangan resminya, Jumat (13/5/2022). BACA JUGA:Harga Minyak Goreng Tak Beres, KPPU Benahi Persaingan Usaha Industri Kelapa Sawit Dia menjelaskan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 mengatur pabrik kelapa sawit wajib membeli TBS kepada kelembagaan petani. Namun, kelembagaan pada petani swadaya di daerah belum solid karena tidak ada peran dari pemerintah pusat/daerah untuk membentuk koperasi. "Sementara organisasi petani seperti SPI (Serikat Petani Indonesia) dan SPKS sebagai wadah organisasi/kelembagaan petani yang sudah diakui berdasarkan peraturan perundang- udnangan, di lapangan justru belum diakomodir," ungkap Darto.Dia menyampaikan, salah satu cara untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit yakni dengan mendukung pembiayaan bagi penguatan data serta pembentukan/revitalisasi kelembagaan petani sebagai upaya pelibatan petani swadaya selaku pelaksana rantai pasok CPO maupun Biodiesel. Sementara itu, Darto menambahkan, kebijakan larangan ekspor CPO, harus dijadikan momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki struktur pasar oligopoli di industri hulu perkebunan kelapa sawit dan struktur pasar monopoli di sektor hilir. Sebab, kata dia, struktur pasar yang seperti itu telah menyingkirkan petani sawit sebagai pelaku rantai pasok serta penyingkiran petani atas tanah karena penguasaan tanah yang timpang sebagai dampak perluasan lahan yang melebihi ketentuan yang berlaku.JAKARTA – Pemerintah diminta memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengungkap, para petani sawit sudah geram dengan perusahaan yang membeli kelapa sawit tak sesuai ketentuan. BACA JUGA:Curhat Petani Kelapa Sawit Pasca Larangan Ekspor CPO: Harga Pupuk Tiap Hari Naik "Kami menemui banyak perusahaan membeli kelapa sawit petani tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Kami minta supaya pemerintah bisa memperbaiki tata kelola perkebunan sawit agar para petani tidak makin merugi," ujar Sekretaris Jendral SPKS, Mansuetus Darto dalam keterangan resminya, Jumat (13/5/2022). BACA JUGA:Harga Minyak Goreng Tak Beres, KPPU Benahi Persaingan Usaha Industri Kelapa Sawit Dia menjelaskan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 mengatur pabrik kelapa sawit wajib membeli TBS kepada kelembagaan petani. Namun, kelembagaan pada petani swadaya di daerah belum solid karena tidak ada peran dari pemerintah pusat/daerah untuk membentuk koperasi. "Sementara organisasi petani seperti SPI (Serikat Petani Indonesia) dan SPKS sebagai wadah organisasi/kelembagaan petani yang sudah diakui berdasarkan peraturan perundang- udnangan, di lapangan justru belum diakomodir," ungkap Darto.Dia menyampaikan, salah satu cara untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit yakni dengan mendukung pembiayaan bagi penguatan data serta pembentukan/revitalisasi kelembagaan petani sebagai upaya pelibatan petani swadaya selaku pelaksana rantai pasok CPO maupun Biodiesel. Sementara itu, Darto menambahkan, kebijakan larangan ekspor CPO, harus dijadikan momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki struktur pasar oligopoli di industri hulu perkebunan kelapa sawit dan struktur pasar monopoli di sektor hilir. Sebab, kata dia, struktur pasar yang seperti itu telah menyingkirkan petani sawit sebagai pelaku rantai pasok serta penyingkiran petani atas tanah karena penguasaan tanah yang timpang sebagai dampak perluasan lahan yang melebihi ketentuan yang berlaku.