Kementerian BUMN mengakui trainset atau rangkaian set kereta yang digunakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah kereta api bekas.https://economy.okezone.com/read/2022/05/15/320/2594282/1-100-krl-ternyata-kereta-bekas-kai-ungkap-faktanyaidhttps://economy.okezone.com/read/2022/05/15/320/2594282/1-100-krl-ternyata-kereta-bekas-kai-ungkap-faktanyahttps://economy.okezone.com/read/2022/05/15/320/2594282/1-100-krl-ternyata-kereta-bekas-kai-ungkap-faktanyaMinggu 15 Mei 2022 04:32 WIBShelma RachmahyantiRibuan KRL bekas di RI (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/05/14/320/2594282/1-100-krl-ternyata-kereta-bekas-kai-ungkap-faktanya-g373lNFs3n.jpgJAKARTA – Kementerian BUMN mengakui trainset atau rangkaian set kereta yang digunakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah kereta api bekas yang diimpor. Jumlahnya mencapai 1.100 unit. Berikut fakta 1.100 KRL ternyata kereta bekas yang dirangkum di Jakarta, Minggu (15/5/2022). BACA JUGA:Waduh! Ada 1.100 KRL Bekas di RI 1. Inka Produksi 16 Unit Trainset KRL PT Inka (Persero) siap memproduksi rangkaian set Kereta Rel Listrik (KRL). Inka akan menyediakan 16 unit rangkaian set kereta yang nantinya digunakan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Saat ini INKA dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menyepakati kerjasama pengadaan trainset tersebut. Hal ini ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara INKA dan KAI, Senin (9/5/2022). Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut langkah kedua perseroan sebagai bagian dari upaya pemerintah menekan impor rangkaian set kereta bekas dari negara lain. "Jadi mereka ini akan melakukan pengadaan 16 unit kereta traniset. Dimana ini merupakan satu terobosan, kita harapkan memang di Indonesia ini sistem kereta api yang sehat," ungkap Kartika saat ditemui di kawasan Kementerian BUMN, Jakarta. BACA JUGA:Tarif KRL Resmi Naik Jadi Rp5.000, Kemenhub: Tinggal Tunggu Waktu Tepat 2. Banyak Rangkaian Set Kereta yang Masih Diimpor Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan masih banyak rangkaian set kereta yang masih diimpor, khususnya digunakan untuk Kereta Rel Listrik (KRL). "Saat ini masih banyak kereta trainset yang diimpor," ungkap Tiko saat ditemui di kawasan Kementerian BUMN.3. Penjelasan KAI PT KAI (Persero) mengungkapkan bahwa biaya pengadaan kereta api baru lebih mahal dibandingkan impor kereta bekas. KAI bersama PT INKA (Persero) pun tengah mengadakan 16 unit trainset Kereta Rel Listrik (KRL). Meski begitu, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo belum merinci berapa biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan transet KRL ini. Menurutnya, anggaran pengadaan ini masih akan dibahas bersama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). "Mahal ya yang mahal baru, tapi hitungan per penumpangnya yang akan kita hitung bersama-sama dengan Kemenhub. Sehingga secara cost masih terlalu dini," ungkap Didiek saat ditemui di kawasan Kementerian BUMN. 4. Dipastikan Tak Akan Memberatkan Keuangan Negara dan Masyarakat Meski biaya pengadaan 16 transet KRL diproyeksi sangat mahal, Didiek memastikan pihaknya tidak akan memberatkan keuangan negara dan masyarakat. "Tapi pasti akan memperhatikan aspek ramah lingkungan efisien terjangkau bagi masyarakat," tutur dia. Didiek juga menjelaskan proses pengadaan kereta KRL ini pun harus mempertimbangkan Public Service Obligation (PSO), sehingga anggaran yang akan digunakan masih dalam tahap perhitungan. "Karena untuk KRL itu kan ada skema PSO kita akan lakukan penghitungan, tentu tak akan memberatkan masy dan pemerintah," ucap dia.JAKARTA – Kementerian BUMN mengakui trainset atau rangkaian set kereta yang digunakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah kereta api bekas yang diimpor. Jumlahnya mencapai 1.100 unit. Berikut fakta 1.100 KRL ternyata kereta bekas yang dirangkum di Jakarta, Minggu (15/5/2022). BACA JUGA:Waduh! Ada 1.100 KRL Bekas di RI 1. Inka Produksi 16 Unit Trainset KRL PT Inka (Persero) siap memproduksi rangkaian set Kereta Rel Listrik (KRL). Inka akan menyediakan 16 unit rangkaian set kereta yang nantinya digunakan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Saat ini INKA dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menyepakati kerjasama pengadaan trainset tersebut. Hal ini ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara INKA dan KAI, Senin (9/5/2022). Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut langkah kedua perseroan sebagai bagian dari upaya pemerintah menekan impor rangkaian set kereta bekas dari negara lain. "Jadi mereka ini akan melakukan pengadaan 16 unit kereta traniset. Dimana ini merupakan satu terobosan, kita harapkan memang di Indonesia ini sistem kereta api yang sehat," ungkap Kartika saat ditemui di kawasan Kementerian BUMN, Jakarta. BACA JUGA:Tarif KRL Resmi Naik Jadi Rp5.000, Kemenhub: Tinggal Tunggu Waktu Tepat 2. Banyak Rangkaian Set Kereta yang Masih Diimpor Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan masih banyak rangkaian set kereta yang masih diimpor, khususnya digunakan untuk Kereta Rel Listrik (KRL). "Saat ini masih banyak kereta trainset yang diimpor," ungkap Tiko saat ditemui di kawasan Kementerian BUMN.3. Penjelasan KAI PT KAI (Persero) mengungkapkan bahwa biaya pengadaan kereta api baru lebih mahal dibandingkan impor kereta bekas. KAI bersama PT INKA (Persero) pun tengah mengadakan 16 unit trainset Kereta Rel Listrik (KRL). Meski begitu, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo belum merinci berapa biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan transet KRL ini. Menurutnya, anggaran pengadaan ini masih akan dibahas bersama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). "Mahal ya yang mahal baru, tapi hitungan per penumpangnya yang akan kita hitung bersama-sama dengan Kemenhub. Sehingga secara cost masih terlalu dini," ungkap Didiek saat ditemui di kawasan Kementerian BUMN. 4. Dipastikan Tak Akan Memberatkan Keuangan Negara dan Masyarakat Meski biaya pengadaan 16 transet KRL diproyeksi sangat mahal, Didiek memastikan pihaknya tidak akan memberatkan keuangan negara dan masyarakat. "Tapi pasti akan memperhatikan aspek ramah lingkungan efisien terjangkau bagi masyarakat," tutur dia. Didiek juga menjelaskan proses pengadaan kereta KRL ini pun harus mempertimbangkan Public Service Obligation (PSO), sehingga anggaran yang akan digunakan masih dalam tahap perhitungan. "Karena untuk KRL itu kan ada skema PSO kita akan lakukan penghitungan, tentu tak akan memberatkan masy dan pemerintah," ucap dia.